1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

JURNAL ILMU HUKUM

PELAKSANAAN GUGATAN GANTI KERUGIAN PADA KECELAKAAN LALU LINTAS

(STUDI KASUS DI SATLANTAS POLRES GRESIK)

 Oleh

Haniyah

Ilmu Hukum UNSURI Sidoarjo

Jurnal Legisia Vol.4 No. 1 Januari 2014

 

ABSTRAK

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gugatan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui  hukum perikatan dalam kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan mengaitkan dengan praktek penyelesaian masalah tersebut di pengadilan.

Pengumpulan data diperoleh melalui studi keputakaan dan  peraturan  perundang-undang, putusan pengadilan, yurisprudensi dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Analisis data  untuk menyelesaiakan menggunakan  yuridis praktis dengan motode diskripsi-comperatif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu toori-teori ganti kerugian sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum dan di bandingkan dengan kenyataan yang terjadi, kemudian diambil kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa dalam kecelakaan lalu lintas, pembagian risiko perlu sekali diadakan mengingat besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh para pihak. Tidaklah adil apabila seseorang harus menanggung risiko ganti rugi yang besar, sedangkan kesalahan yang dilakukan kecil sekali. Untuk menentukan pembagian risiko, kesalahan mempunyai peranan yang penting dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum. Tanpa kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dikenai oleh pasal 1365 BW, maka bebas dari tanggung gugat. Dengan demikian, beban risiko untuk mengganti kerugian tidak dibebankan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum lebih dari seseorang, maka beban risiko ganti kerugian didasarkan atas besar kecilnya kesalahan masing-masing.

 

PENDAHALUAN

Perkembangan lalu lintas modern di satu pihak akan memberikan  kemudahan-kemudahan masyarakat pemakai jalan. Namun di lain pihak akan membawa akibat-akibat permasalahan yang paling komplek antara lain peningkatan Pelanggaran-pelanggaran, kecelakaan-kecelakaan, kemacetan-kemacetan lalu lintas dan kriminalitas yang berkaitan dengan lalu lintas.

Permasalahan lalu lintas tersebut disebahkan oleh berbagai faktor dan  terpenting adalah faktor manusia sebagai pemakai jalan. baik sebagai pengemudi maupun pemakai jalan pada umumnya. Sedangkan disiplin dan  kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan masih belum dapat dikatakan baik, belum memiliki kepatuhan ketaatan untuk mengikuti perundang-undangan yang berlaku. Tingkat kesadaran hukum masyarakat pemakai jalan dapat diukur dari kemampuan dan daya serap setiap individu dan menerapkannya di jalan raya.

Jika kita tinjau dari perkembangan masyarakat saat ini, dapat di rasakan menurunnya tingkat kesadaran hukumnya, terutama dalam hal tata tertib lalu lintas. Salah satu bukti dari merosotnya tingkat kesadaran hukum tersebut dapat dilihat semakin meningkatnya jumlah angka kecelakaan lalu lintas dari tahun ke tahun. Menurut sumber Kepolisian terjadinya kecelakaan lalu lintas kurang lebih delapan puluh prosen disebabkan oleh faktor manusia, hal ini antara lain kurang hati-hatinya pengemudi. Kecelakaan yang terjadi cukup memprihatinkan, karena yang menjadi korban tidak hanya harta benda saja, melainkan juga nyawa manusia. Peristiwa kecelakaan lalu lintas sering menimbulkan perkosaan terhadap nyawa manusia, tubuh manusia dan harta benda yang jelas merugikan manusia lain.

Melihat sering adanya peristiwa kecelakaan, maka hal itu tidak terlepas dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan sebelumnya oleh para pihak. Perbuatan melanggar hukum dapat mengakibatkan keganjilan dalam masyarakat. Keganjilan ini dapat menyangkut beberapa kepentingan manusia, kekayaan, tubuh, jiwa manusia.

Untuk melindungi kepentingan dan hak-hak pihak korban serta pihak dari peristiwa kecelakaan lalu lintas, maka diperlukan adanya upaya-upaya hukum yang seadil-adilnya, agar tercipta keseimbangan dalam masyarakat. Sejalan dengan keluarnya UU No. 33/1964 yo PP No. 17/1965, tentang pembayaran wajib dana santunan kecelakaan lalu lintas serta UU No. 34/1964 yo PP No. 18/1965, juga mengatur mengenai dana kecelakaan lalu lintas.

Dengan berkembangnya masyarakat, maka meningkat pula kebutuhan masyarakat mengenai jumlah angkut, baik alat angkutan umum maupun kendaraan pribadi. Jumlah kendaraan bermotor yang semakin meningkat maka akan menyebabkan makin padat alur lalu lintas di jalan raya. Perbandingan antara jumlah kendaraan dengan daya tampung  jalan-jalan yang ada di Indonesia tidak sesuai, maka hal ini dapat menimbulkan seringnya terjadi kecelakaan lalu lintas di samping faktor lain.

Kecelakaan lalu lintas adalah peristiwa yang dapat menimpa setiap orang dan setiap waktu, untuk itu perlu pula pembangunan hukum untuk melindungi hak-hak pemakai jalan agar merasa aman. Mengingat perkembangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat semakin sadar pula akan hak-hak mereka bila terkena musibah yang disebabkan oleh perbuatan melanggar hukum yang merugikan bagi dirinya. Ganti kerugian dalam praktek sekarang ini banyak dilakukan hanya berdasarkan tenggang rasa atau hanya rasa kemanusiaan saja tanpa melalui prosedur hukum yang ada, hal itu terbukti sedikitnya gugatan yang diajukan ke Pengadilan dibanding dengan kerugian yang diderta sebenarnya. Pihak korban seharusnya mendapat perlindungan yang adil mengingat tingginya biaya pengobatan dan perawatan serta mahalnya harga kendaraan bermotor saat ini. Penderita kecelakaan tidak hanya diberi ganti kerugian atas dasar rasa keikhlasan tapi perlu adanya suatu kepastian hukum menurut prosedur yang ada.

Sehubungan dengan hal itu, penulis tertarik untuk memilih judul tersebut di atas karena berdasarkan banyak kejadian-kejadian kecelakaan lalu lintas yang sering menimbulkan kesalahan bagi masyarakat pemakai jalan, terutama mengenai perlindungan hak-hak pemakai jalan yang menjadi korban kecelakaan akibat keceroboan dari pihak lain, yang sampai saat ini nampaknya masih perlu untuk mendapatkan perlindungan hukum, sejauh mana mereka dapat menuntut haknya selaku korban maupun pelaku.

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan gugatan ganti kerugian dalam kecelakaan lalu lintas dan untuk mengetahui  hukum perikatan dalam kecelakaan lalu lintas.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu menelaah permasalahan yang ada berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku dan mengaitkan dengan praktek penyelesaian masalah tersebut di pengadilan. Pengumpulan data diperoleh melalui studi keputakaan dan  peraturan  perundang-undang, putusan pengadilan, yurisprudensi dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Analisis data  untuk menyelesaiakan menggunakan  yuridis praktis dengan motode diskripsi-comperatif, yaitu menjelaskan terlebih dahulu toori-teori ganti kerugian sehubungan dengan perbuatan melanggar hukum dan di bandingkan dengan kenyataan yang terjadi, kemudian diambil kesimpulan.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Upaya Hukum Penggugat untuk Memperoleh Ganti Rugi dalam Kecelakaan Lalu Lintas

  1. 1.    Tinjauan Tentang Tanggung Gugat dalam Kecelakaan Lalu-lintas

Tiap tahun sedikitnya 30.000 orang meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Dalam tiga tahun, jumlah korban jiwa akibat kecelakaan lalu lintas setara dengan jumlah korban bencana tsunami di Aceh. Lalu lintas memang kerap dipandang sebelah mata.

Dari data yang diperoleh Departemen Perhubungan terungkap, sebagian besar kecelakaan lalu lintas disebabkan human error (kesalahan atau kecerobohan pengemudi). Karena itulah, Departemen Perhubungan (Dephub) menganggap perlu dilakukan perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dinilai tidak aspiratif lagi terhadap aspek keselamatan.

Karena persoalan utama pada kecerobohan pengemudi, Dephub memandang tidak ada lain bahwa sistem penerbitan surat izin mengemudi (SIM) harus ditata ulang. Begitu juga terhadap pengemudi angkutan barang dan umum yang juga harus bersertifikat, agar mereka tidak lagi ugal-ugalan.

Persoalan pun kemudian tidak berhenti sampai di situ. Banyaknya kendaraan bermotor yang tidak memiliki kelengkapan surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau buku kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) membuat masalah registrasi dan identifikasi (regident) dipandang perlu untuk ditata ulang.

Di sisi lain, kecelakaan lalu lintas juga kerap terjadi di luar persoalan human error tadi. Misalnya akibat jalanan rusak, rambu-rambu jalan yang sudah tidak tepat fungsi, penyempitan bahu jalan yang sulit ditanggulangi, pelanggaran lalu lintas oleh becak dan delman, hingga akibat pungutan liar oleh aparat Dephub terhadap kendaraan bermuatan lebih (overload) yang mengakibatkan jalan raya cepat rusak dan beban APBN bertambah.

 

Tanggung-gugat

Menurut pasal 1365 BW, barang siapa melakukan perbuatan melanggar hukum dan terbukti bersalah wajib mengganti kerugian. Seseorang pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum, hingga terjadi tabrakan yang mengakibatkan mati atau cacatnya orang lain, ia terkena pasal tersebut. Kejadian kecelakaan lalu lintas menimbulkan perikatan karena Undang-undang, artinya pihak yang melanggar hukum terikat untuk kewajiban membayar ganti rugi kepada pihak yang dirugikan (korban). Seorang pengemudi yang menjalankan kendaraan dapat menjalankan milik perorangan dan bisa milik badan hukum. Milik perorangan, berarti pengemudi men-jalankan milik sendiri atau milik orang lain karena pinjam atau sewa. Milik badan hukum, berarti pengemudi menjalankan kendaraan suatu perusahaan karena ia bekerja sebagai pengemudi dan ada ikatan hubungan kerja.

Berdasarkan uraian diatas, tanggung gugat pengemudi yang telah menimbulkan kecelakaan lalu lintas karena perbuatan melanggar hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu tanggung gugat pengemudi kendaraan milik perorangan, dan tanggung gugat pengemudi kendaraan milik perusahaan.

  1. Tanggung gugat Pengemudi Kendaraan Milik Perorangan

Seorang pengemudi yang karena salahnya telah menyebabkan kecelakaan di jalan raya, sehingga menyebabkan meninggalnya atau cacat-nya korban. Penderitaan tersebut dapat menuntut ganti kerugian kepada pembuat perbuatan melanggar hukum. Seorang pengemudi dalam men-jalankan kendaraannya menabrak pemakai jalan lain karena kelalaiannya, maka ia tidak hanya bertanggungjawab secara pidana, namun juga secara perdata tidak dapat melepaskan tanggung gugat. Hal itu telah dinyatakan dalam Undang-undang, yaitu pasal 1918 jo 1919 BW. Inti dari pasal itu menyatakan : Suatu putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan tetap mengenai suatu kejahatan atau pelanggaran tidak dapat membebaskan diri dari gugatan secara perdata untuk membayar ganti rugi. Seorang pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum hingga menimbulkan tabrakan dan mengakibatkan mati atau cacatnya korban. Pihak yang dirugikan dapat menuntut berdasarkan pasal 1365 jo 1370   BW, bila korban meninggal dan menggunakan pasal 1365 jo 1371 BW bila korban menderita cacat. Kedua pasal itu pada dasarnya tidak mem-bedakan penyebab kematian, apakah disengaja atau karena kealpaan. Penyebab kematian atau cacat oleh perbuatan sengaja atau kealpaan akibat hukumnya sama, yaitu memberikan hak kepada korban atau ahli warisnya minta ganti kerugian. Seorang pengemudi yang melakukan perbuatan melanggar hukum hingga terjadi tabrakan yang menimbulkan kematian orang lain hingga dituntut berdasarkan pasal 1370 BW mempunyai kewajiban membayar ganti rugi. Ganti rugi tersebut harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak serta menuntut keadaan. Adapun yang dimaksud dengan keadaan, yaitu didalam memberikan ganti rugi harus diperhatikan juga kemungkinan warisan yang akan diterima oleh janda atau ahli warisnya, sekalipun warisan tersebut baru akan diterima beberapa waktu setelah meninggalnya korban. Berdasarkan kedudukan dan kekayaan, artinya harus pula dipertimbangkan baik kedudukan dan kekayaan pihak yang mendapatkan ganti kerugian,  maupun kedudukan dan kekayaan orang yang harus dipertanggung jawabkan.

Tanggung gugat pengemudi yang mengakibatkan cacatnya seseorang (korban kecelakaan lalu lintas) menurut pasal 1371 BW di wajibkan untuk membayar ganti rugi kepada korban berupa biaya pengobatan yang telah dikeluarkan, serta mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh cacatnya.

Hal yang perlu diingat, ganti kerugian tidak akan lebih tinggi dari jumlah yang diharapkan diterima oleh ahli warisnya karena kematian korban. Ganti rugi juga tidak dapat lebih tinggi dari jumlah kerugian yang diderita. Sekalipun korban lebih miskin kedudukannya dibanding pelaku perbuatan Undang-undang memang menentukan biaya perawatan harus diperhitungkan, tetapi tidak menentukan penggantian yang harus diberikan karena rasa sakit.

Pasal 1370 dan 1371 BW juga menentukan secara limitativ tentang siapa yang boleh mengajukan tuntutan ganti rugi. Dalam hal korban meninggal sesuai dengan pasal 1370 BW yang boleh menuntut yaitu : suami atau istri yanag lazimnya mendapat nafkah dari korban. Dalam hal korban-korban kecelakaan menderita atau cacat anggota badan, sesuai dengan pasal 1371 BW yang boleh mengajukan tuntutan hanya korban sendiri, mengenai ganti kerugian yang disebabkan oleh luka atau cacatnya tersebut. Apabila korban tergolong orang yang tidak cakap berbuat hukum (cacat jiwa) atau orang yang masih minderjarig, maka tidak berarti pelaku (tergugat) lepas dari tanggung gugat. Dalam hal demikian, hak menuntut ganti rugi dapat dilakukan oleh orang tua atau wali, bila korban sakit jiwa diwakili oleh pengampunnya (curatele).

 

  1. Tanggung Gugat Pengemudi Kendaraan Milik Perusahaan

Pengemudi kendaraan milik perusahaan, artinya orang yang men-jalankan kendaraan itu sebagai karyawan atau buruh yang tugasnya sebagai sopir perusahaan. Perusahaan dapat pengemudi itu harus ada hubungan kerja, yang mana pengemudi bekerja sebagai buruh atau karyawan dan direktur bertindak sebagai majikan. Untuk itu harus ada perjanjian kerja yang dibuat sebelumnya yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi buruh (pengemudi) dan direktur (majikan) sesuai pasal 1601 BW, buruh melakukan pekerjaan untuk kepentingan majikan dan majikan memberikan upah sejumlah uang atau jasa yang telah diberikan.

Untuk menjelaskan tanggung gugat pengemudi kendaraan yang menjalankan kendaraan milik perusahaan yang melakukan perbuatan melanggar hukum, hingga timbul kecelakaan lalu lintas. Permasalahan tersebut agar menjadi jelas, saya mengambil contoh sebuah kasus yang telah terjadi Polres Gresik terhadap pengemudi yang bernama : DARMAN,  umur 23 tahun, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dsn. Bulusuban RT. 01 RW. 14 Ds. Sambirejo Kec. Pare Kediri.

Menurut fakta di kejadian, tersangka benar telah mengemudi truk colt diesel No. Pol AG 7601 FA berjalan dari arah timur menuju barat di jalan umum Desa Krikilan, truck colt diesel yang dikemudikan tersangka sesampainya di jalan umum Desa Krikilan sedang mendahului kendaraan truk treler, setelah mendahului, setelah mendahului di depan searah berjalan kendaraan  sepeda motor Honda Supra fit dengan membonceng anaknya dan  istrinya, kemudian di depan sepeda motor tersebut berjalan kendaraan mikrolet yang tidak diketahui identitasnya berjalan pelan mau menurunkan penumpang, kemudian pengendara sepeda motor tersebut menginjak rem melihat itu tersangka langsung kaget dan kemudian membating kendali kearah kanan (utara) tetapi bodi depan sebelah kiri kendaraannya mengenai setang setir sebelah kanan dari sepeda motor tersebut hingga pengendara dan anaknya jatuh di pinggir jalan sedangkan Istrinya jatuh ketengah jalan dan sepertinya ban belakang kendaraan tersangka menginjak sesuatu.

Pengemudi yang men-jalankan kendaraan perusahaan menyebabkan tabrakan karena kelalaian-nya juga akan bertanggung gugat atas dasar perbuatan melanggar hukum, kecuali ada alasan overmacht.

Perusahaan tempat pengemudi bekerja adalah sebagai badan hukum yang menuntut hukum dianggap sebagai subyek hukum, maka segala hubungan hukum atau perbuatannya dipandang sama dengan perbuatan hukum manusia. Akibat yuridis yang timbil bila buruh perusahaan dalam hubungan kerja melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal inilah yang memungkinkan orang lain dapat digugat untuk memberikan ganti kerugian atas kerugian yang ditimbulkan oleh buruhnya. Perbuatan yang dilakukan oleh orang (karyawan) akan membawa akibat terhadap perusahaan. Hal itu didasarkan alasan, bahwa buruh tersebut sebagai wakil dari perusahaan yang bekerja untuk kepentingan perusahaan, kecuali bila buruh melakukan diluar kewajiban dan tanggungjawab perusahaan. Syarat adanya tanggung gugat majikan terhadap perbuatan buruhnya, harus ada hubungan tertentu antara perbuatan buruhnya dengan hubungan kerja. Pendirian H.R. “majikan bertanggung gugat untuk perbuatan-perbuatan bawahannya, dan untuk itu pelaksanaan jabatan (dienstverrichting) memberi atau memperbesar kesempatan dilakukannya perbuatan”.

Dalam praktek (yurisprudensi), tanggung gugat ganti rugi akibat kecelakaan lalu lintas karena salahnya pengemudi yang menjalankan milik perusahaan, kerugian yang timbul akan dibayar secara tanggung renteng antara pengemudi dan majikan. Apabila kerugian yang dipikul dirasa tidak adil. Risiko pembayaran ganti rugi secara tanggung renteng oleh pengemudi dianggap sebagai sanksi atas kesalahannya. Pada satu sisi, hal itu dapat dianggap kurang sesuai bila dilihat dari aspek sosial ekonomis, pengemudi tidak begitu kuat. Tanggung gugat ganti rugi bagi seorang pengemudi merupakan masalah yang amat berat sekali. Pada umumnya, kedudukan ekonomis pengemudi tidak begitu kuat. Hal itu dapat dipahami sebab pengemudi harus menyediakan sejumlah uang yang harus dibayar-kan kepada penderita. Masalah ini akan lebih dapat dipahami, jika kita menelusuri motivasi seorang pengemudi untuk mengadakan hubungan kerja dengan majikan. Dasarnya tidak lain adalah untuk mendapatkan upah yang cukup untuk mencukupi kebutuhan bagi dirinya dan keluarganya.

 

2. Ganti Rugi dan Kewajiban Ahli Waris

Kerugian merupakan suatu hal yang dapat timbul oleh bermacam-macam sebab. Kerugian dapat timbul oleh perbuatan bukan melanggar hukum dan bisa oleh perbuatan melanggar hukum. Tidak ada perbuatan melanggar hukum tanpa menimbulkan pertanggungjawaban, kecuali Undang-undang menentukan lain. Perbuatan melanggar hukum akan membawa konsekwensi untuk mengganti kerugian bila terbukti ada kesalahan. Pasal 1365 BW memang menentukan kewajiban pelaku perbuatan melanggar hukum untuk membayar ganti rugi, namun pasal tersebut tidak mengatur secara terinci mengenai ganti rugi.

Kerugian di sini, berarti adanya pengurangan harta kekayaan atau rasa kepuasan dari seseorang. Timbulnya pengurangan ini menimbulkan kewajiban bagi pelaku perbuatan untuk mengganti kerugian. Ganti kerugian tersebut dapat dilakukan dengan jalan memperbaiki kekurangan yang ditimbulkannya. Cara untuk memperbaiki kekurangan maupun berkurangnya rasa kepuasan dari seseorang dapat dilakukan dengan jalan memberikan suatu kemanfaatan yang sama nilainya dengan keadan semula.

Kesimpulannya, ganti kerugian dapat diartikan sebagai tindakan untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan melanggar hukum dalam jumlah yang sesuai kepada korban (korban kecelakaan lalu lintas). Hal itu dapat dilakukan dengan jalan memberikan sesuatu yang sama nilainya dengan keadaan semula terjadi. Bagi orang yang dirugikan, yang dimaksud sesuai bukan berarti sepenuhnya seperti keadaan semula, karena hal itu tidak mungkin dilakukan. Korban kecelakaan yang putus kakinya, maka pelanggar tidak mungkin dapat memulihkan hal itu seperti keadaan semula tetapi kerugian cukuplah sama nilainya dengan keadaan semula.

Tujuan dari ganti rugi adalah mengembalikan orang yang menderita rugi kembali seperti keadaan semula. Kerugian itu memang tidak hanya bersifat materiil saja, namun bisa juga inmateriil. Masalah yang penting, dalam bentuk apa ganti kerugian diberikan?

Bentuk ganti kerugian dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum ada dua macam. Pertama, ganti rugi dalam bentuk uang. Ganti rugi   ini berupa pemberian uang sejumlah tertentu untuk menutup kerugian penderita agar kembali seperti keadaan semula. Ganti rugi dalam bentuk uang lebih mudah dilakukan, karena seluruh jumlah kerugian telah terinci dalam surat gugatan. Rincian tersebut misalnya biaya pengobatan, kerugian kendaraan yang rusak, serta biaya yang lain yang telah dikeluarkan akibat kecelakaan itu, ganti rugi dalam bentuk uang inipun sulit ditentukan, bila sudah menjurus hal yang bersifat materiil. Suatu contoh, seorang yang menderita cacat tetap karena hilang kakinya satu akibat kecelakaan itu, maka kerugian itu tidak mudah dinilai dengan uang.

Pada dasarnya kerugian dapat dihitung secara konkrit artinya harus di perhatikan kerugian atau kerusakan apa yang diderita korban atau secara abstrak kerugian atau kerusakan itu diganti berdasarkan kerugian yang diderita. Perhitungan biasanya disesuaikan dengan keadaan umum H.R. pada asasnya menggunakan sistem perhitungan konkrit, tetapi dalam hal kerusakan benda digunakan stelsel abstrak. Untuk itu pihak korban harus dapat mem-buktikan, bahwa ia menderita kerugian. Bila ia dapat membuktikan besarnya kerugian, makin dapat menentukan ganti kerugian dengan jumlah pantas.

Kedua, ganti kerugian dalam bentuk “natura”. Ganti kerugian dalam bentuk natura, artinya pihak korban dapat menuntut adanya pemulihan keadaan semula. Putusan H.R. 13 Juni 1913, N.J. 1913, 728 dalam hal terjadi-nya perbuatan melanggar hukum, hakim dapat memerintahkan onrechtmatige dader untuk memulihkan seperti keadaan semula, tetapi ia tidak harus memerintahkan itu. Hakim dalam hal terjadinya kecelakaan lalu lintas dapat memerintahkan pelanggar untuk memulihkan dalam keadaan semula, tetapi bukan suatu keharusan. Berdasarkan uraian di atas, nampak bahwa ganti kerugian tidak selalu harus berbentuk uang. Pengadilan atau pemulihan keadaan seperti semula juga merupakan bentuk ganti kerugian.

Berdasarkan hal yang telah saya uraikan di atas, saya dapat mengambil kesimpulan, bahwa bentuk ganti rugi yang paling tepat dan efektif dalam bentuk uang. Bila dikaji lebih dalam, tujuan dari ganti rugi yang terkandung dalam pasal 1365 BW, yaitu seberapa mungkin memulihkan penderita seperti keadaan semula atau setidak-tidaknya hal yang mampu meringankan beban kerugian yang diderita korban. Pemulihan keadaan seperti semula (ganti rugi dalam bentuk natura) akan mengalami kesulitan bila diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas. Ganti rugi dalam bentuk natura sukar dilakukan, bila korban kecelakaan menderita cacat tetap atau meninggal, hal itu tidak mungkin akan dapat dipulihkan seperti keadaan semula. Orang yang meninggal tidak mungkin dapat dihidupkan atau sulit menentukan jumlah ganti rugi dalam hal korban meninggal dunia. Sebuah kendaraan yang rusak berat tidak mungkin dapat dikembalikan seperti asalnya, pasti harga jual dan bentuk ada perubahan atau pengurangan.

Setelah saya menguraikan ganti rugi, maka hal yang cukup penting juga, yakni sampai seberapa jauh ahli waris bertanggungjawab terhadap pelaku perbuatan melanggar hukum. Setiap perbuatan hukum atau berakibat hukum dan juga menimbulkan konsekwensi pertanggungjawaban kecuali Undang-undang menentukan lain.

Dalam sistem hukum perdata, meninggalnya pelaku tidak mengakibatkan gugurnya tuntutan atau gugatan. Pelaku perbuatan melanggar hukum tetap wajib mengganti kerugian, meskipun ia meninggal dunia namun kewajiban tersebut beralih kepada ahli waris. Meninggalnya pelaku bukan berarti gugur tuntutan dan pertanggungjawaban terhadap perbuatan melanggar hukum, melainkan beralih kepada ahli waris. Lain halnya dengan sistem hukum pidana, meninggalnya tersangka merupakan sebab gugurnya tuntutan dan pertanggungjawaban tindak pidana.

 

3.   Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penggugat

Semua perbuatan hukum akan selalu mempunyai akibat hukum, kecuali Undang-undang menentukan lain. Semua subyek hukum yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum baik itu perorangan ataupun badan hukum harus bertanggungjawab atas kerugian bila terjadi kesalahan. Dalam kaitannya dengan kecelakaan lalu lintas yang berakibat adanya gugatan ganti kerugian oleh korban terhadap pelaku sebagaimana telah diuraikan di atas, ganti kerugian dapat berupa uang atau dalam bentuk natural.

Peristiwa kecelakaan lalu lintas selalu melibatkan beberapa pihak, paling tidak yaitu pihak korban, pelaku perbuatan melanggar hukum dan mungkin majikan sebagai atasan sopir. Pada umumnya, kehidupan seorang pengemudi terletak pada golongan ekonomi yang kurang mampu, lain halnya dengan pengusaha angkutan yang rata-rata berekonomi cukup. Menurut hukum, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya lepas dari apakah ia berekonomi cukup atau tidak, hal itu dipermasalahkan. Menurut Undang-undang, bila terjadi perbuatan melanggar hukum (kecelakaan lalu lintas) maka terjadilah perikatan karena Undang-undang. Hal tersebut diuraikan oleh pasal 1233 jo pasal 1352 BW, bahwa perikatan timbul karena persetujuan atau karena Undang-undang. Perikatan yang dilahirkan karena Undang-undang sebagai akibat perbuatan orang, terbit dari perbuatan tidak melanggar hukum dan perbuatan melanggar hukum. Dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas, berarti menurut Undang-undang telah terjadi perikatan antara korban dan pelaku perbuatan melanggar hukum untuk mengganti kerugian, sebagaimana ditentukan oleh pasal 1356 BW.

Persoalannya yang penting disini, bagaimana jika pelaku orang yang tidak mampu? Upaya hukum apa yang dapat dilakukan penggugat? Dalam uraian diatas telah dijelaskan, keadaan ekonomi seorang pengemudi umumnya kurang mampu, besar kemungkinan akan mengalami kesulitan untuk mengganti kerugian. Seorang pengemudi yang menabrak sesama pemakai jalan hingga mengakibatkan luka atau cacat ia terkena pasal 1365 jo 1371 BW dan bila mengakibatkan matinya korban ia terkena pasal 1365 jo 1370 BW. Pasal 1370 dan 1371 BW menentukan pemberian ganti kerugian harus dinilai menurut kedudukan dan kekayaan kedua belah pihak dan menurut keadaan. Seorang pengemudi bila dilihat menurut kedudukannya dalam lingkungan masyarakat tergolong buruh (pekerja) yang berekonomi lemah. Ganti rugi juga harus dinilai menurut keadaan, berarti pemberian ganti rugi harus pula memperhatikan kemungkinan diperolehnya warisan oleh janda. Menurut kedua pasal tersebut jelas, bahwa pemberian ganti rugi tidak hanya dipandang dari sudut yuridis saja, melainkan harus diperhitungkan keadaan ekonomi para pihak. Untuk menentukan standard sebagai orang yang tidak mampu (miskin) merupakan hal yang tidak mudah, karena tidak ada ukuran yang konkrit. Pasal 1370 dan 1371 BW tidak memberi batasan, siapa orang yang tergolong orang yang tidak mampu sehingga ia bebas dari kewajiban mengganti kerugian. Dalam hal ini, peran hakim sangat diperlukan untuk memberikan kebijak-sanaan dalam mengambil putusan seadil-adilnya. Hakim dapat menilai menurut pengetahuannya sendiri, apakah seseorang dianggap mampu atau tidak mengenai kekayaan yang dimiliki. Setelah hakim mengetahui sendiri, bahwa pihak yang wajib memberi ganti rugi orang yang betul-betul miskin, maka dengan rasa keadilan dan kewenangan yang dimiliki dapat meringankan atau membedakan kewajiban memberi ganti kerugian. Apabila kedudukan pihak yang wajib mengganti rugi betul-betul miskin semuanya. Orang yang betul-betul miskin, meskipun dipaksa untuk memenuhi kewajiban hasilnya akan sia-sia, sebab ia dapat memiliki sesuatu apapun untuk ganti rugi. Dengan kata lain, penggugat hanya menang secara yuridis.

Berdasarkan uraian di atas telah dijelaskan bahwa dalam hal terjadinya perbuatan melanggar hukum, maka terjadi perikatan antara pembuat dan korban karena Undang-undang untuk mengganti kerugian. Untuk melindungi pihak korban dari ingkarnya pihak yang bertanggungjawab (bertanggung gugat) masih ada upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak korban. Pihak korban dapat mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk mengadakan sita jaminan (sita conservatoir) berdasarkan pasal 227 HIR. Sita conservatoir dapat diajukan, bila ada sangkaan yang berasalan bahwa tergugat sebelum putusan dijatuhkan atau dilaksanakan mencari akal akan menggelapkan atau melarikan barang-barangnya. Sita jamin dapat diletakkan terhadap barang yang bergerak dan yang tidak bergerak milik tergugat. Berdasarkan pasal 196 HIR, apabila pihak yang dikalahkan enggan atau lalai memenuhi isi putusan itu, maka pihak yang menang dapat mengajukan permintaan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan dengan lisan atau tertulis supaya menjalankan putusan itu. Apabila waktu yang sudah ditentukan sudah lewat dan pihak yang dikalahkan belum juga memenuhi putusan itu, walaupun dipanggil dengan patut, maka ketua karena jabatannya dapat membuat surat perintah supaya disita barang tidak tetap (pasal 197 HIR). Seandainya barang yang tidak tetap masih juga belum mencukupi, maka dapat juga barang yang tetap untuk mengganti jumlah yang disebutkan. Selain upaya hukum diatas, penggugat (yang berhak) dapat meminta eksekusi rieel. Hal tersebut dilakukan bila tergugat (yang dikalahkan menolak memenuhi kewajibannya, umpamanya menolak membayar sejumlah uang untuk membayar ganti rugi). Penggugat dapat meminta putusan hakim agar menghukum tergugat memenuhi kewajiban. Eksekusi rieel, berarti mendapatkan prestasi bertentangan dengan kehendak tergugat (debitur) berdasarkan title, eksekutorial yang dinyatakan wajib.

Kesimpulannya, tergugat tidak dapat melepaskan tanggung gugat atas kewajiban untuk membayar ganti rugi terhadap korban kecelakaan lalu lintas. Untuk pelaku (pembuat perbuatan melanggar hukum) yang tidak mampu (miskin), maka mengenai ganti kerugian semuanya tergantung dan kebijaksanaan hakim dan rasa keadilan menurut pertimbangan hakim.

 

Pembuktian Dalam Persidangan

Tujuan dari diajukannya persengketaan ke Pengadilan, yaitu untuk mendapatkan penyelesaian perkara yang seadil-adilnya oleh hakim melalui persidangan di Pengadilan. Untuk mendapatkan kebenaran tentang kedudukan perkara secara pasti hingga nampak pihak mana melakukan kesalahan, maka harus memeriksa alat bukti yang diajukan. Pembuktian adalah hal yang sangat penting dalam penyelesaian perkara, baik dalam perkara pidana maupun perdata. Tujuan pembuktian adalah untuk mencari dan menemukan kebenaran. Pembuktian merupakan suatu usaha atau tindakan untuk memberikan kepastian kepada hakim tentang suatu peristiwa atau hubungan hukum yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan. Dalam suatu proses perdata, salah satu tugas hakim yang menyelidiki apakah suatu hubungan hukum atau peristiwa yang menjadi dasar gugatan benar-benar terjadi atau tidak.

Untuk dapat mengetahui dan kepastian, bahwa peristiwa tersebut telah terjadi hakim harus melakukan pembuktian. Dalam kaitannya dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas, hakim harus meneliti secara cermat mengenai rangkaian urutan kejadian hingga terjadi kecelakaan tersebut. Kadangkala, peristiwa kecelakaan lalu lintas sulit dibuktikan mengingat lemahnya alat bukti.

Tugas hakim di sini, yaitu menetapkan hukum, menerapkan hukum atau Undang-undang tertentu untuk suatu keadaan tertentu. Dalam persidangan di Pengadilan, para pihak mengajukan posita yang paling bertentangan, hingga hakim harus menetapkan dalil mana yang dianggap benar secara adil. Hakim yang melaksanakan pembuktian harus mengindahkan aturan tentang pembuktian. Ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) dan kesewenang-wenangan (willekuer) akan dampak, apabila hakim dalam melaksanakan tugasnya, dipebolehkan mendasarkan putusannya hanya berdasarkan atas keyakinan. Keyakinan hakim harus didasarkan atas suatu alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

Suatu prinsip yang penting mengenai hal pembuktian dalam hukum acara perdata, yaitu termuat dalam pasal 163 HIR. Pasal tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa : “Barang siapa mengatakan mempunyai barang suatu hak, atau mengatakan suatu perbuatan untuk perbuatannya atau untuk membantai hal orang lain, haruslah membuktikan hal itu atau adanya perbuatan itu”.

Membuktikan dalam hukum secara perdata mempunyai arti yuridis. Pembuktian dalam arti yuridis hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berperkara atau memperoleh hak dari mereka. Dengan demikian, pembuktian dalam arti yuridis tidak menuju kepada kebenaran mutlak. Hal itu, ada kemungkinan bahwa : pengakuan, kesaksian, surat-surat tidak benar atau palsu atau dipalsukan, hal ini dimungkinkan adanya bukti tiruan. Tujuan pembuktian untuk mencari dan menemukan kebenaran. Setelah hakim mengetahui      secara pasti kebenaran dan peristiwa yang sebenarnya telah terjadi, kemudian hakim dapat menerapkan hukumnya dan menjatuhkan putusan.

Berdasarkan uraian diatas, bagaimana menentukan beban   pembuktian dalam persidangan? Untuk menyelesaikan perkara dipersidangan, seorang hakim harus bertindak bijaksana dan objektif, tidak boleh memihak atau berat sebelah. Setiap urutan kejadian harus mendapatkan perhatian secara seksama. Dalam perkara perdata tidak semua dalil yang menjadi dasar tuntutan harus dibuktikan kebenarannya, karena dalil yang tidak disangkal bahkan diakui tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Persoalan yang penting di sini, yaitu pembagian beban pembuktian. Beban pembuktian, artinya kewajiban untuk membuktian oleh penggugat atau tergugat yang harus dilakukan untuk menguatkan dalilnya, untuk memenangkan gugatan atau perkara. Penentuan beban pembuktian bukanlah suatu yang mudah, untuk itu para hakim perlu ketelitian dan kebijaksanaan untuk menentukan pihak mana yang perlu dibebani pembuktian lebih dahulu. Pembagian beban pembuktian harus adil dan tidak berat sebelah, karena pembebanan pembuktian yang berat sebelah berarti menjerumuskan pihak yang menerima beban terlampau berat dalam jurang kekalahan.

Asas pembagian beban pembuktian yang terdapat dalam pasal 163 Hir dan pasal 1865 BW, maksudnya adalah barang siapa yang mempunyai hak atau mendasarkan diri pada suatu peristiwa itu. Sebenarnya ketentuan atau maksud dari pasal tersebut tidak jelas, karena hal itu sulit diterapkan secara tegas, apakah beban pembuktian itu ada pada penggugat atau tergugat. Seandainya pasal 163 HIR dan pasal 1865 BW dipegang teguh oleh hakim, maka prakteknya bisa menimbulkan beban yang sangat memberatkan salah satu pihak yang diminta untuk membuktikan, sebab bila ia tidak dapat membuktikan ia akan menanggung risiko dikalahkan. Pembuktian hal yang negatif sulit dilakukan, misalnya membuktikan bahwa seseorang tidak berhutang atau tidak menerima uang. Jadi pasal 163 HIR dan 1865 BW sebaiknya hanya sebagai pedoman saja.

Menurut hemat saya, justru alat bukti pengetahuan hakim inilah yang sesuai bila diterapkan dalam kasus kecelakaan lalu lintas, disamping alat bukti lain (alat bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah). Berdasarkan pengetahuannya, hakim dapat melihat dan menilai sendiri pada pemeriksaan setempat, bahwa benar telah terjadi kecelakaan dan korban mengalami cacat badan atau mobilnya rusak serta seberapa jauh rusaknya mobil tersebut. Alat bukti lain dapat lemah karena suatu sebab. Alat bukti saksi, hal ini bukanlah tidak mungkin adanya saksi palsu, karena orang tersebut menjadi saksi lantaran dibayar uang. Alat bukti sumpah, saat ini juga sudah banyak dilanggar, mengingat semakin beraninya seseorang menyatakan sumpah palsu demi memenangkan suatu perkara. Hal tersebut bukan berarti agar hakim tidak lagi mempercayai keterangan saksi atau alat bukti sumpah, tetapi hakim dapat menggunakan pengetahuannya sendiri sebagai bahan pertimbangan. Jadi hakim dapat bertindak lebih obyektif dalam menilai kedudukan perkara sesuai dengan apa yang ia lihat dan ia ketahui dalam pembuktian di Pengadilan. Dengan sikap yang obyektif, hakim dapat menentukan kesalahan para pihak, sehingga dapat membebankan ganti rugi secara adil. Alat bukti pengetahuan hakim dapat dilihat pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 10 April 1957, reg no. 213/K.Sip/1955.

Dalam sistem pembuktian, ada hal-hal yang tidak perlu dibuktikan, yaitu hal-hal yang telah diketahui umum atau khalayak, yang dalam hukum acara disebut fakta notoir. Fakta notoir juga merupakan hal atau keadaan yang sudah diketahui sendiri oleh hukum. Hal yang diketahui oleh hakim tidak termasuk peristiwa-peristiwa yang secara kebetulan diketahui oleh hakim yang bersangkutan, ia menyaksikan ketika terjadi atau hakim yang bersangkutan mempunyai keahlian perihal suatu kejadian.

Dalam kaitannya dengan masalah kecelakaan lalu lintas, hakim yang mengadili akan menentukan siapa yang wajib dibebani untuk membuktikan, apakah penggugat atau tergugat. Dengan kata lain, hakim dapat berpendapat berdasarkan kasus yang terajdi, pihak mana yang lebih mudah untuk membuktikan. Bagaimana juga, pembuktian suatu perkara dipersidangan membuktikan kebijaksanaan dan rasa keadilan, sehingga nampak siapa yang salah dan siapa yang benar. Hakim mempunyai untuk menentukan putusan, hakim juga memperhatikan aturan-aturan mengenai pembuktian karena pembuktian dapat menentukan siapa yang salah dan siapa yang menang dalam suatu perkara dipersidangan.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan  bahwa dalam kecelakaan lalu lintas, pembagian risiko perlu sekali diadakan mengingat besar kecilnya kesalahan yang dilakukan oleh para pihak. Tidaklah adil apabila seseorang harus menanggung risiko ganti rugi yang besar, sedangkan kesalahan yang dilakukan kecil sekali. Untuk menentukan pembagian risiko, kesalahan mempunyai peranan yang penting dalam kaitannya dengan perbuatan melanggar hukum. Tanpa kesalahan seseorang yang melakukan perbuatan melanggar hukum tidak dapat dikenai oleh pasal 1365 BW, maka bebas dari tanggung gugat. Dengan demikian, beban risiko untuk mengganti kerugian tidak dibebankan kepada pelaku perbuatan melanggar hukum lebih dari seseorang, maka beban risiko ganti kerugian didasarkan atas besar kecilnya kesalahan masing-masing.

Saran

Pemerintah melalui aparat penegak hukum lebih gencar dalam memberikan penyuluhan hukum. Kesadaran masyarakat harus ditingkatkan, sehingga menyadari hak dan kewajiban mereka terhadap permasalahan ganti rugi.

 

DAFTAR  BACAAN

  Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia Tentang Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. I, Binacipta, Bandung, 1978

Moegani Djojodirjo, M.A. Perbuatan Melanggar Hukum, Cet. II, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982

Poerwodarminta, KamusUmum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986.

Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek, Cet. V, Alumni, Bandung, 1986.

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Cet. IV, Liberty, Yogyakarta, 1982.

Soetojo Prawirohamidjojo, R. Onrechtmatige Daad, jumali, Surabaya,1979.

Imam Nasima,  Ganti Rugi Psikis atas Korban Meninggal Dunia , http://www.hukum online.com. 2005

Asrian, Mau Dibawa Ke mana Transportasi Kita ?,   http://www.kompas. com/kompas, cetak/0605/18/metro/2656187.htm.

Pro Justitia, Laporan Polisi Polres Gresik, No. Pol. : LP/ 62/II/2007, tanggal 08 Februari 2007

Pro Justitia, Laporan Polisi Polres Gresik, No. Pol. : LP/ 239.A/X/2008, tanggal 08 Oktober 2008

 

 

 PERKAWINAN DI BAWAH TANGAN (SIRRI)

 DALAM PERSPEKTIF  UNDANG-UNDANG  NOMOR I TAHUN 1974

  Oleh

 Rusmiyah

Volume IV, Nomor 3, Maret 2014

 

Abstrak

 Fokus penelitian ini untuk mengetahui perkawinan sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan memahami konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan dibawah tangan (Sirri). Hasil penelitian menunjukan bahwa perkawinan sah menurut UUPerkawinan harus di lakukan secara hukum masing-masing agama dan kepercayaanya serta di catatkan oleh pejabat yang berwenang sesuai aturan hukum yang berlaku. 

  Sementara fakta di masyarakat masih ada yang melakukan perkawinan di bawah tangan (Sirri) tanpa dilakukan pencatatan. Oleh karenanya semula konsekuensi anak yang lahir dari perkawinan tersebut, dianggap anak luar kawin yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/ PUU-VIII/2010 memberi perubahan mendasar terhadap posisi anak yang lahir diluar kawin, bisa mendapatkan hubungan keperdataan dari bapaknya, dengan dibuktikan secara ilmu pengetahuan dan/atau alat bukti lain menurut hukum yang berlaku.

 

 Kata kunci: Pekawinan sah, Perkawinan  sirri dan Anak luar kawin

 

 A.    Latar Belakang Masalah

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perkawinan telah diberlakukan sejak Tahun 1946, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk  juncto Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, dan Rujuk diseluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Berikutnya  Undang-Undang Nomor 1Tahun 1974 tentang perkawinan  (Undang-Undang Perkawinan). Terkait dengan Undang-Undang Perkawinan juga dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai peraturan pelaksanaannya. Oleh karenanya sampai saat ini masih ada anggota masyarakat kurang mematuhi Undang-Undang Perkawinan tersebut. Semisal, masih ada sebagian dari masyarakat yang melaksanakan perkawinan di bawah tangan (nikah Sirri). Mereka beranggapan perkawinan tersebut sudah sah menurut agamanya meskipun tidak dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA). Alasan lain melakukan nikah sirri jika seandainya dikemudian hari dalam perkawinan tersebut terjadi hal-hal yang tidak  sesuai tujuan yang diinginkan maka penyelesaiannya tidak terlalu ruwet[1].

 

Banyak ayat Al-Quran dan Hadits Nabi s.a.w., menganjurkan dan bahkan memerintahkan kepada pemeluk Islam yang masih membujang untuk melakukan kawin atau nikah, diantaranya: Al Qur’an Surat 24, (An-Nuur): 32. “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (laki-laki yang belum beristri dan perempuan yang belum bersuami) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hambamu yang laki-laki dan hamba-hambamu yang perempuan.......,”. QS 24,(An-Nuur): 32) dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: “ Orang yang tidak suka dengan sunnah saya dia bukan pengikut saya[2]”.

Setiap perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, pasti memiliki tujuan tertentu. Kalau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak memiliki tujuan, berarti perbuatan yang dilakukan sama dengan  merendahkan harkat dan martabat perbuatan sipelaku tersebut. Demikian pula melakukan perkawinan juga memiliki banyak tujuan.  Diantaranya: “membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” (lihat Pasal 1, Undang-Undang Perkawinan) dan mempertebal iman kepada Allah SWT melalui tanda-tanda kekuasaan-Nya. Allah SWT berfirman: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”. (QS 30, (Ar-Ruum): 21) dan Hadist Nabi Muhammad s.a.w. yang artinya: Apabila telah wafat seorang anak Adam, terputuslah semua amalnya kecuali tiga hal, yakni shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakannya”.[3]

 Oleh karenanya guna mewujudkan ketertiban terhadap perkawinan dan  melindungi kepentingan keturunan yang dilahirkan agar mendapatkan kepastian hukum, maka bagi pemeluk islam dan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) tentunya harus melaksanakan perkawinan sesuai yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1) dan  (2)  Undang-Undang Perkawinan juncto Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Maksudnya baik melakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dicatatkan melalui pejabat yang berwenang. Dengan demikian keturunan yang sah baik secara agama dan nagara bisa didapatkan sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri.

 

 B.     Rumusan Masalah

  1. Bagaimanakah perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan?
  2. Apa konsekuensi yuridis bagi perkawinan sirri terhadap kedudukan anak yang dilahirkan?

 

 C.    Tujuan Penelitian

 

Mengacu pada masalah pokok yang sudah dipaparkan di atas, tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

  1. Untuk memahami perkawinan sah menurut Undang- Undang  Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
  2. Untuk mengetahui konsekuensi yuridis bagi perkawinan sirri terhadap anak yang dilahirkan.

 

 D.    Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dan setiap penelitian layak dilakukan jika dapat memberikan kemanfaatan dua segi, yaitu: pertama dari segi teoritis, penelitian ini berfaat sebagai upaya perluasan wawasan keilmuan, menambah bahan-bahan dan materi kajian ilmu hukum, khususnnya hal-hal yang berkenaan dengan hukum perkawinan islam. Kedua dari segi praktis, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan bagi para perancang undang-undang, para praktisi hukum. maupun mereka yang berkecimpung dalam menangani masalah-masalah  hukum perkawinan islam.

 E.     Metode Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini untuk memperoleh data mempergunakan metode pendekatan dan analisa sebagai berikut:

Pendekatan masalah, dilakukan dengan pendekatan yuridis, yaitu dengan menginventarisasi permasalahan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan, sementara metode penulisannya digunakan analisa diskriptif, maksudnya dari bahan yang diperoleh kemudian dianalisa dan dijadikan untuk mempertajam masalah yang ada. Sementara sumber hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sumber hukum primer dan sekunder maksudnya peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah hukum perkawinan islam dan bahan hukum yang terdapat dalam literatur-literatur, kepustakaan, jurnal serta  data lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

Prosedur pengumpulan dan pengolahan data dalam hal ini dipergunakan inventarisasi data, baik berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun data lapangan yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) dan para tokoh-tokoh pemuka agama dan sebagian warga Kecamatan Tempeh Kunir Kabupaten Lumajang. Setelah semua data terkumpul diana1isa sesuai dengan masalah-masalah yang dihadapi, kemudian diuraikan dan disusun serta dijelaskan secara sistematis.

 F.     Hasil Penelitian dan Pembahasan

1.      Perkawinan Dianggap Sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara mempelai pria dan wanita yang bersifat luhur dan suci. Perkawinan sebagaimana diatur  pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan berbunyi:” Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”. Dengan demikian perkawinan telah dinyatakan sah apabila sebuah perkawinan telah dilangsungkan dengan memenuhi ketentuan-ketentuan agama dan kepercayaan dari calon mempelai[4]. Di jelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan  hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini[5]. Ridha menambahkan perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya bagi pemeluk agama islam harus memenuhi syarat dan rukum perkawinan. Sementara Syarifuddin juga menjelaskan bahwa rukun dan syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum[6].Sebagaimana sudah diatur dalam KHI. Rukun perkawinan terdapat pada Pasal 14 KHI adanya: a) Calon suami; b) Calon istri; c) Wali Nikah; ; d) Dua orang saksi; e) Ijab Kabul[7].  Sementara syarat perkawinan yang dimaksudkan meliputi: a) Persetujuan dari kedua calon mempelai; b) Memenuhi persyaratan usia bagi calon mempelai; c) Tidak termasuk perkawinan yang dilarang[8].  

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Perkawinan disebutkan, bahwa perkawinan dilarang antara dua orang yang: Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah dan ke atas; Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antara seorang, dan saudara nenek; Berhubungan sementara, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu/bapak tiri; Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan; Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang; dan Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.Dengan terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan tersebut maka perkawinan dapat dinyatakan sah.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (2) juncto Pasal 5 KHI sebagaimana sudah disebutkan dalam latar belakang masalah, telah mensyaratkan agar perkawinan dicatatkan melalui pejabat yang berwenang. Pencatatn perkawinan berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dan juga untuk mewujudkan ketertiban terhadap perkawinan[9]. Pencatatan perkawinan tersebut dalam Undang-Undang Perkawinan tidak dijelaskan lebih lanjut, hanya dalam penjelasan umum dikatakan bahwa pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan[10]  Dengan memahami penjelasan umum tersebut pencatatan perkawinan tidak mempengaruhi sahnya sebuah perkawinan namun dengan tidak tercatat mengakibatkan tidak adanya kekuatan hukum terhadap perkawinan yang dilangsungkan.

Berdasarkan pertimbangan “Maslahah-mursalah” dalam hukum islam, pencatatan perkawinan adalah merupakan suatu perbuatan yang harus dilaksanakan.”Maslahah-mursalah” ialah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak disebutkan sama sekali di dalam al Qur’an atau sunnah Rasul atas pertimbangan menarik kebaikan dan menolak kerusakan dalam hidup bermasyarakat[11]. Sehubungan dengan itu maka untuk mencatatkan suatu perkawinan sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 2 ayat (2)  Undang-Undang Perkawinan merupakan sejalan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Hukum Islam. Selain itu Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan 46/PUU-VIII/2010 yang juga menguji Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pekawinan menguatkan pencatatan perkawinan sebagai kewajiban administrasi yang berdasarkan undang-undang. Kewajiban administrasi tersebut menurut Majelis Hakim MK dapat dilihat dari dua  perspektif yaitu:

Pertama dari prespektif Negara, pencatatan yang dimaksud diwajibkan dalam rangka memenuhi fungsi Negara untuk memberikan jaminan perlidungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak-hak asasi manusia yang bersangkutan yang merupakan tanggung jawab Negara dan harus dilakukan sesuai prinsip Negara hukum sebagaimana yang dimuat pada Pasal 281 ayat (4) dan ayat (5) UUD 1945. Sekiranya pencatatan tersebut dianggap pembatasan, maka pembatasan yang demikian tidak bertentangan dengan ketentuan konstitusi karena pembatasan dimaksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain. Kedua  Pencatatan secara administratif yang dilakukan oleh Negara dimaksudkan  berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas,dan dikemudian hari perkawinan itu dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta autentik[12].

 Selanjutnya Prosedursetiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) di wilayah perkawinan setempat. Bagi yang beragama Islam, ialah PPN Kantor Urusan Agama (KUA). Sedangkan bagi yang bukan beragama Islam, Kantor Catatan Sipil atau Instansi/Pejabat yang membantunya.[13] Dalam pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan tersebut dilakukan secara lisan atau tertulis oleh salah seorang atau kedua calon mempelai atau orang tua atau wakilnya.[14] Keputusan Menteri Agama No 298/2003 pasal 6 ayat 2 menyebutkan, pemberitahuan kehendak nikah hanya dilakukan secara tertulis saja dengan membuat surat pemberitahuan model (N-7) oleh calon mempelai atau wali atau wakilnya.

Pemberitahuan memuat nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon mempelai, dan apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebut juga nama isteri atau suami terdahulu. Pemberitahuan harus sudah disampaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan, kecuali disebabkan suatu alasan yang penting. Misalnya salah seorang dari kedua calon segera pergi ke luar negeri untuk melaksanakan tugas negara, maka pemberitahuan itu dapat kurang dari 10 hari kerja, dengan mengajukan permohonan dispensasi kepada pejabat yang berwenang setempat, yaitu Camat atas nama Bupati. PPN setelah menerima pemberitahuan kehendak nikah harus melakukan penelitian terhadap calon suami, calon isteri, dan wali nikah tentang ada tidaknya halangan untuk melakukan pernikahan menurut undang-undang. Selain penelitian terhadap persyaratan sebagaimana dimaksud, PPN juga melakukan pemeriksaan sebagai berikut: Surat keterangan untuk nikah dari Kepala Desa/Pejabat setingkat menurut model N-1; Kutipan akte kelahiran atau surat kenal lahir, atau surat keterangan asal usul calon mempelai yang diberikan oleh Kepala Desa/Pejabat setingkat menurut model N-2; Persetujuan calon mempelai sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, menurut model N-3; Surat keterangan tentang orang tua (Ibu, Bapak) dari Kepala Desa/Pejabat setingkat menurut model N-4; Izin tertulis orang tua bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun menurut model N-5; Izin pengadilan sesuai ketentuan pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Perkawinan. Dalam hal tidak ada izin dari kedua orang tua atau walinya sebagaimana dimaksud huruf (e) di atas; Dispensasi dari pengadilan bagi suami yang belum mencapai umur 19 tahun dan bagi calon istri yang belum rnencapai umur 16 tahun sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; Surat izin dari pejabat menurut peraturan yang berlaku jika calon mempelai anggota TNI/Polri; Surat keterangan pejabat yang berwenang jika calon mempelai WNA; Izin dari pengadilan bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan; Akte cerai atau kutipan buku pendaftaran talak/cerai bagi yang perceraiannya sebelum berlakunya Undang-Undang No 7 Tahun 1989; Akte kematian atau surat keterangan kematian suami/isteri dibuat oleh Kepala Desa/Lurah atau pejabat berwenang yang menjadi dasar pengisian model N-6 bagi janda/duda yang akan menikah; Surat ganti nama bagi WNI keturunan; Izin kawin dari kedutaan bagi WNA.

Apabila semua ketentuan tentang pemberitahuan dan penelitian telah dilakukan, ternyata tidak ada sesuatu halangan dan semua syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi, maka pegawai pencatat kemudian melakukan/ membuat pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan pada kantor pencatatan perkawinan pada suatu tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum menurut model NC. Pengumuman tersebut ditandatangani oleh pegawai pencatat dan memuat: Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman, calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila seorang atau keduanya pernah kawin disebut nama isteri atau suami mereka terdahulu; Hari, tanggal, jam, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan. Maksud diadakan pengumuman ini adalah untuk memberi kesempatan kepada umum untuk mengetahui dan mengajukan keberatan-keberatan dilangsungkannya suatu perkawinan apabila yang demikian diketahui bertentangan dengan hukum agama atau kepercayaannya yang bersangkutan atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku. Perkawinan dilangsungkan setelah hari ke 10 sejak pengumuman kehendak perkawinan dilakukan oleh pegawai pencatat seperti yang dimaksud dalam pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.

 

Selanjutnya tata cara perkawinan dilangsungkan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya orang yang melangsungkan perkawinan. Dengan mengindahkan tata-cara perkawinan tersebut, perkawinan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan, kedua mempelai menandatangani akte perkawinan yang telah disiapkan oleh pegawai pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Akte perkawinan (model N) yang telah ditandatangani oleh mempelai itu selanjutnya ditandatangani pula oleh kedua saksi dan pegawai pencatat yang menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, akte perkawinan tersebut ditandatangani juga oleh wali nikah. Dengan ditandatangani akte perkawinan tersebut, maka perkawinan itu telah tercatat secara resmi. Dalam akte perkawinan memuat hal-hal sebagaimana tersebut dalam pasal 12 PP No 9 Tahun 1975, penjelasannya, dan ditambah dengan hal-hal lain yang dianggap perlu. Akte perkawinan ini dibuat dalam rangkap dua. Helai pertama disimpan oleh pegawai pencatat, helai kedua disimpan oleh Panitera Pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan itu berada. Sedangkan kepada suami dan isteri masing-masing diberikan kutipan akte perkawinan.

Berikutnya jika perkawinan dilakukan  tidak tercatat maka tidak mendapatkan kutipan akte perkawinan, namun bagi mereka pemeluk agama islam ketika melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan agamanya, maka perkawinananya tetap di anggap sah secara agama. Perkawinan inilah dalam masyarakat dikenal dengan istilah nikah di bawah tangan atau nikah sirri. Sebenarnya jika dilihat dari sudut pandang hukum islam, nikah sirri berbeda dengan nikah yang tidak dicatatkan. Nikah sirri adalah nikah yang tidak melibatkan PPN, bersifat rahasia dan diketahui oleh kalangan terbatas, sedangkan perkawinan tidak tercatat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta telah diumumkan kepada masyarakat namun tidak dilakukan pencatatan perkawinan[15]

 

 2.    Konsekuensi Yuridis bagi Perkawinan Sirri terhadap Kedudukan Anak yang Dilahirkan

Unsur kesadaran hukum rnasyarakat merupakan faktor yang menopang pelaksanaan suatu peraturan perundangan. Kesadaran hukum masyarakat terhadap suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh sistem nilai budaya dan adat istiadat setempat. Nilai-nilai yang dianut oleh sekelompok masyarakat sebagai pendukung pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tetapi ada juga yang berpendapat waktunya mendahulukan unifikasi hukum di bidang perkawinan.  Terlepas dari adanya macam-macam pandangan dalam masyarakat tentang pelaksanaan perkawinan sesuai dengan agama dan kepercayaan itu, namun dengan dikeluarkannya Undang-Undag Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 9 Tahun 1975, maka Undang-Undang Perkawinan ini merupakan unifikasi hukum nasional  bidang perkawinan di Indonesia.

Mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang terjadi, dihadapi Undang-Undang Perkawinan itu, maka pencatatan perkawinan sangat diperlukan. Jaih Mubarak menjelaskan Perkawinan yang tidak tercatat  mengakibatkan perkawinan yang dilangsungkan tidak mempunyai kekuatan hukum. Karena perkawinan yang mempunyai kekuatan hukum adalah perkawinan yang memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku[16]. Sebagaimana pada Pasal 6 ayat (2) KHI merumuskan bahwa” Perkawinan yang dilakukan diluar nikah tidak mempunyai kekuatan hukum”.  Dengan tidak tercatat maka  tidak memiliki akte nikah yang merupakan bukti adanya sebuah perkawinan sebagaimana ditentukan dalam pasal 7 ayat (1) KHI. Jadi konsekuensinya adalah tidak memiliki bukti perkawinan yang menimbulkan adanya akibat hukum berupa hak dan kewajiban, tidak mendapat perlindungan hukum terhadap pelaksanaanya baik sebagai status suami-istri, status anak dan status harta bersama tidak dapat perlindungan hukum.

Selanjutnya dengan tidak adanya kekuatan hukum terhadap perkawinan tesebut mengakibatkan anak yang lahir dari perkawinan yang tidak tercatat dikategorikan sebagai anak luar nikah. Sehingga anak yang dilahirkan tersebut tidak mempunyai hubungan hukum perdata dengan ayahnya. Ketentuan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya terkait perkawinan yang tidak tercatat terdapat pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-VIII/2010 merumuskan bahwa:” Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”. Sejalan dngan itu menurut hukum islam, anak luar kawin tidak dapat diakui maupun dipisahkan oleh bapaknya (bapak alamnya) [17]Artinya dari segi hubungan perdata anak tersebut hanya mewarisi harta dari ibunya atau keluarga ibunya, hal ini disebabkan anak tersebut tidak dapat membuktikan dengan siapa ibunya melangsungkan perkawinan, yaitu baik bukti yang berupa akte perkawinan ataupun akte kelahiran. Di dalam akte kelahiran harus dicantumkan ayah dan ibu berdasarkan akte perkawinan. Sehingga secara leagalitas formal anak tersebut tidak bisa mmperoleh hak-hak sebagai anak dari bapaknya.  

Akte kelahiran  merupakan bukti yang kuat untuk menentukan asal usul seorang anak. Hal ini dapat dilihat pada pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. yang berbunyi sebagai benikut:“Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang”. Jadi, jelaslah bahwa akte perkawinan dan akte kelahiran seseorang anak memegang peranan yang penting dalam kehidupan suatu keluarga. Pada dewasa ini dengan adanya kedua akte tersebut, maka dengan mudah dapat dibuktikan tentang kedudukan seorang anak yang lahir dari perkawinan yang sah atau tidak sah. Rachmadi menambahkan bahwadengan adanya akte kelahiran dapat diketahui asal-usul, identitas,danstatus hukumketurunan dari seseorang[18].

Sehubungan dengan masalah pencatatan perkawinan ini, maka walaupun telah diatur dengan jelas pada pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan yang mengatakan, bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi masih terdapat pada sebagian masyarakat Indonesia”, khususnya pada masyarakat pedesaan yang melakukan suatu perkawinan dengan tidak mencatatkan pada kantor pencatatan perkawinan atau perkawinan di bawah tangan atau disebut dengan kawin sirri, sehingga campur tangan pemerintah untuk menanggulangi permasalahan tersebut, yaitu dengan melaksanakan suatu perkawinan secara itsbat nikah (penetapan nikah) secara  masal, bagi mereka yang belum memunyai akte perkawinan yang dikeluarkan oleh kantor pencatat perkawinan.

Seiring berjalan terkait status anak dari perkawinan yang tidak tercatat tersebut telah dikeluarkan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010  yang menyatakan bahwa  Pasal 43 ayat (1)  Undang-Undang Perkawinan harus dibaca:

Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubumgan hukum dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan/ atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya[19].

 Melihat rumusan pasal tersebut di atas menunjukan bahwa  dengan adanya putusan MA  yang bersifat final dan mengikat (binding) serta bersifat erga omnes karena dalam pengujian  undang-undang obyeknya adalah undang-undang yang menyangkut kepentingan semua orang sehingga mengikat secara umum kepada semua warga Negara. Dengan begitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah landasan hukum terhadap kedudukan anak diluar nikah. Hubungan keperdataan antara anak dengan bapaknya berdasarkan putusan MK tersebut tidak hanya ditentukan adanya hubungan perkawinan namun bisa didapat melalui hubungan darah diantara anak dan orang tuanya. Sehingga  sudah semestinya bagi anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak tercatat  terbentuk hak dan kewajiban bagi kedua orang tua tersebut terhadap anaknya[20].  Dengan demikian hak-hak anak dapat terlindungi sebagaimana diamanatkan pada Pasal 28 B ayat (2) UUD 1945 bunyinya: hak konstitusional anak  yaitu “ Setiap anak berhak atas kelangsunagn hidup, tumbuh , dan kembang berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Konsekuensi lain yang terkait dengan perkawinan Sirri dalam hak waris anak yang dilahirkan. Tiga peristiwa penting yang pada dasarnya akan dialami oleh manusia, yaitu kelahiran, perkawinan, dan kematian. Ketiga hal ini mendapat tanggapan dari setiap orang. Peristiwa-peristiwa tersebut, dapat menimbulkan perubahan-perubahan di segala aspek kehidupan manusia, terutama akibat hukum yang timbul karenanya. Peristiwa-peristiwa di atas berkaitan satu dengan yang lain. Suatu kelahiran, misalnya, membawa akibat terhadap laju pertumbuhan penduduk, dan berhubungan erat dengan kematian. Hal ini dapat kita lihat dari pengaruhnya terhadap pembagian harta warisan dan sebagainya. Bahkan anak yang masih dalam kandungan berhak mendapat warisan, kecuali ia lahir mati (dianggap belum pernah ada).

Hal ini sesuai dengan Pasal 2 KUHPerdata yang berbunyi: “Anak yang dalam kandungan seorang perempuan, dianggap sebagai telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendakinya. Adanya kelahiran berarti adanya hubungan darah dekat, sedangkan adanya hubungan darah dekat sangat menentukan adanya hak mewaris. Oleh karena itu, diadakan pengaturan tentang pencatatan dan sebagainya, terutama dalam masalah perkawinan. Bahwa dengan dicatatkannya perkawinan tersebut, maka telah terbukti adanya peristiwa perkawinan.

 G.     Kesimpulan

1. Perkawinan dianggap sah menurut Undang-Undang Perkawinan apabila dilakukan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya serta dilakukan pencatatan melalui pejabat yang berwenang. Khusus perkawinan bagi WNI yang pemeluk agama islam   hukum agamanya, mensyaratkan harus memenuhi syarat dan rukun perkawinan, jika salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi maka perkawinannya dianggap tidak sah bahkan berakibat perkawinan batal demi hukum. Pencatatan perkawinan dalam islam tidak mempengaruhi sahnya sebuah perkawinan akan tetapi dengan dilakukan pencatatan akan mendapatkan jaminan kepastian hukum dan mewujudkan ketertiban terhadap perkawinan tersebut.

Konsekuensi yuridis bagi perkawinan  di bawah tangan (Sirri) terhadap kedudukan anak yang dilahirkan sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi  Nomor 46/PUU-VIII/2010, bahwa status anak tidak mendapatkan perlidungan hukum dikarenakan ibu-bapaknya tidak memiliki akte nikah yang merupakan bukti perkawinannya, sehingga secara legalitas anak itu tidak mempunyai akte kelahiran, selain itu anak tersebut dianggap  sebagai anak luar nikah  yang hanya mempunyai hubungan perdata dengan  ibu dan keluarga ibunya. Sacara hukum waris si anak tersebut juga tidak bisa mewarisi harta bapak biologisnya. Setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 telah mengubah landasan hukum terhadap anak luar nikah. Dengan demikian Putusan MK tersebut keberadaan  anak yang dilahirkan tanpa memiliki kejelasan status bapaknya, bisa mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan hubungan  keperdataan tidak hanya dari ibunya  tapi juga dapat dari bapaknya dengan didasarkan pada pembuktian adanya hubungan darah antara anak dengan laki-laki tersebut.

 H.    Saran

    1. Agar perkawinan dianggap sah oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini, maka perlu ditngkatkan penyuluhan hukum, terutama Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaanya, sehingga  masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih memahami  arti pentingnya perkawinan. Khususnya bagi perkawinan mereka yang pemeluk agama islam selain mentaati hukum agamanya juga harus mentaati hukum negaranya.
    2. Pemerintah perlu memperluas pelaksanaan Itsbat Nikah di Pengadilan Agama bagi pasangan suami isteri yang kawin sirri supaya anak keturunannya mendapatkan kepastian hukum yang jelas baik yang menyangkut status anak (Akta Kelahiran) yang dapat digunakan untuk keperluan pembagian waris dan lain sebagainya. Oleh karena itu pemerintah jangan hanya menunggu sengketa uji materiil UUPerkawianan terlebih dahulu baru memikirkan nasib status hukum anak hasil kawin sirri tersebut.

 

Daftar Pustaka
 

  1. Alhamdani, H.S.A., 1985, Risalah Nikah, Pustaka Amani, Jakarta
  2. Mubarak, Jaih, 2005, Modernisasi Hukum Perkawinan di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung.
  3. Syarifuddin, Amir, 2006, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat, dan Undang-Undang Perkawinan, Prenada Media Group, Jakarta.
  4. Soemiyati, Ny., 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.
  5. Soimin, Soedaryo, 1992, Hukum Orang dan Keluarga Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, dan Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta.
  6. Usman, Rachmadi, 2006, Aspek-Aspek, Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

          Peraturan Perundang-undangan:

  1. 1.      Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
  2. 2.      Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan
  3. 3.      Undang-Undang Nomor 7 Tahun1989, tentang Peradilan Agama
  4. 4.      Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan
  5. 5.      Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia
  6. 6.      Mahkamah Konstitusi Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 Tgl 17 Pebruari 2012

            Jurnal:  Jurnal Konstitusi Vol II, No. I. September.           

 


[1] Responden, 2012,  salah satu warga kecamatan Tempeh Kunir Kabupaten Lumajang.

[2] H.S.A. Alhamdani, 1985, Risalah Nikah, Pustaka Amani, Jakarta, hlm. 17.

[3] Ny. Soemiyati, 1982, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta, hlm. 14.

[4] Muh. Ridha Hakim, 2013, Konstitusionalitas Anak Luar Nikah Pasca Putusan Mahkamah   Konstitusi  No. 46/PUU-VIII/2010, Jurnal Konstitusi Vol II, No.1, September, Hlm. 139.

[5]  Ny, Soemiyati, Op.Cit, Hlm. 63.

[6] Amir Syarifuddin, 2006, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat dan   Udang-Undang Perkawinan), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm.59.

[7] Muh. Ridha Hakim, Op. Cit. hlm.140.

[8] Ibid. hlm 41.

[9] Ibid.

[10] Ny. Soemiyati, Op.Cit. Hlm. 65.

[11] Ibid. hlm 67.

[12] Muh. Ridha Hakim, Op. Cit. hlm.142.

 14] Peraturan Pemerintah No 9, 1975, Psl. 4.

[15] Muh. Ridha Hakim, Ibid.

[16] Jaih Mubarak, 2005, Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, hlm.87.

[17] Soedharyo Soimin,1992, Hukum Orang dan keluarga, Perspektif Hukum Perdata Barat/BW, Hukum Islam, Hukum Adat, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.39.

[18] Rachmadi Usman, 2006, Aspek-Aspek Hukum Perorangan & Kekeluargaan di Indonesia,  Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 207.

[19] Muh. Ridha Hakim, Op. Cit. hlm.145.

[20] Ibid hlm. 147.

 

 

PELAKSANAAN ZAKAT DALAM UPAYA MENGURANGI ANGKA KEMISKINAN BERDASARKAN UNDANG-­UNDANG NOMOR 38TAHUN 1999 DAN HUKUM  ISLAM

Oleh

Rusmiyah

Ilmu Hukum UNSURI Sidoarjo

                                                     Jurnal Legisia Vol.4 No. 1 Januari 2014

 

ABSTRAK

 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan zakat baik dari segi hukum Islam khususnya secara konseptual maupun dalam hukum positif  Indonesia. dan untuk mengetahui kosep zakat selama ini dan untuk mencari metode baru bagaimana agar zakat dapat lebih ditingkatkan perolehannya dan pendayagunaanya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui pengamatan terhadap   pengelolaan  zakat yang dilaksanakan oleh  BAZIS di Kabupaten Bangkalan.

Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan warga penerima zakat dan panitia pengelola zakat di BAZIS Kab. Bangkalan serta sumber data dari literatur, perundang-undangan maupun hukum agama Islam.

Analisis data dilakukan dengan cara yuridis analitis yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, menelusuri, mengidentitikasikan dan menganalisa serta menyimpulkan dari pengelolaan zakat oleh BAZIS yang didasarkan pada pasal-pasal pokok perundang-undangan maupun hukum agama Islam.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola zakat menurut perspektif normatif  Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Peran pemerintah saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Jelas tidak akan efektif. Semestinya UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, dalam masyarakat Islam.

PENDAHULUAN

 Potensi zakat yang luar biasa besar hingga kini belum tergarap secara optimal. Berdasarkan survei terbaru yang dilakukan oleh Ford Foundation bekerja sama dengan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, potensi zakat, infak, dan sedekah di Indonesia mencapai Rp. 19,3 triliun. Bahkan penelitian PIRAC (Publik Interest Research and Advocacy Center) menyebut angka Rp. 20 triliun potensi zakat profesi di tanah air dalam setahun. “jika semua orang berzakat kita bisa mengentas kemiskinan dan memajukan bangsa Indonesia pada umumnya.” ujar Ustad Abu Sauqi, ketua Dewan Rumah Zakat Indonesia (RZI) dalam acara Road Show Sadar Zakat 2008 di Surabaya.

Zakat menurut terminologi berarti, sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah swt. untuk diberikan kepada para mustahik yang disebutkan dalam Al-quran. Atau bisa juga berarti sejumlah tertentu dari harta tertentu yang diberikan untuk orang tertentu. Lafal zakat dapat juga berarti sejumlah harta yang diambil dari harta orang yang berzakat.

 

Zakat dalam Alquran dan hadis kadang-kadang disebut dengan sedekah, seperti firman Allah swt. yang berarti, ”Ambillah zakat (sedekah) dari harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah buat mereka, karena doamu itu akan menjadi ketenteraman buat mereka.” (Q.S. At Taubah, 103). Dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah saw. ketika memberangkatkan Muaz bin Jabal ke Yaman, beliau bersabda, “Beritahulah mereka, bahwa Allah mewajibkan membayar zakat (sedekah) dari harta orang kaya yang akan diberikan kepada fakir miskin di kalangan mereka.” (Hadis ini diriwayatkan oleh banyak perawi).

Merujuk data yang dikumpulkan dari sejumlah yayasan, hingga saat ini, jumlah zakat yang terserap dari masyarakat secara nasional hanya Rp. 20  triliun pertahun. Lembaga pengelola zakat di Indonesia bertekat kuat untuk menjadikan zakat sebagai salah satu alat mengentas kemiskinan. Melalui berbagai cara seperti penyelenggaraan kampanye di 19 kota dengan mengangkat tema When Zakat Being Lifestyle alias menjadikan zakat sebagai gaya hidup.

Bagi masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya beragama Islam hal zakat bukanlah merupakan hal yang asing, karena tiap tahun menjelang Hari Raya Idul Fitri tiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Sedangkan zakat itu sendiri diartikan sebagai suatu perbuatan mengeluarkan harta benda kepada Allah Ta’ala. Jenis zakat tidak hanya zakat fitrah, melainkan masih banyak jenis zakat lain seperti zakat mal, zakat tanaman, zakat tambang atau yang baru ditetapkan seperti zakat profesi, zakat saham, zakat perusahaan dan lain sebagainya. Khusus di hari raya dana zakat lebih banyak terkumpul dari pada hari-hari biasanya. Hal seperti ini terjadi karena masih banyak masyarakat menganggap bahwa zakat yang paling utama adalah zakat fitrah selain itu tidak, maksudnya jika seseorang sudah membayar zakat pada hari raya Idul Fitri mereka tidak perlu mengeluarkan zakat lagi sampai pada waktu hari raya Idul Fitri selanjutnya. Karena tiap tahun menjelang hari raya Idul Fitri tiap orang yang beragama Islam wajib mengeluarkan zakat. Salah satu yangistimewa dihari-hari menjelang berakhirnya bulan ramadhan orang-orang muslim sibuk menunaikan zakat fitrah, panitia zakat di bentuk, dan langsung mendata siapa saja yang berhak menerima zakat, berapa besar perolehan berupa beras dan uang. Beberapa orang di jadwal siap di masjid untuk menyambut kedatangan para pembayar zakat fitrah. Demikian seterusnya begitulah kira-kira gambaran kita pada umumnya dalam menyikapi salah satu syari’at Allah yang bernama zakat. Umat kita masih banyak yang belum memahami atau belum bersedia mengerti bahwa zakat fitrah hanyalah sebagian dari perintah zakat secara umum.

Adapun upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia melalui zakat merupakan sumber dana sangat potensial. Namun sayangnya zakat mal (harta) masih begitu asing, tidak hanya di kalangan awam, tetapi juga di kelompok orang yang berkantong tebal. Padahal jumlah penduduk Indonesia sebagian besar beragama Islam sehingga pengamalannya masih setengah-setengah.

Zakat mempunyai nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat untuk itu perlu diciptakan suatu penyempurnaan sistem pengelolaan zakat secara profesional dan bertanggungjawab agar zakat lebih terus di tingkatkan pelaksanaannya dan agar zakat lebih berhasil guna dan berdaya guna serta dapat di pertanggungjawabkan.

Tingkat keberhasilan pengelolaan zakat dan pendayagunaanya secara nyata di kehidupan bermasyarakat dan bernegara tidak hanya bergantung pada pribadi masing-masing umat Islam tetapi seluruh komponen yang mendukung baik dari  sistem yang digunakan maupun dari pelaku zakat itu sendiri. Landasan sistem yang bagus dalam suatu peraturan akan sangat menunjang dalam pengoperasionalkan zakat di masa mendatang. Karena bagaimanapun juga Indonesia adalah Negara hukum. Hal ini akan meningkatkan kesadaran umat Islam di Indonesia tidak hanya sebagai kesadaran umat Islam tetapi sudah menjadi kesadaran sebagai seorang warga Negara.

 

METODE PENELITIAN

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan zakat baik dari segi hukum Islam khususnya secara konseptual maupun dalam hukum positif  Indonesia. dan untuk mengetahui kosep zakat selama ini dan untuk mencari metode baru bagaimana agar zakat dapat lebih ditingkatkan perolehannya dan pendayagunaanya dalam mengurangi angka kemiskinan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis melalui studi kepustakaan dan studi lapangan melalui pengamatan terhadap   pengelolaan  zakat yang dilaksanakan oleh  BAZIS di Kabupaten Bangkalan.

Pengumpulan data diperoleh dari wawancara dengan warga penerima zakat dan panitia pengelola zakat di BAZIS Kab. Bangkalan serta sumber data dari literatur, perundang-undangan maupun hukum agama Islam.

Analisis data dilakukan dengan cara yuridis analitis yaitu dengan cara mencari, mengumpulkan, menelusuri, mengidentitikasikan dan menganalisa serta menyimpulkan dari pengelolaan zakat oleh BAZIS yang didasarkan pada pasal-pasal pokok perundang-undangan maupun hukum agama Islam.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 

Pengelolaan Zakat di  Indonesia

  1. 1.    Cara Mencapai Keadilan Sosial Ekonomi Islam dengan Zakat
  2. a.    Zakat dalam perekonomian di Indonesia

Zakat dan perekonomian suatu Negara tidak dapat di pisahkan, karena zakat mempunyai dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan horizontal. Dalam dimensi horizontal salah satu fungsi zakat adalah untuk menolong umat Islam sebagai sarana untuk mengentas kemiskinan. Dalam situasi seperti ini dimana Negara di himpit oleh utang dollar yang kemungkinan besar tidak dapat dilunasi maka zakat sebagai salah satu alternatif untuk mengentas kemiskinan.

Hal seperti ini pernah berhasil mensejahterakan rakyat pada masa kejayaan Islam dahulu karena zakat difungsikan sebagai sarana untuk mengurangi angka kemiskinan seperti zaman Umar Bin Abdul Azis. Hal ini dapat terwujud karena dimensi vertikal dan horizontal benar-benar dilaksanakan. Tetapi dewasa ini zakat pada umumnya dipahami dan diamalkan hanya sebagai ibadah kepada Allah semata (ibadah mahdah).

Pelaksanaan zakat dengan sistem terpadu dan struktural, baik dari segi konsumsi, produksi maupun distribusi sangat berperan dalam peningkatan taraf hidup fakir miskin meski kemiskinan tidak mungkin bisa dihilangkan secara keseluruhan. Hal tersebut berada karena itulah letak keseimbangan alam. Setidaknya untuk diri kita sendiri dan masyarakat kita agar kita tidak hanya menjadi kaum yang hanya menerima zakat tetapi suatu saat kita bisa menjadi kaum yang memberi zakat. Bukan berarti kita harus berpangku tangan melihat sekeliling kita ketidak seimbangan yang menyebabkan ketidakadilan. Kita tidak bisa mengatakan ada kaya ada miskin begitu saja. Kemiskinan bukan mutlak salah kaum miskin karena sifat malas mereka tetapi juga akibat pola kehidupan disekitar mereka yang tidak adil seperti monopoli usaha dengan modal kuat dan persaingan usaha yang ketat dan menjurus pada persaingan usaha yang tidak sehat.

Disimpulkan bahwa usaha produktif diperbolehkan dengan syarat setelah ada kelebihan dari penggunaan zakat secara konsumtif. Dalam kenyataan meski jumlahnya sedikit, mereka lebih menuntut untuk diberi pekerjaan daripada hanya diberi bantuan. Bantuan disini dapat berasal dari berbagai dana sosial termasuk zakat.

Pendistribusiannya dapat dilakukan cara-cara berikut :

  1. Pengumpulan dan pengelolaan data mustahik sekaligus klasifikasinya, misalnya apakah zakat produktif yang akan disalurkan (untuk peningkatan usaha) ataukah zakat yang bersifat konsumtif.
  2. Jika zakat bersifat produktif yang dipilih, maka apakah monitoring dan pembinaan kepada mustahik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu mungkin ada baiknya jika mustahik yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan, koperasi syariah, atau lembaga swadaya masyarakat.
  3. Tidak kalah pentingnya aspek laporan pertanggungjawaban penggunaan dan pemanfaatan zakat yang bisa dan mudah dibaca oleh muzaki. Ini berguna untuk menumbuhkan kepercayaan sekaligus sebagai media silahturahmi antara amil zakat, muzaki dan para mustahik.

Konsep zakat seperti ini kurang efektif, kelemahan konsep seperti ini tidak diperhitungkannya para pelaku zakat (para pemainnya), yang dituju hanya langsung ke sasarannya. Kesulitannya antara lain: pertama, siapa yang mengelola zakat secara langsung (para muzaki), mustahik atau ulul amri) jika semua dilakukan oleh ulul amri, maka dapat membuat mustahik tidak belajar untuk mandiri. Kedua, jenis apakah yang merupakan sasaran zakat yang utama selain itu untuk objek bergerak maka dibutuhkan skill khusus dengan konsekuensi salah sasaran untuk pemula. Ketiga, medan atau kondisi juga tidak diperhitungkan seperti sarana dan prasarana penunjang, padahal kita mesti memanfaatkan apapun yang berguna disekitar kita agar dapat diolah dan menghasilkan.

Dana zakat yang digunakan sebagai modal dapat dilakukan dengan cara :

  1. Sistem pinjaman tanpa bunga, yaitu dapat digunakan tidak hanya mustahik yang beragama Islam tetapi juga bagi mereka yang membutuhkan dengan prioritas yang beragama Islam didahulukan karena zakat berasal dari umat Islam.
  2. Sistem pemberian, yaitu zakat diberikan secara langsung tetapi dalam bentuk seperti modal usaha seperti yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Khattab yang menyerahkan zakat berupa tiga ekor unta sekaligus kepada salah seorang mustahik yang sudah rutin meminta zakatnya tetapi belum berubah nasibnya. Pada saat penyerahan tiga ekor unta itu Khalifah agar yang bersangkutan tidak datang lagi sebagai penerima zakat tetapi diharapkan Khalifah sebagai pembayar zakat. Ternyata harapan Khalifah menjadi kenyataan, pada tahun berikutnya orang tersebut datang bukan sebagai peminta tetapi untuk menyerahkan zakat.
  3. Sistem usaha, yaitu sebagai imbangan dari sistem pinjaman karena dengan sistem tersebut resiko tidak kembali mungkin ada, entah karena ketidaksengajaan atau tidak sengaja seperti force majeur. Guna pertimbangannya diperlukan suatu unit kegiatan ekonomi yang dikelola oleh pemerintah atau BAZ seperti perdagangan, pertanian, industri kerajinan dan sebagainya.

 

  1. b.    Negara sebagai pengelola zakat

Peran pemerintah dalam pengelolaan zakat dapat diringkas dalam 2 (dua) peran. Pertama, pemerintah berperan sebagai pelaksana tunggal dalam pengelolaan zakat, baik dalam pemungutan maupun pembagian zakat. Kedua, pemerintah berperan sebagai pemberi sanksi (‘uqubat) terhadap mereka yang enggan melaksanakan zakat.

Dalil-dalil al-Qur`an dan al-Sunnah menunjukkan bahwa pihak yang mengelola zakat adalah pemerintah, Dalil-dalil al-Qur`an tersebut adalah QS At-Taubah : 60 dan juga QS At-Taubah : 103. Firman Allah SWT : “Ambillah zakat dari sebagian harta . dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka…” (QS At-Taubah [9] : 103). Sedangkan dalil as-Sunnah yang menunjukkan pemungutan zakat adalah hak pemerintah, antara lain sabda Rasul SAW kepada Muaz bin Jabal RA : “…Apabila mereka patuh kepadamu untuk hal itu (bersyahadat) maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta-harta mereka, yang diambil dari orang kaya mereka di antara mereka lalu dikembalikan kepada yang fakir di antara mereka.” (HR. Bukhari).

Namun demikian, kewajiban membayar zakat kepada pemerintah di sini ada perinciannya ditinjau dari segi jenis-jenis harta zakat. Para fuqaha menjelaskan, bahwa jika harta zakat itu adalah harta yang nampak (al-amwal azh-zhahirah), yakni zakat binatang ternak (zakat al-mawasyi), dan zakat pertanian dan buah-buahan (zakat al-zuru’ wa ats-tsimar), maka wajib diserahkan kepada khalifah. Sedangkan jika harta zakat itu berupa harta tersembunyi (al-amwal ash-shamitah/al-amwal al-bathinah), yaitu yang berupa uang (al-nuquud) maka boleh dibagi sendiri oleh muzakki.
Beberapa riwayat dari shahabat dan tabi’in telah menunjukkan bolehnya membagi sendiri zakat mal yang berupa uang (al-nuqud) (Zallum, 1983:188; Suharto, 2004:196). Diriwayatkan bahwa Kaysan datang kepada Khalifah Umar bin Khathab RA membawa uang zakat sebanyak 200 dirham. Kaysan berkata kepada Umar,”Wahai Amirul Mukminin, ini adalah zakat hartaku…” Maka Umar menjawab,”Bawalah oleh kamu uang itu dan bagikanlah sendiri.” (Zallum,1983:188).

Adapun yang dimaksud dengan pemerintah di sini, adalah pemerintah yang menerapkan Islam dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Pemerintah tersebut dalam fiqih siyasah dikenal dengan istilah Imamah (Khilafah) yang dipimpin seorang Khalifah. Abdul Qadim Zallum menegaskan dalam al-Amwal fi Daulah al-Khilafah hal. 187,”Zakat dibayarkan kepada khalifah, atau orang-orang yang diangkat oleh khalifah…selama hukum Islam adalah yang diterapkan (maa daama hukmul islam huwa al-muthabbaq).”

Terwujudnya suatu konsep jika didukung oleh seluruh komponen yang ada, baik formal maupun informal, terutama sarana dan prasarana serta wewenang dan kekuasaannya agar pelaksanaan zakat terarah dan terpadu, maka pelaksanaan zakat ini harus diawasi oleh pemerintah. Dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pada pasal 3 disebutkan “Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzaki/mustahik dan amil zakat”. Peran pemerintah tersebut dapat dikatakan pasif (sebagai penonton). Zakat sebaiknya dikelola tidak hanya sepihak dengan cara-cara yang masih konvensional agar lebih berdaya guna dan berhasil guna zakat mesti dikelola oleh penguasa atau pemerintah sebagai lembaga yang berwenang mengurusi urusan zakat terutama dalam hal pemungutan zakat. Dasarnya QS. At-Taubah : 60 dan 103 yang menyatakan bahwa Kepala Negara mempunyai hak menuntut dan memungut zakat dengan kata “al-amilin”.

Pengaturan dan pelaksanaan oleh Negara bukan dimaksudkan untuk merubah Negara sekarang menjadi Negara Islam dengan segala sesuatunya harus berdasarkan hukum Islam tanpa menghiraukan umat beragama lain. Dengan latar belakang rakyat Indonesia yang majemuk baik agama, sosial kultur-budaya, sejarah dan lain-lain sangat sulit menerapkan prinsip-prinsip Islam secara konsisten pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang diharapkan sebagai umat Islam bukan Negara Islam (bentuk pemerintahan yang berbasis Islam) tetapi pemerintahan yang Islami (berfundamental dan berakhlak sesuai syariat Islam di tengah kehidupan masyarakat  yang hitrogen) karena dengan berdasar pada sendi-sendi agama Islam insya Allah tercapai suatu masa yang berkeadilan berkemakmuran sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebagai Negara hukum secara konstitusional hal tersebut sudah ada dasarnya yaitu :

1)   UUD 1945 pasal 29 yang berarti pemerintah mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberi bimbingan sesuai dengan agama masing-masing, pasal 27 dan 34 yang berarti pemerintah mempunyai tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat terutama bagi golongan fakir miskin.

2)   Pancasila sebagai dasar Negara mengakui adanya hukum Tuhan (dasar percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa), hukum kodrat (hukum tentang kekuasaan Tuhan) dan hukum etika (Hukum berdasarkan asas-asas akhlak atau moral) .

3)   Ketetapan MPR No. 11/MPR/1978. Ekaprasetia Pancakarsa dalam Sila Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/Perwakilan yang berbunyi “Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Y.M.E menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan”

Kelemahan konsep pengelolaan zakat oleh Negara ini jika Negara masih diragukan “political will-nya”. Ada keraguan melihat fakta di masyarakat bahwa pemerintahan saat ini tidak adil, meski sistem politik dan pemerintahan dirubah atau diperbaiki tetapi kualitas pejabat-pejabat tidak banyak yang dapat dipercaya, jujur dan bertanggungjawab. Resikonya jika zakat dikelola oleh Negara dengan pemimpin serta birokrasi yang rusak maka kehidupan rakyat taruhannya. Oleh karena itu sebelum pengelolaan zakat oleh Negara dilaksanakan terlebih dahulu unsur-unsur KKN pada instansi yang terkait dengan sumber dana dari zakat harus dibersihkan dan disiapkan yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai organisasi amil zakat yang didasarkan pada hukum Islam dan diakui secara formal.

 

  1. 2.    Konsep Arah Kebijaksanaan Pendayagunaan Zakat
    1. a.    Strategi pendayagunaan harta zakat.

Zakat harus dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini adalah badan amil zakat yang memiliki beberapa fungsi yaitu menentukan dan mengidentifikasi (mengorganisir dan mengelompokkan) orang-orang yang terkena wajib zakat (muzakki): 1). Menetapkan kriteria harta benda yang wajib di zakati; 2). Menyeleksi jumlah para mustahik zakat; 3). Menetapkan jadwal pembayaran zakat bagi masing-masing mustahik; 4). Menentukan kriteria penyaluran harta zakat bagi tiap-tiap mustahib sesuai dengan kondisi masing-masing.

Penyaluran harta zakat dalam bentuk material, bahan pangan, dan hewan ternak dan sebagainya yang dikuasai oleh Badan Amil Zakat harus diproduktifkan secara optimal dan maksimal, guna mendorong orang-orang miskin yang masih mempunyai potensi produktif untuk meningkatkan produktivitas dan usahanya, untuk giat bekerja dan berusaha, karena produktifitas itulah yang dapat membebaskan mereka dari kemiskinan. Dengan demikian, zakat bukan tujuan, tetapi alat mencapai tujuan yaitu mewujudkan keadilan sosial dalam upaya mengentas kemiskinan.

Berkenaan dengan kebijaksanaan pendayagunaan zakat ini, ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu :

  1. Pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif dan ekonomis, sehingga pada akhirnya penerima zakat menjadi tidak memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi wajib zakat.
  2. Hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan, dengan disimpan di bank pemerintah berupa deposito, sertifikat atau giro biasa.

Secara tidak langsung, disamping mempunyai daya guna terhadap delapan asnaf, maka harta benda zakat sementara belum disampaikan kepada mustahik dengan menggunakan jasa bank dapat memberi manfaat umum tanpa mengurangi nilai dan kegunaan, dapat bermanfaat untuk kepentingan modal pembangunan, yang bermanfaat kepada program umum dan kemasyarakatan disamping harta zakat sendiri dapat disimpan dengan aman tanpa resiko. Untuk mengarah kepada daya guna yang tepat dan cepat, serba guna dan produktif, perlu perencanaan, pengarahan dan pembinaan bagi sasaran zakat, baik mustahik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat umum, atau badan usaha.

Sasaran pendayagunaan zakat terbatas kepada delapan kategori (asnaf) yaitu: 1). Fakir, 2). Miskin, 3). Amilin, 4). Muallaf, 5). Riqab, 6). Garimin, 7). Sabilillah, 8). Ibnus-sabil.

Kebijaksanaan pendayagunaan zakat diarahkan kepada sasaran dan pengertian yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dengan distribusi yang serba guna dan produktif sesuai dengan pesan dan kesan syariat serta tujuan sosial ekonomi dari zakat. Sistem distribusi (aqihan) zakat adalah persoalan malahat. Ia memakai metode prioritas sesuai dengan tuntutnan kebutuhan umat untuk mencapai masyarakat adil dan makmur, dan untuk melaksanakan fungsi alokatif dan distributif dalam kebijaksanaan fiskal. Untuk terpeliharanya dari bahaya inflasi akibat distribusi zakat yang membawa kecenderungan konsumtif yang lebih tinggi, ide ”surplus zakat budget” rasanya dapat diterima, yaitu zakat yang terkumpul tidak dibagikan semua, tetapi yang sebagian diinvestasikan dalam proyek yang produktif, yang nantinya keuntungan ini proyek tersebut dibagikan kepada golongan ekonomi lemah dalam bentuk sertifikat zakat.

Zakat dapat dibayarkan berupa uang tunai dan dapat dibayarkan berupa natura, masalahnya adalah masalah produktifitas, tergantung mana yang lebih berdaya guna. Seluruh bidang dan seluruh sektor pembangunan nasional dapat dibiayai dari dana zakat, kecuali: 1). Agama diluar Islam, 2). Aliran kepercayaan terhadap Tuhan Y.M.E, 3). Segala sesuatu yang tidak mengandung taqarrub (kebajikan, kebaikan, pendekatan diri kepada Allah S.W.T), 4). Segala kegiatan dan proyek yang berbau maksiat atau syirik.

Ada 4 (empat) jatah zakat yang sasaran pendayagunaannya tidak termasuk dalam bidang atau sektor pembangunan yang dibiayai dari sumber dana pajak, yaitu: 1). Kategori amilin, 2). Muallaf,  3).Riqab, 4).Garim

  1. b.    Strategi operasionallisasi zakat.

Syariat menekankan mengapa zakat harus diurus oleh pemerintah (badan amil zakat). Hal ini didasarkan atas pertimbangan:

Pertama: Bahwa hati nurani dan naluri kebanyakan orang sangat mencintai harta, sehingga terasa berat untuk mengelurkan sesuatu yang paling disayanginya itu, jika diserahkan atas kesadaran sendiri tanpa campur tangan penguasa. Kedua: Fakir miskin yang menerima pembagian zakat dari badan amil zakat merasa tidak rendah diri karena terpelihara dari rasa hina dan dari perkataan orang kaya yang sering menyakitkan hati orang miskin apabila menerima langsung dari orang kaya. Ketiga: Bila pelaksanaan zakat diserahkan kepada setiap para wajib zakat sendiri, hal itu akan terjadi kezaliman, karena setiap orang mempunyai pandangan, pertimbangan, dan atensi tertentu kepada seseorang, akibatnya pasti ada fakir miskin yang tidak mendapat bagian sama sekali, sementara yang lain memperoleh bagian yang bertumpuk dari beberapa wajib zakat.

Keempat: Yang berhak atas zakat bukan hanya kelompok individual, seperti fakir dan miskin, tetapi beberapa ashnaf lain yang seluruhnya adalah menjadi tanggung jawab umum pemerintah untuk menanggulanginya secara terencana dan tuntas. Kelima: Islam adalah agama yang mengakui eksistensi pemerintah (ulil amar) dan Negara (al-daulah). Apabila negara akan melaksanakan pembangunan dan untuk melancarkan urusan-urusan pemerintahan, maka harta zakat boleh digunakan seperlunya. Rendahnya penerimaan zakat selama ini antara lain disebabkan karena pemerintah berlepas tangan, tidak serius menangani zakat, disamping suburnya pemahaman di dalam masyarakat bahwa membayar zakat yang afdal ialah jika dibayarkan langsung oleh muzakki kepada mustahik yang ia temui sendiri, kiai atau pegawai syara, karena dengan membayar langsung itu tidak ada lagi keraguan zakatnya pasti sampai dan diterima.

Amil zakat yang terdiri dari beberapa orang yang professional sebagai petugas yang menangani urusan zakat, baik sebagai kolektor maupun sebagai distributor. Dalam kedudukannya sebagai salah satu ashnaf, bukan menjadi tujuan utama oleh syara’, kecuali kalau mereka sendiri orang miskin yang mencari nafkah sebagai anggota badan amil zakat, karena anggota badan amil zakat ini sebagai aparat dan perangkat  pemerintah yang terdiri dari berbagai unsur yang relevan dan terkait, termasuk unsur golongan fakir miskin itu sendiri, sehingga diharapkan mampu mengelola harta zakat secara professional. Anggota Badan Amil Zakat yang berasal dari non pemerintah berhak menerima bagian haknya sebagai salah satu ashnaf penerima zakat, sedangkan anggota amil zakat yang berasal dari pemerintah, mereka adalah sebagai petugas amil yang digaji oleh pemerintah.

Pelaksana zakat melalui badan amil zakat akan memberi jaminan dan perlindungan bagi kedua belah pihak untuk tercapainya tujuan ideal zakat, yaitu mewujudkan keadilan sosial, karena pembayaran zakat bukan sekedar kebaikan hati orang-orang kaya atau bukan perolehan rezeki insidentil bagi orang-orang miskin. Walaupun negara Indonesia bukan Negara agama, tetapi ia bukan Negara sekuler. Dalam hal ini pemerintah Indonesia melaksanakan juga pembinaan terhadap kehidupan seperti ibadah haji, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 (UUPA), Komplikasi Hukum Islam, dan tidak menutup kemungkinan bahwa zakat akan diurus dan dikelola oleh pemerintah melalui Badan Amil Zakat.

  1. c.    Reformasi konsep operasional zakat.

Seyogyanya konsep operasionalisasi penerapan zakat sejak dulu sampai sekarang harus berkembang dan diaktualkan sesuai dengan pertumbuhan dan tuntutan masyarakat, budaya dan ekonomi, namun karena beberapa faktor tentu menjadi terhambat baik secara internal maupun eksternal. Faktor internal adalah masih bersimpang siurnya pendapat para ulama dalam memahami maksud amil zakat. Sebagian ulama mengklaim, bahwa zakat lebih baik diserahkan secara langsung oleh para wajib zakat kepada mustahik yang berhak. Kadang-kadang pilihannya itu jatuh pada kiai, kadang-kadang pihak kiai atau guna itu sendiri yang menuntut zakat dari masyarakat, karena menganggap diri mereka sebagai golongan penegak dan pembela agama (fi sabilillah).

  1. 3.    Konsep Zakat Dalam Mengentas Kemiskinan
    1. a.    Peranan zakat dalam mengentas kemiskinan

Peran utama zakat dalam basis subyektif normatifnya (QS 9:60) secara jelas dialamatkan pada para fakir-miskin yang nyata-nyata sebagai unsur dominan dalam struktur masyarakat Indonesia. Dalam pada itu, penguatan sistem ekonomi akan berimbas secara paralel tanpa menorehkan sedikit pun akan maenstream ekslusivisme berkaitan asas personalitas ke-Islaman. Dengan berzakat, tidak dimaksudkan untuk menguatkan ekonomi masyarakat muslim ansich, tapi sebagai sumbangan bagi ekonomi nasional secara keseluruhan.

Sejatinya, pemanfaatan dana zakat itu diletakkan pada dasar kebersamaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita. Karenanya, penguatan sistem ekonomi akan bermakna kebangsaan bukan spirit religuitas semata. Jika problem relasi-pajak dikaburkan dengan kecurigaan atas pembongkaran kembali trauma piagam Jakarta dan atau konspirasi anti Islam misalkan, menurut hemat penulis tidak akan menghasilkan out-put yang positif atas keterdesakan penguatan ekonomi itu.

Dalam konteks inilah, legislasi reduksi zakat atas pajak tidak relavan untuk dikatakan sebagai yang mengundang kecemburuan golongan agama lain. Kalaupun, dipahami dengan kerangka politik hukum, ia merupakan representasi masyarakat muslim yang menurut jumlahnya adalah mayoritas. Betapapun demokratisasi hukum selalu saja menoleh pada pluralitas agama, namun secara sosial-politik, nyata-nyata demokrasi representatif –meminjam istilah Amin Rais—tidaklah bisa diabaikan begitu saja. Artinya, demokratisasi yang diusung dalam kehidupan nation-state kita tidaklah bijaksana, jika menegaskan pemuatan nilai hukum yang korelatif dengan hajat kemandirian ekonomi masyarakat.

Jika diperhatikan secara seksama mengapa Al-Qur’an menetapkan sebanyak delapan golongan penerima zakat, hal itu realistis, karena kedelapan golongan itu selalu eksis dimana-mana dan sepanjang masa. Justru itulah kewajiban zakat bersifat abadi dan ilzami.

Konsep jaminan sosial yang komprehensif dan konkrit ini dimunculkan untuk pertama kalinya oleh Al-Qur’an, yaitu konsep kewajiban berzakat.

Selama ini kemiskinan masih relatif banyak, hal itu disebabkan karena kesempatan berproduksi dan berusaha tidak diberikan oleh golongan elit ekonomi atau sengaja direkayasa sebagai akibat proses eksploitasi, kolusi dan korupsi yang berlangsung beberapa abad yang lalu. Fakta fenomena sosial tentang adanya kaya miskin ini sesungguhnya tidak dapat dihapuskan sama sekali karena ia merupakan barometer untuk mengukur berlangsung atau tidaknya prinsip keadilan sosial.

Al-Qur’an sebagai undang-undang tertinggi bagi ummat Islam mempunyai perhatian yang sangat besar terhadap masalah kemiskinan sehingga term itu selalu ditampilkan dalam setiap surat al-Qur’an, sekaligus mengemukakan alternatif dan solusi pengentasannya, baik melalui institusi khusus dan permanen seperti zakat dan sedekah, zawil qurba maupun dari penerimaan insidentil seperti hasil rampasan  perang (ghanimah), denda kafarat, denda dam haji (al-Hadyu), fidyah dari orang-orang yang uzur berpuasa ramadhan, dan dari pemberian harta waris di luar furudh (hadharal qismah).

Tujuan zakat tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif, tetapi ia mempunyai tujuan yang lebih permanen, yaitu mengentaskan kemiskinan dan mengangkat permasalahannya dari akarnya sehingga mereka menjadi berkemampuan. Pengentasan kemiskinan melalui 3 (tiga) tahapan, yaitu :

  1. Secara khusus harus diupayakan oleh pihak fakir miskin itu sendiri dengan meningkatkan kerja selama ia masih memiliki kemampuan dan kesanggupan berusaha. Dalam hal ini masyarakat dan pemerintah mendorong dan menstimulasi dalam bentuk model atau peralatan untuk berusaha sehingga mereka mampu mandiri.
  2. Masyarakat muslim meningkatkan kepedulian sosial dan bantuan riil secara rutin di luar kewajiban zakat, terutama dari pihak keluarga dekat para fakir miskin itu sendiri.
  3. Secara khusus, pemerintah mencurahkan perhatian dan political wiil-nya, karena secara syariat pemerintahan Islam berkewajiban untuk menjamin kebutuhan pokok hidup rakyat, terutama bagi fakir miskin yang tidak memiliki mata pencarian atau keluarga dekat dan orang yang menjaminnya. Kewajiban pemerintah ini tidak hanya terhadap orang Islam saja, tetapi termasuk pula kafir zimmi yang berada dalam perlindungan pemerintahan Islam

Persoalan pokok dalam pengentasan kemiskinan dan upaya menjembatani jurang antara kelompok kaya dengan golongan miskin, adalah meningkatkan pemberdayaan zakat dengan terlebih dahulu memantapkan pemahaman tentang konsep teoritik dan operasionalnya sebagai motivasi dalam upaya meningkatkan pelaksanaan dan pengamalan zakat. Pengentasan kemiskinan melalui proses yang panjang dapat ditempuh langkah-langkah dan pendekatan sebagai berikut :

  1. Pendekatan parsial, yaitu dengan pemberian bantuan langsung berupa sedekah biasa (tatawwu’) dari orang-orang kaya dan dari dana zakat secara konsumtif kepada fakir miskin yang betul-betul tidak produktif lagi (karena cacat jasmani atau mental), usia sangat lanjut.
  2. Pendekatan struktural, model pendekatan ini bertujuan untuk menuntaskan kemiskinan secara sistematis, dengan cara menghilangkan faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal.
  3. b.    Aktualisasi zakat dalam masyarakat.

Zakat yang dinyatakan sebagai hak fakir miskin, juga merupakan hak masyarakat. Orang kaya yang berhasil mengumpulkan harta kekayaan, sebenarnya hal ini tidak mungkin terwujud tanpa andil, saham, bantuan, dan partisipasi orang lain, baik langsung maupun tidak langsung terutama dari golongan dhu’afa. Oleh karena itu, Islam menetapkan kewajiban bagi orang-orang kaya untuk mengeluarkan sebagian kecil harta kekayaan, baik untuk perorangan yaitu fakir miskin, sosial yaitu masyarakat maupun untuk kebutuhan spiritual berupa infak fi sabilillah.

Hak-hak fakir miskin yang terdapat dalam harta orang kaya harus dapat mereka terima dengan segala cara. Jika pada suatu ketika terjadi bentrokan fisik diantara orang miskin dan orang kaya karena orang kaya tidak mengeluarkan hak orang miskin (zakat), maka pihak fakir miskin tidak dapat dipersalahkan karena mereka menuntut haknya. Sekiranya dalam suatu masyarakat Islam tidak terdapat lagi fakir miskin, zakat tetap wajib dikeluarkan oleh orang-orang kaya guna memenuhi keperluan-keperluan sosial, termasuk untuk meningkatkan sektor fi sabilillah dalam arti luas yang selalu eksis sehingga memerlukan tersedianya dana setiap saat.

Sudah menjadi kesepakatan dikalangan fuqaha’ bahwa syariat Islam memiliki dasar-dasar yang dinamis, elastis, dan konstruktif dalam mengimplementasikan dan sebagian lagi mengaplikasikan prinsip-prinsip umum maqasid al-syari’ah dalam mewujudkan kemaslahatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Zakat merupakan ibadah mahdah dan ibadah mu’amalah ijtima’iyyah yang wajib dilaksanakan sepanjang masa, maka hukumnya harus selalu dinamis, aktual, universal, dan kondisional, sesuai dengan kebutuhan manusia sebagai obyek dan subyeknya; yakni manusia sebagai pemberi zakat maupun sebagai penerima zakat, terutama terhadap benda-benda yang menjadi kebutuhan hidup manusia, maka hukumnya harus aktual dan dinamis. Untuk itu dapat dilakukan rekonseptualisasi, redefinisi, dan reinterpretisi terutama pada aspek-aspek substansi yang mengandung muatan dilaukzanniyah dan umum.

 KESIMPULAN DAN SARAN

 Kesimpulan

 Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola zakat menurut perspektif normatif Islam tercermin dalam dua peran utama, yaitu sebagai pengelola tunggal zakat dan sebagai pemberi sanksi terhadap yang menolak membayar zakat. Peran pemerintah saat ini tidak efektif mengelola zakat dikarenakan dua sebab utama, yaitu kurang idealnya UU Zakat yang ada, dan penerapan sistem Islam di masyarakat yang tidak menyeluruh (kaffah). Saat ini, UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi kapitalistik. Jelas tidak akan efektif. Semestinya UU Zakat diterapkan dalam sistem ekonomi Islam, dalam masyarakat Islam.

Saran

Perlunya mengorganisir zakat umat dengan baik, karena belum ada satupun lembaga bonafit yang dipercaya umat dalam pengelolaan zakat kalaupun ada sifatnya masih lokal dan berdiri sendiri, dalam kondisi seperti ini tidak mungkin kita dapat mengumumkan pembayaran zakat terbesar.  Dan hendaknya zakat dikelola dengan baik, baik pengambilan maupun pendistribusiannya, yang dikumpulkan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat (BAZ).

 

DAFTAR  PUSTAKA

Abdurrachman Qodir, Zakat Dalam Dimensi Mahdhah Dan Sosial, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta. 1997

Adi Sasono, Masalah Kemiskinan dan Keadilan (Ed) UIP, Jakarta

Ahmad Muhammad, Al-Assal, Al-Nizam, Al-Iqtishad fi Al-Islam Mabaiuhu wa Ahdafuhu (Sistem Ekonomi Islam), Terjemahan Ahmad Ansari Umar, Bina Ilmu, Surabaya, 1980.

Amuhtar Sadili, Zakat-Pajak Bagi Kemandirian Ekonomi Umat, WWW. CJB.Net. 31 Juli 2006

Dumairy, Model Makro Sistem Ekonomi Islam, Makalah dalam Short Course Ekonomi, UII, Yogyakarta, 1993

Fatahillah AS, Efektifitas Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan Hubungannya dengan Pajak Penghasilan, WWW. Hukumonline.com, periode 10 Feb 2009.

Jawa Pos, Jadikan Zakat Gaya Hidup, episode 16 Juni 2008.

Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqih Lima Mazhab, Penerjemah Masykur A.B., dkk. Basritama, Jakarta, 1999

M.  Shiddiq al Jawi, Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Zakat, Makalah Musyawarah Regional III Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FoSSEI) Jateng, 20 Des 2006

Poerwodarminto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1986

Safwan Idris, Gerakan Zakat Dalam Pemberdayaan Ekonomi Ummat, PT. Cita Putra Bangsa, Jakarta, 1997

Sjechul Hadi Permono. Pendayagunaan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional. Pustaka Firdaus. Jakarta. 1995, h . 11.

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat

 

 

KORELASI TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DAN PENADAHAN HASIL PENCURIAN SEPEDA MOTOR

 

Oleh

Haniyah

Volume IV, Nomor 3, Maret 2014

 

Abstrak

 

Kejahatan merupakan masalah klasik yang terjadi sejak jaman dahulu hingga sekarang, tingkat kejahatan yang terjadi dalam masyarakat sangat tergantung pada kondisi yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Frekuensi kejahatan memang mengalami pasang surut, kejahatan itu sendiri merupakan gejala normal dalam setiap masyarakat yang bercirikan heterogenitas.

 

Salah satu bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyrakat adalah tindak pidana pencurian sepeda motor, sebagaimana kita tahu bahwa sepeda motor merupakan alat transportasi dengan mobilitas tinggi, karena itu setiap tahun jumlah sepeda motor selalu mengalami kenaikan tajam.

 

Dalam perkembangannya kejahatan pencurian sepeda motor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbagai modus operandi yang   digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor juga semakin bervariasi, hal ini dipengaruhi juga semakin canggihnya tehnologi dan arus infomasi yang mudah diaskes, faktor sosial, budaya dsb.   Penadahan disebut juga dengan delik pemudahan atau dalam bahasa belanda disebut heling, disebut demikian karena dengan adanya penadah, akan memudahkan orang melakukan kejahatan, misalnya terjadinya pencurian, karena adanya penadah maka mendapatkan tempat untuk penyaluran hasil pencurian.       Dalam perkembangannya kejahatan pencurian sepeda motor selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya, berbagai modus operandi yang digunakan dalam melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor juga semakin bervariasi.      Tindak pencurian dan penadahan hasil pencurian sepeda motor  mengalami peningkatan, tentu karena keadaan memang mendukung, lingkungan yang rawan kejahatan yang dijadikan target operasi oleh para pelaku  pencurian sepeda motor bagaimana tindakan preventif dilakukan, agar masyarakat terhindar dari kasus pencurian sepeda motor, serta melindungi para konsumen terhadap barang perlengkapan motor yang di beli, terhadap kemungkinan barang tersebut di peroleh dengan cara-cara ilegal.       Penelitian ini mengunakan pendekatan masalah dengan metode sosiologis, yaitu dengan cara memperoleh dan menggunakan data-data serta mempelajari berbagai kasus berkaitan dengan tindak kejahatan pencurian sepeda motor serta korelasinya dengan tindak kejahatan penadahan hasil pencurian sepeda motor.

 

Analisa data mengunakan analisa “ kualitatif” yaitu suatu analisa yang menggunakan data deskreptis analisis yang dapat menjelaskan dan menjawab permasalahan penelitian sehingga dapat diperoleh kesimpulan dari hasil penelitian.

 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Kejahatan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah faktor sosial, budaya, politik dan diantaranya faktor lingkungan, faktor pendidikan, faktor tehnologi dll.

 

Frekuensi kejahatan dapat ditekan seminim mungkin jika adanya kerjasama antara aparat penegak hukum, masyarakat dan pemerintah, dalam rangka penanggulangan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian dan penadahan hasil pencurian sepeda motor.

Kata Kunci:  Kejahatan/tindak pidana Pencurian Sepeda motor, Penadahan

 

 

  TINJAUAN PASAL 341 KUHP TENTANG PEMBUNUH PENDAHULUAN

Oleh

Haniyah dan Samuji

Ilmu Hukum UNSURI Sidoarjo

 Jurnal Legisia Vol. 3 No. 1 Januari 2013

 

Abstrak

 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan aspek-aspek yuridis normative yang berkaitan dengan pelanggaran pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibu kandungnya dan keterkaitannya dengan pasal-pasal lain yang terdapat pada KUHP.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif atau yuridis dogmatig. Sedangkan yang dikaji adalah hukum pidana dengan bertitik tolak dari asas-asas hukum pidana dengan segala konsekuensinya. Penelaahan dilakukan dengan pembahasan deskriptif analitik yang berarti bahwa penelaahan dilakukan secara cermat dan sistematik untuk dianalitik secara mendalam dengan bertumpuh pada asas-asas hukum pidana.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan berkas-berkas di Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pembunuhan anak atau kiderdoodslag yang diatur dalam pasal 341 KUHP pada dasarnya ada sedikit perbedaan dengan pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu atau kidermoord yang diatur dalam pasal 342 KUHP

Kata Kunci: Pembunuhan pendahuluan, Anak bayi, Ibu kandung

 

PENDAHULUAN

 Hukum merupakan suatu peraturan yang digunakan untuk mengatur kehidupan masyarakat. Tingkah laku masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari senantiasa dibatasi dengan hukum yang berlaku. Tindakan masyarakat yang sewenang-wenang dan melampaui batas akan mendapat sanksi yang tegas dari hukum yang berlaku.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu untuk membunuh anak kandungnya sendiri merupakan perbuatan pidana yang sangat keji. Perbuatan pidana yang tidak berperikemanusiaan tersebut sama halnya dengan perbuatan yang dilakukan oleh Fir’aun. Bedanya dalam perbuatan tersebut adalah bahwa Fir’aun melakukan pembunuhan terhadap bayi yang dilahirkan secara terang-terangan, sedangkan ibu-ibu jaman sekarang melakukan pembunuhan terhadap anak kandungnya secara sembunyi-sembunyi.

Pada dasarnya kasus-kasus tersebut sama kejinya, sehingga perlu diselesaikan secara hukum yang berlaku. Fir’aun tidak bisa dihukum karena tindakannya merupakan hukum. Penyelesaian kasus untuk pembunuhan anak yang dilakukan oleh Fir’aun tidak bisa disamakan dengan penyelesaian kasus untuk pembunuhan yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anak yang dilahirkannya. Ibu yang melakukan pembunuhan anak tersebut akan diberikan hukuman.

Hukum tidak memandang status sosial yang dimiliki oleh masyarakat. Meskipun yang melakukan perbuatan pembunuhan anak tersebut adalah seorang presiden, ia akan tetap dikenakan hukuman. Hal tersebut tidak ada pengecualian bagi siapapun juga. Dari peraturan-peraturan yang dikeluarkan, maka setiap orang yang dianggap telah mengetahui peraturan-peraturan tersebut sepenuhnya. Jika masih ada orang yang mengatakan bahwa dirinya tidak tahu mengenai peraturan yang telah dikeluarkan, sehinga dengan semaunya sendiri melakukan pidana, maka alasan tidak tahu mengenai peraturan yang telah dikeluarkan adalah alasan yang tidak benar.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh seorang Ibu terhadap anak yang dilahirkannya sudah sepantasnya untuk diberikan hukuman. Ibu yang membunuh anak tersebut harus bertanggung jawab dihadapan hukum yang berlaku. Kodratnya seorang Ibu bukan berarti menghentikan tindakan hakim untuk menghukumnya. Hukum tidak memandang kodrat seorang manusia.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka timbul permasalahan sebagai berikut :

1)      Apa yang dimaksud dengan pembunuhan menurut KUHP dan bagaimanakah pengaturannya?

2)      Apa yang dimaksud dengan pembunuhan anak dan apa saja macam-macamnya ?

 

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif atau yuridis dogmatig. Sedangkan yang dikaji adalah hukum pidana dengan bertitik tolak dari asas-asas hukum pidana dengan segala konsekuensinya. Penelaahan dilakukan dengan pembahasan deskriptif analitik yang berarti bahwa penelaahan dilakukan secara cermat dan sistematik untuk dianalitik secara mendalam dengan bertumpuh pada asas-asas hukum pidana.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan berkas-berkas di Pengadilan Negeri Surabaya dan Sidoarjo.

Pengumpulan data dilakukan melalui prosedur identifikasi dan infentarisasi dari data sekunder. Dan selanjutnya melalui prosedur klasifikasi secara logis sistematis yang sesuai dengan masalah tersebut.

Analisis data dilakukan dengan cara mengkaitkan beberapa pasal yang ada hubungannya dengan materi penelitian.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

 Pembunuhan Di KUHP Dan Pengaturannya

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja pada dasarnya diatur dalam Bab XIX buku II. Kejahatan terhadap nyawa manusia dengan sengaja diatur dalam pasal 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, dan 350 KUHP.

Dari pasal-pasal yang telah disebutkan diatas, saya akan menjelaskan pembunuhan pada umumnya yang dilakukan dengan sengaja yaitu terletak pada pasal 338 dan 340 KUHP. Kedua pasal tersebut memiliki pengertian yang berbeda bila dilihat dari segi unsurnya. Istilah pembunuhan tersebut terdiri dari:

  1. Pembunuhan dengan sengaja/doodslag (pasal 338 KUHP)
  2. Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu/moord (pasal 340 KUHP)

Mengenai kedua pasal tersebut, saya akan menjelaskan lebih jauh maksud dari pasal 338 dan 340 KUHP agar didapatkan perbedaan pengertian dari kedua pasal tersebut.

  1. Pembunuhan dengan sengaja/doodslag (pasal 338 KUHP)

Kejahatan ini disebut pembunuhan. Dalam peristiwa ini perlu dibuktikan suatu perbuatan yang mengakibatkan kematian orang lain.   

Sedangakan kematian yang dimaksud adalah kematian yang disengaja. Apabila kematian itu tidak disengaja, maka perbuatan tersebut tidak dikenakan pasal 338 KUHP, akan tetapi kemungkinan besar dapat dikenakan pasal 359 (karena kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain mati), atau pasal 353 sub 3 (penganiayaan berat mengakibatkan matinya orang lain), atau pasal 355 sub 2 (penganiayaan berat dengan direncanakan terlebih dahulu mengakibatkan matinya orang lain).

Untuk dapat dituntut dengan pasal ini (338 KUHP), maka pembunuhan itu harus dilakukan setelah timbul maksud, dan tidak dipikir lebih lama. Yang dapat digolongkan dengan pembunuhan dalam pasal 338 KUHP misalnya: Seorang suami yang datang mendadak di rumahnya mengetahui istrinya sedang berzina dengan orang lain, kemudian ia langsung membunuh istrinya dan orang yang melakukan zina dengan istrinya tersebut. Apabila jarak waktu antara timbulnya maksud dan pelaksanaannya itu masih ada waktu bagi orang tersebut untuk berpikir dengan tenang untuk merumuskan cara bagaimana akan melakukan pembunuhan itu, maka orang tersebut dikenakan pasal 340 KUHP (pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu). Akan tetapi bila pembunuhan itu dilakukan atas permintaan si korban, maka diancam hukuman yang lebih ringan menurut pasal 344 KUHP.

Dari uraian diatas, maka peneliti akan menjelaskan unsur-unsur yang terdapat pada pasal 338 KUHP. Secara keseluruhan, pasal 338 KUHP tersebut berbunyi sebagai berikut: “Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, karena pembunuhan biasa, dipidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”.3

Dari bunyi pasal tersebut, maka akan didapatkan unsur-unsur sebagai berikut:

  1. Dengan sengaja
  2. Menghilangkan nyawa orang lain

1).Dengan sengaja

Kebanyakan perbuatan pidana mempunyai unsure kesengajaan atau “opzet”. Ini adalah layak oleh karena biasanya yang pantas mendapat hukuman ialah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja.

Dalam pergaulan hidup masyarakat sehari-hari, seringkali sseorang dengan suatu perbuatan mengakibatkan suatu kerusakan, kalau ia akan menghindarkan diri dari suatu celaan, hampir selalu berkata: “tidak saya sengaja”. Dan biasanya apabila kerusakan itu tidak begitu berarti, perbuatan itu dimanfaatkan oleh pihak yang menderita kerugian.

Pada dasarnya kesengajaan tersebut harus mengenai tiga unsur tindak pidana antara lain:

  1. Perbuatan yang dilarang.
  2. Akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu.
  3. Perbuatan itu melanggar hukum.   

Pertama-tama yang perlu diketahui bahwa KUHP sendiri tidak merumuskan apa yang dimaksud dengan opzet. Walaupun demikian, pengertian opzet ini sangat penting, oleh karena dijadikan unsur sebagian besar perbuatan pidana. Dengan demikian, opzet diartikan sebagai suatu niat yang diwarnai sifat melawan hukum, kemudian diwujudkan dalam sikap perbuatan, maka menjadilah suatu kesengajaan.

Dalam kesengajaan bentuk pertama, bahwa dengan sengaja yang bersifat tujuan (oogmerk), si pelaku dapat dipertanggungjawabkan, sudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Maka apabila kesengajaan ini ada pada tindak pidana, maka tidak ada yang menyangkal bahwa si pelaku pantas dikenakan hukuman. Ini lebih nampak apabila dikemukakan bahwa dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman.

Dalam kesengajaan bentuk yang kedua, yaitu kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kesengajaan semacam ini ada     apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari perbuatan pidana, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu akan mengikuti perbuatan itu.

Kesengajaan dalam bentuk yang ketiga merupakan kesengajaan yang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan dibayangkan akan kemungkinan belaka akan akibat itu. Kalau masih dapat dikatakan bahwa kesengajaan bentuk yang ketiga tidaklah sama dengan kesengajaan bentuk yang pertama dan yang kedua. Dalam kesengajaan bentuk yang ketiga, dapat dikatakan bahwa apabila gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju, maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau ini terjadi maka dapat dikatakan, bahwa akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu.

Lain halnya apabila ada tiga alternatif yaitu: perbuatan dengan sengaja akan mendapat hukuman, perbuatan dengan culpa juga akan mendapat hukuman, sedangkan perbuatan tanpa kesengajaan dan tanpa culpa tidak dihukum. Ini misalnya dalam hal mengakibatkan matinya orang lain. Kalau ada kesengajaan, maka berlakulah pasal 338 KUHP, dengan hukuman penjara setinggi-tingginya 15 tahun. Kalau hanya ada culpa, maka berlakulah pasal 359 KUHP, dengan hukuman yang lebih ringan yaitu setinggi-tingginya 5 tahun penjara.

Kecenderungan untuk menganggap adanya kesengajaan, pada dasarnya terletak pada perasaan pelaku itu sendiri. Suatu perbuatan yang menyebabkan kematian orang lain, meskipun hanya dilakukan dengan lupa, pelaku itu harus dihukum dengan seberat-beratnya.

2. Menghilangkan nyawa orang

Para sarjana hukum dalam penggunaan istilah mengenai perbuatan pidana yang terdapat dalam pasal 338 KUHP terutama mengenai unsur menghilangkan nyawa terdapat perbedaan pendapat antara yang satu dengan yang lainnya. Istilah menghilangkan nyawa orang, biasanya sering kita jumpai pada KUHP yang ditulis oleh R. Sugandhi.6 Pendapat yang ditulis oleh R. Sugandhi tentunya tidak sama dengan pendapat dari sarjana lain yaitu Moeljatno maupun R. Soesilo. Dalam KUHP yang ditulis oleh R. Soesilo sarjana tersebut menggunakan istilah “menghilangkan jiwa”.Sedangkan Moeljatno sendiri dalam KUHP yang ditulisnya menggunakan istilah “merampas nyawa”. Dalam penggunaan istilah yang beraneka ragam tersebut pada dasarnya mempunyai kesamaan maksud yaitu untuk membuat seseorang tidak bisa hidup lagi.

Sedangkan yang perlu diketahui dalam “hilang nyawa” tersebut adalah sejak kapan seseorang itu dikatakan hilang nyawanya atau tidak hidup kembali.  Apakah  sejak  tidak  bernafas  lagi, apakah sejak denyut jantungnya   

Dengan adanya kemajuan di bidang teknologi kedokteran, maka berhentinya pernafasan secara otonom yang sekaligus juga mempengaruhi berhenti denyut jantung bisa “ditunda”. Yakni melalui alat yang disebut sebagai respirator yang memungkinkan pernafasan seseorang yang akan terhenti dapat berjalan terus, dan hal ini otomatis menjadikan jantung dapat terus berfungsi. Keadaan ini tentunya secara medik akan mempengaruhi tertundanya saat kematian bila kematian itu dikaitkan dengan berhentinya pernafasan seseorang.

Perkembangan selanjutnya arti kematian sendiri tidak sekedar dikaitkan berhentinya pernafasan dan denyut jantung, tetapi juga dihubungkan dengan bagaimana bekerjanya otak manusia. Bilamana “recording” otak dilihat dari “Electro Encephalogram” (disingkat EEG) datar berarti otak sudah tidak mengahasilkan “tenaga listrik” lagi.

Atas dasar tersebut diatas, maka mati baru terjadi bilamana:

  1. Berhentinya pernafasan otonom
  2. Berhentinya denyut jantung (otonom)
  3. EEG datar

Hermin Hadiati Koeswadji menyatakan bahwa mati dihitung sejak saat semua bagian otak tidak lagi memberikan reaksi terhadap semua rangsangan dari luar. Sedangkan Mahar Mardjono menyatakan bahwa kematian telah ada bila batang otak tidak berfungsi lagi, jadi biar nafas dan jantung masih jalan, bila batang otak berhenti maka dia telah mati.

Ikatan Dokter Indonesia (selanjutnya disingkat IDI), didalam fatwanya menyatakan seseorang dinyatakan mati bilamana:

  1. Fungsi spontan pernafasan dan jantung telah berhenti secara pasti/irreversible, atau
    1. Bila terjadi telah terjadi kematian batang otak.

Beranjak dari pendapat-pendapat dan definisi-definisi “mati” diatas, dapatlah dikelompokkan menjadi tiga pendapat:

Pendapat yang pertama menekankan bahwa kematian telah terjadi bila pernafasan dan detak atau denyut jantung telah berhenti secara otonom. Pendapat yang kedua, menekankan pada berhentinya pernafasan, denyut jantung dan fungsi otak. Sedang pendapat ketiga cukup mendasarkan kepada bagaimana keadaan fungsi otaknya. Bilamana tidak berfungsi lagi, biar nafas dan jantungnya masih dapat dijalankan, penderita sudah dapat dinyatakan mati.

Pengertian mati menurut kelompok pertama dan kedua adalah yang lebih tepat untuk dipakai dalam menentukan seseorang telah hilang nyawanya. Ini berarti bahwa bila seseorang yang jantungnya masih berdenyut entah secara mandiri atau dengan bantuan respirator, harus dinyatakan masih dalam keadaan hidup. Hal ini disebabkan secara faktual denyutnya masih berjalan, meskipun dengan menggunakan respirator. Dengan demikian secara formal, yang bersangkutan wajib dinyatakan dalam kondisi hidup.

 

Pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu/moord (pasal 340 KUHP)

Bunyi dari pasal 340 KUHP, secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

“Barang siapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang, karena melakukan pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun”.

Adapun yang menjadi unsure-unsur dari kejahatan “moord” adalah sebagai berikut:

  1. Perbuatan dengan sengaja
  2. Perbuatan itu harus direncanakan terlebih dahulu (“metvoorbedachte rade”)
  3. Perbuatan tersebut dimaksudkan untuk menyebabkan matinya orang lain

Sebagaimana nampak dari unsur-unsur tersebut diatas, maka nampaklah dalam kejahatan “moord” ini juga memiliki unsur kesengajaan dan unsur tersebut dalam perumusannya diletakkan di muka. Hal tersebut berarti ahwa cara menempatkan unsur “opzet” atau kesengajaan dimuka itu berarti bahwa lain-lain unsur yang letaknya dibelakang opzet tersebut semuanya diliputi oleh opzet. Yang dimaksud dengan “opzet” disini adalah diketahui dan dikehendaki (“willens enwetens”).

Dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud “direncanakan  terlebih  dahulu”.  Sedangkan  di dalam  MvT  dapat  dijumpai   penjelasan sebagai berikut: istilah “met voorbedachte rade” itu sendiri tanpa rumusan apa-apa telah menunjukkan dengan jelas apa yang diperlukan yaitu suatu “tijdstip” (saat) untuk menimbang dengan tenang. Istilah ini adalah kebalikan dari “pertumbuhan kehendak dengan tiba-tiba” (ogenblik kelijk gemoedsopwelling).

Menurut Tirtaamidjaya, suatu jangka waktu yang panjang atau pendek antara keputusan dan pelaksanaannya bukan merupakan suatu kriterium bagi “direncanakan terlebih dahulu”, tetapi jangka waktu itu harus ada untuk menetapkan apakah orang yang melakukan kejahatan itu setelah ada dalam keadaan berfikir telah memikirkan arti dan akibat-akibat dari perbuatan yang dimaksud itu. (Tirtaamidjaja : Pokok-pokok Hukum Pidana )

Suatu contoh mengenai hal ini misalnya, pada suatu saat timbul kehendak A untuk Membunuh B, ia sudah merencanakannya bahwa ia akan menikamnya pada suatu malam yang sunyi dua hari yang akan datang. Akan tetapi pada suatu hari yang pertama sekonyong-konyong berjumpa dengan B, dan oleh karena A dihinggapi rasa marah yang besar, maka pada saat itu juga A melaksanakan kehendaknya yaitu menikam B.

Dalam kasus tersebut diatas, A sudah merencanakan kehendaknya terlebih dahulu, pada waktu ia dalam keadaan tenang, namun pada saat melaksanakannya ia tidak dalam keadaan tenang, yaitu ketika A menikam B, A dalam keadaan gelisah. Sehingga pada saat itu justru telah terjadi pembentukan kehendak yang baru, jadi bukan pelaksanaan kehendak yang telah direncanakannya semula, yaitu dari dua hari sesudahnya tetapi satu hari sesudahnya. Didalam hal ini maka terhadap A harus dipersalahkan terhadap pembunuha biasa sebagaimana yang diatur didalam pasal 338 KUHP dan bukan dipersalahkan terhadap pembunuhan biasa sebagaimana yang dirumuskan didalam pasal 340 KUHP.

Dalam pada itu perlu kiranya dikemukakan disisi bahwa “doodslag” sebagaimana diatur dalam pasal 338 KUHP diancam dengan hukuman penjara paling tinggi lima belas tahun. Sedang “moord” diancam dengan pidana mati, atau pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling tinggi dua puluh tahun. Sedangkan unsur-unsur yang terdapat dalam perbuatan pidana pada pasal 340 KUHP selain unsur yang sama dengan doodslag, masih ditambah dengan unsur “met voorbedachte rade”.

 2. Macam-macam Pembunuhan Menurut KUHP

Kejahatan terhadap nyawa manusia yang dilakukan dengan sengaja diatur dalam pasal 338 KUHP s/d 350 KUHP. Kejahatan terhadap nyawa manusia dapat diperinci berdasarkan sistematik KUHP menjadi tiga golongan yang mendasarkan diri pada obyeknya yang merupakan kepentingan hukum yang dilanggar, yaitu:

  1. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa manusia pada umumnya (pasal 338, 339 dan 340 KUHP)
    1. Kejahatan yang ditujukan terhadap nyawa seorang anak yang sedang atau tidak antara lama dilahirkan (pasal 341, 342 dan 343 KUHP)
    2. Kejahatan terhadap nyawa seorang anak yang masih dalam kandungan si ibu (pasal 346, 347 dan 348 KUHP)

Dari uraian kejahatan nyawa tersebut diatas, maka perlu juga dibahas kejahatan terhadap nyawa yang sesuai dengan pasal 344 KUHP (“euthanasia”) dan pasal 345 KUHP.

Pasal 344 KUHP pada dasarnya mengatur mengenai pembunuhan yang dilakukan atas pemintaan yangtegas dari si korban. Jenis kejahatan ini memiliki unsur yang khusus yaitu atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh. Dari adanya unsur tersebut rasanya mustahil apabila ada orang yang meminta agar dirinya dibunuh oleh orang lain.

Jadi, pada dasarnya pernyataan yang diucapkan oleh anak kecil maupun orang yang berpenyakit jiwa dianggap tidak tegas dan tidak sungguh-sungguh.

Pembunuhan Anak Dan Macam-Macamnya

 1. Macam-macam Pembunuhan Anak

Pembunuhan terhadap nyawa seorang anak dapat diklasifikasikan menjadi tiga macam, yaitu:

  1. Pembunuhan anak (kinderdoodslag)
  2. Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu (kindermoord)
  3. Keturutsertaan dalam pembunuhan anak

Untuk mendapatkan kejelasan dari ketiga macam pembunuhan anak tersebut, maka saya akan menguraikannya lebih lanjut.

a.   Pembunuhan anak (kinderdoodslag)

Pembunuhan jenis ini diatur dalam pasal 341 KUHP, yang secara keseluruhan isinya adalah sebagai berikut:

“Seorang ibu yang karena takut akan diketahui ia sudah melahirkan anak, pada ketika anak itu dilahirkan atau tiada beberapa lama sesudah dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawa anak itu, dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak, dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”.

Yang diancam dalam pasal 341 adalah seorang ibu yang dengan sengaja membunuh anak kandungnya yang pada waktu atau segera setelah anak itu dilahirkan. Apabila si pelaku bukan ibu kandung dari si korban, maka si pelaku akan diberikan hukuman sesuai dengan pasal 338 KUHP. Jadi, pelaku pembunuhan anak pada pasal 341 harus ibu kandung si korban agar bisa dihukum sesuai dengan pasal 341 KUHP.

Pembunuhan anak / kinderdoodslag harus didasari dengan syarat yang terpenting yaitu bahwa seorang ibu yang melakukan pembunuhan terhadap anaknya tersebut terdorong “rasa takut” apabila kelahiran anaknya tersebut diketahui oleh orang lain. Sedangkan yang perlu dijelaskan disini adalah pengertian mengenai “takut diketahui telah melahirkan anak”.

Dari sejarah dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan “takut diketahui telah melahirkan anak”. Itu sebenarnya adalah “kekhawatiran akan mendapat malu” atau “angst voor schande”, karena pelaku telah melahirkan anak diluar pernikahan. Rasa takut dari si ibu muncul ketika anak itu dilahirkan. Biasanya rasa takut tersebut muncul karena anak yang dilahirkannya tersebut adalah hasil hubungan gelap yaitu hubungan diluar perkawinan. Seorang ibu akan merasa malu karena melahirkan anak tanpa ada suaminya. Sehingga dengan tega ia membunuh bayi yang tidak berdosa tersebut. Syarat adanya rasa takut dari si pelaku kejahatan pada pasal 341 KUHP harus mutlak ada. Apabila syarat itu tidak ada, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikenakan pasal 341 KUHP, akan tetapi perbuatan tersebut dikenakan pasal 338 KUHP.

Pembunuhan anak atau “kinderdoodslag” seperti yang diatu dalam pasal 341 KUHP harus dilakukan “pada waktu” atau “segera setelah” anaknya itu dilahirkan. Ini berarti bahwa pembunuhan terhadap nyawa seorang anak yang sedang dalam proses kelahirannya itu bukan lagi merupakan pengguguran atau suatu “afdrijving” melainkan telah merupakan pembunuhan anak atau sudah kinderdoodslag.

Sedangkan apabila bayi tersebut lahir dalam keadaan hidup, kemudian si ibu membuangnya agar dirinya bebas dari tanggung jawab, maka berlakulah ketentuan pasal 308 KUHP yaitu menelantarkan anak yang baru dilahirkan dengan maksud untuk melepaskan diri dari tanggung jawab.

Perbuatan yang dilakukan oleh seorang ibu atas anaknya sendiri yang baru dilahirkan, karena merasa takut diketahui oleh orang lain dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawab dari padanya, apabila perbuatan itu tidak membawa akibat kematian, maka patutlah kalau si pelaku dikenakan ketentuan pasal 308 KUHP. Sedangkan apabila perbuatan tersebut membawa akibat pada kematian, dimana perbuatan  menghilangkan nyawa anaknya tersebut dilakukan karena takut diketahui orang lain, maka si pelaku tidak dapat dikenakan pasal 308 KUHP, sebab dalam ketentuan pasal 308 KUHP tidak diisyaratkan adanya “kematian”. Pasal 306 ayat (2) yang mengatur penelantaran anak yang dapat yang dapat membawa akibat kematian juga tidak mengisyaratkan bahwa anak yang ditelantarkan itu adalah “tidak lama sesudah dilahirkan” dan pelakunya tidak harus ibunya sendiri. Jadi yang lebih cocok adalah melanggar ketentuan pasal 341 KUHP. Dalam pasal 341 KUHP terdapat suatu unsur yaitu bahwa perbuatan pembunuhan anak itu membawa akibat kematian. Tidak dipersoalkan bagaimana cara perbuatan itu dialkukan, yang penting adalah akibatnya, yaitu menyebabkan kematian.

Pembunuhan anak itu dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam, baik dengan jalan melakukan suatu perbuatan maupun dengan mengabaikan suatu perbuatan, misalnya dengan sengaja beberapa lama meninggalkan anak itu dengan tidak dipelihara.( Dalih Mutiara : 1962)

Untuk dapat dijatuhi pembunuhan menurut pasal 341 KUHP, maka bayi yang dilahirkan tersebut harus dalam keadaan “hidup”. Apabila bayi tersebut dalam keadaan mati, sedangkan si ibu mengira bahwa bayi yang dilahirkannya tersebut masih hidup, maka tetap saja si ibu tidak dapat dikenakan pasal 341 KUHP.

Hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku pembunuhan anak atau “kinderdoodslag” adalah lebih ringan bila dibandingkan dengan pembunuhan pada umumnya (pasal 338 KUHP). Hal ini terjadi karena perbuatan pembunuhan anak itu pada umumnya dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggungjawabkan sebagai akibat dari goncangan jiwanya. Didalam MvT, kegoncangan jiwa dari seorang ibu yang tidak menikah dalam hal itu telah melahirkan anak diluar pernikahan karena khawatir mendapat malu jika diketahui oleh orang lain itu disebut suatu dasar yang menurut ilmu pengetahuan hukum yang meringankan pidana “rechskundigen grond voor de lichtere strafbaarheid”.(Smidht, Geschiedenis II, h. 461)

 b.   Pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu (kindermoord)

Ketentuan pasal 342 KUHP mengatur tentang “kindermoord” yang pada pokoknya dapat dirumuskan sebagai berikut:       

 “Seorang ibu yang untuk menjalankan keputusan yang diambilnya karena takut diketahui orang bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, pada ketika dilahirkan atau tidak lama dilahirkan, dengan sengaja menghilangkan nyawaanak berencana, dipidana karena bersalah melakukan pembunuhan anak berencana, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun”.

Perbuatan “kindermoord” pada dasarnya memiliki kesamaan unsur dengan “kinderdoodslag” yaitu kejahatan yang dilakukan oleh seorang ibu terhadap anaknya yang sedang atau tidak lama dilahirkannya. Namun demikian, dari kesamaan tersebut juga ada perbedaan yang sangat dominan, yaitu kehendak untuk membunuh anaknya (pada pasal 342) telah ada ketika si ibu masih mengandung meskipun pada hakekatnya pembunuhan tersebut dilakukannya pada saat atau tidak lama setelah anak tersebut dilahirkan. Sedangkan kehendak untuk membunuh anaknya (pasal 341) muncul pada saat atau tidak lama setelah anaknya tersebut dilahirkan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa “opzet” nya pada pasal 342 itu timbul pada si ibu sebelum ia melahirkan anak, sedangkan pada pasal 341, “opzet” nya timbul pada saat si ibu sedang atau tidak lama setelah melahirkan.

Pasal 342 KUHP mempunyai unsur direncanakan terlebih dahulu yaitu mengandung pengertian sebelum ada pelaksanaannya pembunuh anak, perbuatan tersebut dipikir terlebih dahulu. Akan tetapi “unsur direncanakan terlebih pada pasal 342” tidak sama dengan “unsur direncanakan terlebih dahulu pada pasal 340”. Dengan kata lain bahwa kehendak untuk membunuh anaknya (pasal 342) dalam keadaan yang tidak tenang, justru karena didorong oleh rasa takut bahwa ia akan melahirkan seorang anak. Sedangkan pada pasal 340, kehendak untuk membunuh tidak ada alasan takut.

 c.    Keturutsertaan dalam pembunuhan anak

Jenis kejahatan ini diatur dalam pasal 343 KUHP. Secara keseluruhan isi dari pasal 343 KUHP adalah sebagai berikut:

“Bagi orang lainyang turut serta kejahatan yang diterangkan dalam pasal 341 dan 342, dianggap sebagai pembunuhan biasa atau pembunuhan berencana”.

Dari bunyi pasal 343 tersebut, maka hukuman bagi pelaku pembunuhan anak (pasal 341) atau pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu (pasal 342) “tidak diberlakukan terhadap mereka yang turut serta dalam perbuatan pidana pada pasal 341 maupun pasal 342”.

Perbuatan “turut serta” dalam pembunuhan pasal atau kinderdoodslag seperti yang diatur dalam pasal 343 KUHP akan mendapatkan hukuman sesuai pasal 338 KUHP yaitu dianggap telah tururt serta dalam tindak  pidana   pembunuhan   biasa  atau  doodslag.  Orang  untuk  turut  serta tersebut diancam dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun yakni pidana tertinggi dari perbuatan pidana pembunuhan biasa atau doodslag.

Perbuatan “turut serta dalam kindermoord” akan mendapatkan hukuman sesuai pasal 340 KUHP, karena dipandang telah “lahirkan” dalam tindak pidana pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu atau tinak pidana “moord”, diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun seperti yang ditentukan dalam pasal 340 KUHP.

Pasal 343 KUHP hanya berlaku bagi orang yang turut serta, sedangkan orang yang hanya “membantu melakukan” tidak dapat dikenakan pasal 343 KUHP.

Dari ketentuan pasal 343 KUHP tersebut, maka perlu untuk diketahui pendapat dari van Bemmelen yang menyatakan bahwa orang yang turut serta dalam pembunuhan anak atau dalam pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu, akan dipidana sebagai orang yang turut serta dalam pembunuhan biasa atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.. (van Bemmelen, Ons Strafrecht I, h. 297)

Jadi pada dasarnya orang yang “turut serta” dalam pembunuhan anak atau pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu itu dikualifikasikan dan dipidana sebagai “turut sertaan” (deelneming) dalam pembunuhan biasa  atau  pembunuhan  direncanakan  terlebih  dahulu.  Bukan

dikualifikasikan dan dipidana sebagai “pelaku” dari perbuatan pidana pembunuhan biasa atau pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu.

Dari uraian diatas mengenai macam-macam pembunuhan anak, maka perlu juga dibahas pasal-pasal mengenai “pengguguran kandungan atau pembunuhan janin dalam kandungan”.

Ketentuan dari kejahatan “pengguguran kandungan atau pembunuhan janin” diatur dalam pasal 346 s/d 349 KUHP. Bunyi dari pasal 346 KUHP adalah sebagai berikut: “Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun”.

Dari pasal 346 KUHP tersebut, maka yang mempunyai inisiatif untuk menggugurkan kandungan itu adalah wanita pemilik janin itu sendiri. Sedangkan mengenai pelaksanaan pembunuhan janin itu berbeda. Kelompok yang  pertama  sudah jelas  bahwa  wanita itu  sendiri  yang  membunuh  janin dalam kandungannya. Pasal 346 hanya menghukum wanita yang memiliki janin tersebut. Sedangkan orang lain yang “disuruh” dapat dikenakan pasal 348 KUHP yaitu menyebabkan matinya janin pada kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu.

Janin yang ada dalam kandungan wanita tersebut harus dalam keadaan “hidup” agar si pelaku dapat dituntut menurut pasal 346, 347, 348, ataupun 349 KUHP. Sianturi mengatakan bahwa dari sudut ilmu kebidanan, janin itu menurut S.A. Gulam baru berbentuk manusia sempurna dan dketahui jenis kelaminnya setelah kandungan itu berumur tiga bulan. (Sianturi, Tindak Pidana di KUHP)

 Menurut Imron Hamzah (Rois Syuriah PWNU Jawa Timur), menyatakan bahwa pembunuhan janin dalam kandungan adalah dosa besar dan tergolong alam kategori “abortus provocatus” atau kesengajaan menggugurkan kandungan yang sesuai dengan pasal 346 KUHP, bila usia kandungan lebih dari empat bulan.

Dari pendapat yang dikemukakan Sianturi, maka saya berpendapat bahwa pengguguran kandungan atau abortus provocatus pada janin yang belum berumur 3 bulan adalah tidak melanggar ketentuan pasal 346, 347, 348, maupun 349 KUHP. Alasannya adalah janin belum berbentuk “manusia yang bernyawa”.

Pasal 347 mempunyai isi yang tidak jauh berbeda dengan pasal 346. Hanya saja ada sedikit perbedaan mengenai pelakunya yaitu, pada pasal 346 pelakunya bisa wanita itu sendiri (yang memiliki janin) atau bisa juga orang lain yang disuruh oleh si wanita pemilik janin..

Unsur “zonder hare toestemming” (tanpa izin) dalam pasal 348 harus timbul dari pelaku itu sendiri. Dengan demikian pembunuhan janin dalam kandungan dapat disebut telah dilakukan “tanpa izin”. Jika wanita yang mengandung itu “menolak” atau “tidak meminta” agar kandungannya digugurkan atau agar janin yang berada dalam kandungannya dibunuh.

Unsur “tanpa izin” dalam pasal 347 dan unsur “dengan izin” dalam pasal 348 harus diketahui oleh si pelaku bahwa wanita yang mengandung tersebut dengan tegas “telah memberikan izinnya”, atau telah menyatakan penolakannya, maka apabila tidak terbukti bahwa wanita yang mengandung itu “dengan tegas” telah menolaknya, perbuatan menggugurkan kandungan itu dipandang sebagai telah dilakukan oleh pelaku “tanpa seizin wanita yang bersangkutan”.

Wanita hamil yang memberikan izin kepada orang lain untuk menggugurkan kandungannya tersebut (pasal 348) tidak dapat dituntut telah melakukan sesuatu “bentuk keturutsertaan” seperti yang diatur dalam pasal 55 KUHP, melainkan ia dapat dituntut pasal 346 KUHP yaitu menyuruh orang lain untuk menggugurkan kandungannya.

Dari pasal 346, 347, dan 348, maka perlu juga untuk dibahas mengenai pasal 349 yaitu menyatakan keterlibatan seorang dokter, bidan atau ahli meramu obat-obatan dalam tindak pidana pengguguran kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan.

Dengan sengaja telah memberikan bantuan mereka pada waktu orang lain menyebabkan gugurnya kandungan atau menyebabkan matinya janin yang berada dalam kandungan seorang wanita ataupun dengan sengaja telah memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan kepada orang lain untuk melakukan perbuatannya dengan seizin maupun tanpa izin dari wanita yang bersangkutan. (Lamintang : 1985)

Dari ketentuan Pasal 15 (UU No. 23/1992) tersebut, maka tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tidak boleh bertentangan dengan ketentuan pasal 15 (UU No. 23/1992). Apabila tindakan medis untuk menggugurkan janin tersebut bertentangan dengan pasal 15 (UU No. 23/1992), maka si pelaku dapat dikenakan pasal 80 (UU N0. 23/1992) yaitu yang berbunyi sebagai berikut: (pasal 80 ayat (1))

“Barang siapa dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”.

Dari ketentuan pasal 80 ayat (1) (UU No. 23/1992) dan pasal 349 pada dasarnya mempunyai kesamaan maksud. Pasal 80 ayat (1) menghukum si pelaku yang melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang tidak sesuai dengan pasal 15 (UU No. 23/1992) dengan kata lain yaitu melakukan “abortus provocatus”. Demikian juga halnya dengan pasal 349 KUHP, yaitu si pelaku bersalah melakukan atau membantu “abortus provocatus”.

Dari pasal 349 KUHP dan pasal 80 ayat (1) (UU No. 23/1992) maka kesamaan maksud dari pasal tersebut apabila ada si pelaku yang melanggar, maka hanya salah satu pasal yang dipakai untuk menghukum si pelaku. Dari hal tersebut maka berlakulah asas “lex spacialis derogat legi generali” yang artinya undang-undang hukum khusus untuk meniadakan undang-undang umum. Sebagaimana ketentuan pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “kalau bagi sesuatu perbuatan yang dapat dipidana karena ketentuan pidana umum, ada ketentuan pidana khusus, maka ketentuan pidana khusus itu sajalah yang digunakan”.

Dalam uraian tersebut, maka yang berlaku apabila ada kasus abortus provocatus adalah pasal 80 ayat (1) (UU No. 23/1992) karena Undang-Undang No. 23/1992 merupakan ketentuan pidana yang lebih khusus dibandingkan dengan KUHP.

 2. Subyek Hukum yang Dapat Diadili dalam Pembunuhan Anak

Subyek hukum adalah pelaku yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas kejahatan yang dilakukannya. Dalam hukum pidana, subyek hukum yang dapat diadili adalah orang per orang, sedangkan badan hukum yang tidak dapat diadili atas perbuatan pidana. Akan tetapi oknum yang berada didalam suatu badan hukum dapat diadili atas perbuatan yang dilakukannya.

Dari uraian tersebut, maka peneliti akan menjelaskan subyek hukum yang dapat diadili khususnya pada perbuatan pembunuhan anak. Dari isi pasal 341, maka akan didapat bahwa subyek hukum dari kejahatan tersebut adalah seorang ibu. Sedangkan pengertian mengenai hal tersebut adalah bahwa ibu yang dimaksud merupakan ibu kandung dari si korban. Orang lain yang bukan ibu kandung dari si korban tidak dapat dimintai pertanggung jawaban, sebagai subyek hukum dikhususkan untuk ibu kandung korban.

Bila ditinjau lebih jauh mengenai status dari ibu kandung tersebut, apakah ia sudah mempunyai suami atau belum dengan pengertian sudah kawin secara syah atau belum, maka hal tersebut tidak menjadi masalah. Sebagaimana pendapat Langemeijer yang menyatakan bahwa ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 341 KUHP itu juga dapat diberlakukan bagi wanita yang telah menikah, jika wanita tersebut memang mempunyai alasan untuk merasa takut akan diketahui orang lain bahwa ia telah melahirkan seorang anak. (Noyon-Langemeijer, Het Wetboek catatan I pada pasal 290)

Subyek hukum pada pasal 341 adalah sama dengan subyek hukum pada pasal 342, yaitu ibu kandung dari si korban. Sedangkan subyek hukum pada pasal 343 adalah tidak sama dengan subyek hukum pada pasal 341 dan 342 walaupun pada dasarnya pasal 341, 342, dan 343 adalah pasal-pasal yang mengatur tentang pembunuhan anak. Subyek hukum dalam pasal 343 adalah orang lain selain dari ibu kandung si korban.

Apabila dalam pembunuhan anak pada pasal 341 dan 342 adalah ibu kandung sendiri yang bisa dikatakan sebagai subyek hukum, maka yang timbul masalah, apakah ayah dalam keadaan yang serupa bisa dihukum sesuai pasal 341 atau 342 ?

Secara jelas pada pasal 341 dan 342 subyek hukumnya tidak bisa ditafsirkan lain. Jadi apabila ada ayah dari si korban melakukan pembunuhan pada bayi yang “pada saat” atau “tidak lama setelah dilahirkan”, maka ia dikenakan perbuatan pembunuhan yang sesuai dengan pasal 338 atau pasal 340 KUHP. Sebagaimana yang dikatakan Hermin Hadiati Koeswadji yaitu bahwa ayah dalam keadaan yang serupa tidak terkena oleh ketentuan pasal 341 maupun 342, hanya ibu kandung yang dapat diadili sesuai pasal 341 maupun pasal 342.

Dari uraian diatas dapat dikatakan bahwa subyek hukum dalam pasal 341 dan 342 adalah ibu kandung si korban, sedangkan subyek hukum pada pasal 343 adalah orang lain “yang turut serta” dalam pembunuhan anak.  

  Kasus dan Pembahasan

 1. Duduk Perkara

Sariyem lahir di Nganjuk, umur 20 tahun, jenis kelamin perempuan, tempat tinggal di Desa Jatisari Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk, agama Islam, pekerjaan pembantu rumah tangga, pendidikan SD.

Sariyem pada hari Rabu, tanggal 12 Juli 1989, di rumah majikannya jalan Sawangi nomor 12 kompleks TNI AL Pulungan Kecamatan Sedati, telah melahirkan anak dari hubungan gelap dengan orang lain, karena Sariyem takut diketahui melahirkan anak, maka pada saat anak itu dilahirkan atau tidak beberapa lama dilahirkan dengan sengaja menghilangkan nyawa anak tersebut yaitu dengan cara Sariyem sewaktu melahirkan anak didalam kamar mandi majikannya, anak yang lahir tersebut dicekik lehernya sampai meninggal, kemudian anak tersebut dibuang ke sumur yang tidak terpakai sehingga anak tersebut meninggal dunia, baik setelah tercekik atau dibuang ke dalam sumur.

Sariyem berada didalam tahanan Polres Sidoarjo sejak tanggal 17 Juli 1989 karena telah membunuh bayi yang dilahirkannya dengan perasaan takut diketahui orang bahwa Sariyem telah melahirkan seorang anak. Perbuatan Sariyem melanggar ketentuan pasal 341 KUHP.

 2. Pertimbangan Hukum

Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo ketika akan menjatuhkan hukuman kepada Sariyem, terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Sariyem. Hal-hal yang memberatkan hukuman tidak ada. Sedangkan hal-hal yang meringankan hukuman antara lain: Sariyem belum pernah dihukum, Sariyem masih muda dan diharapkan bisa memperbaiki kelakuannya, Sariyem menyesal atas perbuatannya.

Unsur direncanakan terlebih dahulu pada perbuatan yang dilakukan Sariyem tidak terbukti ketika perbuatan tersebut disidangkan. Sariyem terbukti secara syah melakukan pembunuhan anak dengan tidak direncanakan terlebih dahulu.

Dalam sidang pengadilan, didengar tujuh orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

Saksi pertama adalah Nyonya Rurien yang mengatakan bahwa Sariyem bekerja sebagai pembantu rumah tangga di rumahnya baru ikut selama 19 hari. Rurien mengambilkan obat ketika mengetahui Sariyem sakit perut pada jam 18.00 WIB, tanggal 12 Juli 1989. Akan tetapi obat yang diberikan Rurien tersebut tidak diminum oleh Sariyem. Rurien diberi tahu oleh saudaranya yaitu yang bernama Wuryaning bahwa di got kamar mandinya ada darah, akhirnya Rurien tahu bahwa darah itu berasal dari Sariyem yang tadinya masuk kamar mandi cukup lama. Rurien membawa Sariyem ke rumah bersalin Waru untuk memeriksakan Sariyem. Sariyem menolak ketika diperiksa “dalam” (vagina).

Saksi yang kedua adalah Wuryaning yang menyatakan bahwa saat menjelang maghrib ia mengetahui bahwa Sariyem sakit perut, kemudian masuk kamar mandi cukup lama dan tidak menjawab ketika dipanggil. Wuryaning mendengar suara “klekek” dari dalam kamar mandi dan suara siraman air yang banyak. Wuryaning akhirnya mengetahui bahwa dalam got kamar mandi ada darah. Empat hari setelah Sariyem pulang ke Nganjuk, Wuryaning menemukan bayi yang sudah meninggal di dalam sumur tetangganya sewaktu Wuryaning mencari ayam.

Saksi ketiga adalah Prasmini (Ibu Bambang) yang menyatakan bahwa ia ikut mengantar Sariyem ke rumah bersalin Waru karena Sariyem sakit perut dan banyak mengeluarkan banyak darah. Prasmini juga mengetahui bahwa Sariyem pulang ke Nganjuk pada keesokan harinya.

Saksi yang keempat adalah Sumiati yang menyatakan bahwa sebagai bidan di rumah bersalinWaru mengetahui Sariyem pernah diperiksa di tempat tersebut setelah Sumiati membaca di buku terima pasien.

Saksi yang kelima adalah Sri Utami yang menyatakan bahwa ia memeriksa Sariyem pada perut dan payudaranya, karena Sariyem menyatakan sakit perut dan pendarahan. Ketika diperiksa, payudara Sariyem mengeluarkan air susu. Akan tetapi Sariyem tidak mau diperiksa “dalam” (vagina), sehingga Sri Utami akhirnya hanya memberikan obat untuk mengurangi pendarahan.

Saksi yang keenam adalah Sugiyanto yang mengetahui bahwa Rurien (istrinya) bersama dengan Prasmini memeriksa Sariyem ke rumah bersalin Waru. Kemudian pada keesokan harinya Sugiyanto mengantarkan Sariyem ke Nganjuk.

Saksi yang ketujuh adalah Muntoliah yang bertugas sebagai perawat di rumah bersalin Waru bersama-sama dengan Sri Utami memeriksa Sariyem. Ternyata Sariyem tidak mau diperiksa “dalam” (vagina), sehingga Sariyem akhirnya hanya diberi obat untuk mengurangi pendarahan.

Tuntutan jaksa penuntut umum yaitu Syamsudin Yusuf, jaksa pada kejaksaan negeri Sodoarjo tertanggal 11 Nopember 1989 yang berkesimpulan Sariyem telah bersalah melakukan perbuatan pidana yang telah didakwakan kepadanya yaitu telah terbukti dengan syah dan meyakinkan melanggar pasal 341 KUHP yaitu dengan sengaja menghilangkan nyawa anak kandung.

“Menuntut agar terdakwa: dijatuhi hukuman penjara selama tiga tahun dipotong selama berada di dalam tahanan sementara. Barang bukti berupa satu lembar kain panjang (jarit) warna coklat dirampas untuk dimusnahkan dan menetapkan pula agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)”.

Dari tuntutan jaksa Syamsudin Yusuf, maka hukum pengadilan negeri Sidoarjo yang diketuai Bambang Chatiarso, dengan keputusannya tanggal 2 Nopember 1989 No. 175/Pidana/B/1989/Pengadilan Negeri Sidoarjo.

Memutuskan

“Menyatakan terdakwa Sariyem, bersalah melakukan tindak pidana pasal 341 KUHP (dengan sengaja membunuh anak sendiri sesaat setelah dilahirkan)”.

“Menghukum terdakwa oleh karenanya dengan hukuman penjara selama dua tahun enam bulan dengan ketentuan bahwa hukuman itu akan dikurangi waktunya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum pasti”.

“Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan “.

“Memerintahkan mengembalikan barang bukti berupa sebuah kain panjang (jarit) warna coklat kepada terdakwa”.

“Menghukum supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 500,- (lima ratus rupiah)”.

 Pembahasan

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim Bambang Chatiarso tanggal 27 Nopember 1989 No. 175/Pidana/B/1989/Pengadilan Negeri Sidoarjo, putusan tersebut sesuai dengan pasal 341 KUHP, yaitu secara terperinci, isinya sebagai berikut:

  1. Seorang ibu
  2. Karena takut akan melahirkan anak
  3. Pada saat anaknya lahir atau tidak lama kemudian
  4. Dengan sengaja
  5. Merampas nyawa
  6. Anaknya

Saya setuju dengan keputusan yang dijatuhkan oleh Bambang Chatiarso, karena perbuatan yang dilakukan oleh Sariyem sesuai dengan pasal 341 KUHP yaitu dengan sengaja membunuh anak kandungnya yang ketika dilahirkan atau tidak lama dilahirkan.

Pasal 341 KUHP isinya memuat bahwa pembunuhan anak tersebut harus dilakukan oleh seorang ibu, hal tersebut terbukti bahwa Sariyem memang ketahuan melahirkan anak, meskipun pada dasarnya belum bersuami, namun karena Sariyem telah melahirkan seorang anak, maka statusnya berubah yaitu dari gadis menjadi seorang ibu.

Unsur karena takut akan melahirkan anak sehingga orang ini akan mengetahui juga sudah jelas yaitu dengan adanya bukti-bukti dari keterangan Sariyem yang menerangkan bahwa Sariyem, membunuh anak tersebut karena takut dan malu ketahuan telah melahirkan anak. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Simons yang mengatakan bahwa tindak pidana pembunuhan anak itu dilakukan oleh seorang ibu dengan motif yang tersendiri dan dilakukan dalam keadaan yang kurang dapat dipertanggung jawabkan sebagai akibat dari kegoncangan jiwa.

Kegoncangan dari seorang ibu itu yang tidak menikah seperti kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh Sariyem karena khawatir mendapat malu jika kelahiran anaknya diketahui orang lain, padahal Sariyem belum bersuami.

Unsur pada saat anaknya lahir atau tidak lama kemudian dapat dibuktikan melalui visum et repertum yang menyebutkan bahwa bayi yang dibunuh tersebut meninggal pada saat dilahirkan atau tidak lama dilahirkan. Dalam kasus pembunuhan anak tersebut, Sariyem melakukan pembunuhan dengan mencekik leher anaknya setelah anaknya tersebut lahir dalam keadaan hidup. Pembunuhan anak tersebut dilakukan “segera setelah anak itu dilahirkan”. Jangka waktu tersebut telah menunjukkan bahwa Sariyem telah membunuh anaknya sebelum pengaruh dari kelahiran tersebut menjadi terputus, hingga tertutuplah pula kemungkinan dijatuhkannya pidana yang lebih ringan dari pembunuhan tersebut berdasarkan alasan takut diketahui orang bahwa Sariyem telah melahirkan anak dan dengan sengaja membunuhnya.

Kasus yang tersebut diatas yaitu dengan sengaja melakukan pembunuhan anak didapatkan pula adanya kesengajaan dari Sariyem untuk membunuh anaknya, yaitu dengan cara mencekik leher anaknya kemudian membuangnya ke sumur tetangga yang tidak terpakai. Kesenagjaan tersebut dilakukan pada saat anak tersebut dilahirkan. Niat membunuh anaknya timbul setelah anaknya terlahir, maka sudah sepantasnya bila Sariyem melanggar pasal 341 KUHP. Bila niat membunuh anaknya tersebut timbul sebelum Sariyem melahirkan, maka Sariyem dapat dijatuhi hukuman sesuai dengan pasal 342 KUHP.

Adanya unsur merampas nyawa pada kasus pembunuhan anak yang dilakukan oleh Sariyem juga sudah jelas dengan adanya visum et repertum dari dokter yang menyatakan bahwa anak tersebut masih dalam keadaan hidup ketika dilahirkan.

Mengenai status dari anak itu sendiri juga sudah jelas yaitu dari keterangan terdakwa sendiri yaitu terdakwa Sariyem telah melahirkan anak perempuan, dan keterangan dari dokter yang mengatakan bahwa Sariyem telah melahirkan antara tujuh sampai dua belas hari yang lalu.

Dari pembahasan kasus diatas, yaitu pembunuhan anak yang dilakukan dengan sengaja oleh Sariyem, maka jelaslah di sini bahwa terdakwa Sariyem secara syah melanggar pasal 341 KUHP. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 341 KUHP telah termuat seluruhnya dalam perbuatan pembunuhan anak yang dilakukan oleh Sariyem.

 KESIMPULAN

Pembunuhan anak atau kiderdoodslag yang diatur dalam pasal 341 KUHP pada dasarnya ada sedikit perbedaan dengan pembunuhan anak dengan direncanakan terlebih dahulu atau kidermoord yang diatur dalam pasal 342 KUHP. Perbedaan tersebut yaitu bahwa kiderdoodslag “tidak ada unsur direncanakan” sedangkan kidermoord “ada unsur direncanakan terlebih dahulu”.

Pembunuhan anak atau kiderdoodslag mempunyai sedikit perbedaan dengan pengguguran kandungan atau abortus provocatus yaitu dalam kiderdoodslag yang dibunuh adalah seorang bayi pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, sedangkan dalam abortus provocatus yang dibunuh adalah janin yang masih ada dalam kandungan.

DAFTAR PUSTAKA

Hermien Hadiati Koeswadji, 1984. Kejahatan Terhadap Nyawa, Asas-Asas, Kasus dan Permasalahannya, Sinar Wijaya, Surabaya.

J. M. van Bemmelen, 1979. Hukum Pidana 3 (Bagian khusus delik-delik khusus), Bina Cipta.

Lamintang,1985. Delik-Delik Khusus, Kejahatan terhadap nyawa tubuh dan kesehatan serta kejahatan yang membahayakan bagi nyawa, tubuh dan kesehatan, Bandung.

Moeljatno, 1971. KUHP dan Terjemahannya, Cet. ke-7, Minerva, Madiun, 1971.

R. Soesilo, 1986 KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Poleteia, Bogor, Cet. ke-9.

R. Sugandhi, 1981 KUHP dan Penjelasannya, Usaha Nasional, Surabaya, 1981.

Tresna, 1959. Asas-Asas Hukum Pidana, Cet. ke-1, Jakarta, 1959.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan.

WJS. Poerwadarminta, 1966 Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, Jakarta.

Wirjono Prodjodikiro, 1981. Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Cet. ke-3, PT. Eresco Jakarta, Bandung, 1981

 

 

IMPLEMENTASI KEBEBASAN BERBICARA PERS DITINJAU DARI HUKUM PIDANA

 Rusmiyah dan Haniyah

Ilmu Hukum UNSURI Sidoarjo

Jurnal Legisia Vol. 3 No. 2 Juli 2013

 

Abstrak

 Negara Republik Indonesia yang sedang berkembang dimulai sejak pemerintahan Orde Baru telah membawa per­ubahan kepada kemajuan bangsa sejalan dengan kemajuan tersebut, kesadaran akan hak-hak kewajiban rakyat juga mengalami perubahan. Rakyat menjadi sadar akan hak-hak­nya, bukan hanya kewajibannya saja yang selalu dibeban­kan kepada dirinya.Hal yang demikian sudah tentu membawa konsekuen­si bagi suatu negara hukum untuk melindungi hak-hak dan kewajiban rakyatnya dalam bentuk peraturan-peraturan hu­kum yang diciptakan oleh suatu negara hukum. Dalam kon­sep nasional mengenai suatu pers yang bebas dan bertang­gung jawab dengan suatu teori pers baru mengenai tanggung jawab sosial (social responsibility), maka khususnya pengertian mengenai pers yang bertanggung jawab lebih ditu­jukan kepada etik jurnalistik.

Sebagai negara hukum, setiap perbuatan dan tindak­an harus dan selalu menurut dan didasarkan atas hukum. Dengan demikian perbuatan dan tindakan akan dapat dibatasi dalam arti terkontrol dan di lain pihak hak-hak asasi se­tiap warga negara akan terlindungi dari kesewenang-wenang­an penguasa  Hukum yang dimaksud bukanlah sekedar hukum dalam arti formal atau hukum yang sudah memenuhi prosedur daripada pembentukan undang-undang (legislatif), melainkan hukum yang hidup di masyarakat. Jadi di sinilah justru sa­ngat diperlukan sikap kehati-hatian dan kejelian dalam me­nangkap serta memberi arti akan makna negara hukum.

Hasil penelitian dapat  disimpulkan bahwa apabila kebebasan yang bertanggung jawab sebagai suatu hak asasi menurut konstitusi dalam hukum pers, maka pelaku delik pers dapat dituntut di muka sidang pengadil­an.

 

PENDAHULUAN

 

Peneliti menyadari bahwa kebebasan pers di manapun di dunia ini, tidak mungkin mutlak sifatnya. Kebebasan seeeorang terhenti manakala kebebasan orang lain dilang­gar dan kebebasan individu harus mengalah untuk kepenting­an umum. Dengan dalih kebebasan pers dengan sendirinya tidak mungkin ditolerir tulisan-tulisan pers yang bersifat menghasut, memfitnah ataupun mencemarkan nama baik seseorang dengan seenaknya.Secara konkrit kebebasan mengeluarkan pendapat ini telah diatur salaam hukum positif, yaitu dalam konstitusional, Tap MPRS. No. XXXII/MPRS/1966, serta peraturan-pera­turan perundangan yang telah beberapa kali mengalami per­ubahan dan penyempurnaan, dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang perubahan atas Undang­-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana  telah  diubah  dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, serta di kalangan wartawan telah diatur kode etik jurnalistik.

Dapatlah diketahui bahwa kode etik jurnalistik (Indonesia) memuat beberapa pasal (6 pasal), mengenai:

  1. Kepribadian wartawan Indonesia
  2. Pertanggungjawaban
  3. Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
  4. Hak Jawab
  5. Sumber Berita
  6. Kekuatan kode etik(Oemar Seno Aji,1990).

Esensi dari pers bebas adalah tidak diperkenankan­nya langkah ataupun tindak preventif dalam kehidupan hukum kita, larangan sensor dan pembredelan pers, dihapuskannya SIT, yang eksistensinya adalah sementa­ra sifatnya. Di samping larangan preventif, diperkenankan adanya langkah - langkah  represif  justitial sebagai pembatasan yang sah terhadap kebebasan pers yang berupa peraturan - peraturan pidana, pencipta delik-delik pers yang dapat menghadapkan pers pada hakim pidana, apabila terdapat pe­langgaran terhadap peraturan perundang-undangan pidana. Kebebasan pers selalu dikatakan konvensi pembatasan untuk informasi, bahwa ia membawa kewajiban dan tang­gung jawab, hal ini diakui dalam Ketetapan MPRS No.XXXII/MPRS/1966 tentang Pembinaan Pers, dalam konsideransnya diakui bahwa mengeluarkan pendapat dan pikiran melalui pers adalah hak asasi tiap-tiap warga negara.

Kesadaran dalam mengartikan kebebasan pers yang bertanggung  jawab  tidak  bisa  digunakan  secara sepihak, yaitu pihak pers saja dalam mengeluarkan pendapat dan pernyataan-pernyataan, tetapi justru yang penting ialah masyarakat mereka memiliki hak untuk memperoleh informasi-informasi yang benar, sehingga masyarakat atau publik dapat menilai secara sehat pernyataan yang disalurkan lewat pers. Jadi kebebasan pers itu memang ada, akan tetapi kebebasan di sini  bertanggung jawab,  jadi  terbatas  sifatnya. Bahkan  orang-orang  dari kalangan  pers  sendiri mengakui bahwa kebebasan itu ada meskipun terbatas, cuma me­nurut mereka bagaimana cara memanfaatkan kebebasan itu, ini semua tergantung orang-orang pers itu sendiri untuk memanfaatkannya,

Sesuai dengan uraian yang telah dipaparkan di atas maka yang menjadi permasalahan adalah Apakah pelanggaran kebebasan sebagai suatu hak asasi menurut konstitusional dalam hukum pers dapat dituntut di muka sidang Pengadilan ?

 

METODE PENELITIAN

 Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang menyangkut masalah pers. Sedangkan secara sosiologis yai­tu didasarkan pada kenyataan yang ada dalam masyarakat. Sumber data yang diperoleh dalam penelitian  ini adalah dari kasus-kasus yang terdapat di dalam ma­jalah ataupun koran/surat kabar, kasus-kasus yang dipero­leh di pengadilan yang telah diproses. Data yang diperoleh dari penelitian disajikan dan dihimpun secara kuantitatip dan diatur sesuai dengan per­masalahannya. Kemudian dari data itu, dikelompokkan secara kuantitatif itu, dapat dengan mu­dah untuk digunakan sebagai dasar mengambil kesimpulan.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Delik Pers

Menurut karangan hukum pidana dari tulisan Vos dan Jonkers, dapat diperoleh ksesan bahwa delik pers adalah delik yang dilakukan dengan mempergunakan alat cetak dan pelaksanaannya telah terjadi melalui publikasi (Bambang Purnomo, 1982) .Tidak semua yang dipakai melalui alat cetak dan di publikasikan sebagai delik pers, delik pers pada umumnya ialah perbuatan yang dilakukan dengan menggunakan pers atau alat cetak dan dipublikasikan sebagai sarana pembantu untuk melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum o­leh orang pers sendiri atau orang yang tidak ada sangkut pautnya dengan pembuat delik.

Dalam delik pers terdiri atas tiga kemungkinan pembuat delik :

1).Peneliti atau penggambar

2).Penerbit dan atau pencetak

3).Redaktur

Kedudukan ketiga golongan ini dalam kualitasnya ti­dak dapat menjadi pembuat delik bersamaan.( Djoko Prakoso, 2001)

Namun di luar ketentuan di atas, maka orang yang bukan termasuk salah satu dari tiga kemungkinan di atas dapat juga dilakukan oleh orang luar yang disebut peneliti. Peneliti adalah orang yang mengeluarkan atau memberikan buah pikirannya dan tulisannya untuk dipublikasikan atau dimuat di dalam media massa/cetak pers, dan biasanya di sini peneliti tidak mau namanya dicantumkan serta sebagai peneliti berita.

 

Kebebasan berbicara untuk mengeluarkan pendapat danpikiran dalam pers

Sumber hukum ketentuan undang-undang ini adalah pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi : Kemer­dekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran de­ngan lisan atau tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Tolok ukur bagi undang-undang atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang kemerdekaan ataupun kebebasan mengeluarkan pikiran dan tulisan atau dengan kata la­in kebebasan sebagai pelaksanaan dari pasal 28 UUD 1945 yang berbunyi :

Kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan tulisan berarti kemerdekaan mengeluarkan pikiran melalui me­dia pers, media cetak yaitu surat-surat kabar hari­an, majalah-majalah, bulletin-bulletin, dan majalah berkala lainnya yang bersifat umum(Bachsan Mustafa,1987) Yang dimaksudkan kebebasan pers atau kemerdekaan pers didalam UUD 1945 memakai istilah yang berbunyi : Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan menge­luarkan pendapat.

Sedangkan di dalam Ketetapan MPR No. IV/MPR/1978 dan Ketetapan MPR No. II/MPR/1983 tentang Garis-garis Be­sar Haluan Negara, yang mengenai penerangan dan media pers butir d yang berbunyi: "Pers yang bebas dan bertang­gung jawab yaitu pers yang dapat menjalankan fungsinya sebagai penyebar informasi yang obyektif".Apabila kita berbicara mengenai kebebasan pers, maka terlebih dahulu melihat dari bentuk suatu negara politik, antara lain bentuk kebebasan di negara liberalis­me; hak kebebasan mengeluarkan pendapat baik secara lisan maupun secara tulisan adalah sangat bebas, seolah-olah tanpa batas. Kebebasan pers di negara komunisme, maka rakyatnya tidak mempunyai kebebasan sama sekali untuk mengeluarkan pendapatnya baik secara lisan maupun tulisan, apabila tidak tegas-tegas mendukung kebijaksanaan politik yang digariskan oleh partai, yang merupakan partai negara dari negara tersebut. Sedangkan negara menganut demokrasi Pancasila (Indonesia), kebebasan pers itu ada, namun ke­bebasan itu bertanggung jawab, jadi walaupun kebebasan yang diberikan  oleh  pemerintah itu  ada  namun  tidak terle­pas hubungannya dengan terkaitnya instansi pemerintah dan masyarakat.

Memang sampai sejauh ini mengenai masalah kebebas­an pers tidak terlepas dari masalah kebebasan hak asasi dari manusia untuk memberikan atau mengeluarkan pendapat­nya. Apabila hak asasi dari manusia atau kebebasan dari pers tidak mendapatkan hak yang istimewa dalam pemberita­an, maka di dalam pemberitaan media pers akan kelihatan monoton. Kebebasan pers yang bertanggung jawab sangat di­butuhkan sekali.

Jadi kebebasan pers di Indonesia itu memang ada, akan tetapi kebebasan di sini adalah kebebasan yang ber­tanggung jawab, jadi terbatas sifatnya sebab bagaimana­pun juga di dunia ini tidak ada kebebasan yang mutlak sifatnya. Bahkan orang-orang dari kalangan pers itu sen­diri mengakui bahwa kebebasan itu ada meski terbatas, cuma menurut mereka bagaimana kita dapat mempergunakan kebebasan itu atau bagaimana cara memanfaatkan kebebasan yang ada. Semua itu tergantung pada orang-orang pers sen­diri untuk memanfaatkan.

 

Tanggung Jawab Fiktif dan Tanggung Jawab Successif Dalam Delik Pers

Tanggung jawab fiktif adalah tanggung jawab redak­tur yang memegang pimpinan atas penyelenggaraan redaksio­nal dari pemberitaan yang melawan hukum(Bambang Purnomo, 1984). Di sini redaktur yang bertanggung jawab langsung atau mengambil alih tanggung jawab, yang dilakukan oleh jajaran di bawahnya atau disebut anggota redaksi dan bertanggung jawab atas tulisan dan gambar yang dibuat oleh orang lain atau disebut peneliti, yang mana tulisan atau gambar itu telah dicetak dan dimuat di dalam media pers.

Sedangkan tanggung jawab successif adalah pehim­pahan tanggung jawab dari pimpinan umum kepada pim­pinan redaksi, di sini pemimpin umum melepaskan tang­gung jawabnya selaku penyelenggara redaksional kare­na adanya undang-undang no. 11 tahun 1966 pasal 15 ayat (2) dan (4). Namun ada kemungkinan bagi pemimpin umum untuk melaksanakan tanggung jawab itu sendiri dan tidak melim­pahkan   kepada   jajaran  di  bawahnya,  ini  seperti yang ter­jadi pada majalah Sastra No. VIII/1968, oleh H.B. Jassin mengenai Langit Makin Mendung.

Dari kedua uraian di atas, saya mengambil kesim­pulan bahwa antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab successif tersebut kita temukan persamaannya, yai­tu antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab suc­cessif adalah merupakan tanggung jawab yang sifatnya se­mentara atau pengganti saja.Karena pertanggung jawaban fiktif adalah sifatnya karena pemimpin umum yang bertanggung jawab atas penye­lenggaraan redaksional. Sedangkan pertanggung jawaban successif adalah sifatnya anonim atau pengganti karena mengambil alih atas tulisan atau gambar yang dibuat oleh orang lain yang na­manya tidak mau disebutkan atau dicantumkan di dalam rubrik berita. Jadi persamaan antara tanggung jawab fiktif dan tanggung jawab successif adalah bahwa antara keduanya dituntut pertanggungan pidana dimuka pengadilan bukan sebagai pembuat delik pers yang sesungguhnya.

Pertanggung jawaban fiktif dan pertanggung jawaban successif adalah jelas sekali tampak suatu perbedaan dalam masalah pertanggung jawabannya. Di dalam tanggung ja­wab fiktif pemimpin umum dapat melepaskan tanggung jawab­nya kepada pemimpin redaksi, apabila pemimpin umum tidak mau untuk menerimanya atau tidak mempunyai kesempatan un­tuk melaksanakan tanggung jawabnya di muka p engadilan. Sedangkan tanggung jawab successif ini pemimpin redaksi tidak bisa melepaskan tanggung jawab itu dengan mudah se­peti yang dilakukan pemimpin umum, karena ketentuan pelim­pahan tanggung jawab successif itu tidak ada pengaturan­nya.

 

Tugas, Fungsi, Kewajiban dan Hak Pers

Berdasarkan Undang-undang Pokok Pers Nomor 21 Ta­hun 1982 tentang: Tugas, fungsi, hak dan kewajiban pers adalah sebagai berikut :

  • Mempertahankan, membela, mendukung dan melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekwen.
  • Memperjuangkan pelaksanaan amanat penderitaan rakyat berlandaskan demokrasi Pancasila.
  • Memperjuangkan kebenaran dan keadilan atas dasar kebebasan pers.
  • Membina persatuan dan kekuatan-kekuatan progresif revolusioner dalam perjuangan menentang imperalisme, kolonialisme, neokolonialisme,feodalisme, liberalisme, dan fasisme atau diktator.
  • Menjadi penyalur pendapat  umum yang konstruktif dan progresif revolusioner.

Di sini jelas bahwa pers sebagai lembaga masyara­kat yang berfungsi untuk mendukung kemajuan masyarakat lingkungannya, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyebarluaskan pesan-pesan kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat.

Sedangkan fungsi pers adalah sebagai alat revolu­si dan merupakan mass media yang bersifat aktif dina­mis, kreatif, informatif dan mempunyai fungsi kema­syarakatan pendorong dan memupuk daya pikiran kritis dan progresif meliputi segala perwujudan kehidupan masyarakat Indonesia. Di dalam penyebar luaskan in­formasi yang obyektif melalui kontrol sosial, penya­lur aspirasi rakyat yang konstruktif dan meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat.(Oemar Seno Aji,1990) Dalam rangka merealisir hal di atas, dan memantapkan fungal pers untuk menyebarluaskan informasi, maka keterbukaan untuk memberikan informasi pers perlu dikem­bangkan,

Hal ini mengingat bahwa keterbukaan untuk mem­berikan itu masih tergantung kepada sikap pribadi pejabat yang memimpin instansi.

Meskipun demikian agar fungsi kontrol sosial itu dapat dilakukan secara lebih lancar, dan semakin mantap maka orang-orang pers menyadari bahwa wartawan pers sangat memerlukan pengakuan dan jaminan yang lebih tegas terhadap hak tolak wartawan. Hak tolak wartawan adalah hak untuk tidak mau mem berikan kesaksiannya di muka pe­ngadilan, kecuali di dalam hal yang menyangkut masalah negara, demi menjaga agar orang yang memberikan informa­si itu selamat dan dalam keadaan baik.

 

Interaksi Positif Antara Pemerintah, Pers Dan Masyarakat  Dalam Kebebasan Pers

Bahwa untuk mtlaksanakan Ketetapan MPR No. IV/MPR /1978 tentang Garie-Garis Besar Haluan Negara, khususnya bidang penerangan dan pers dipandang perlu mengadakan pe­rubahan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1966 tentang ke­tentuan-ketentuan pokok pers sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 1967.

Mengingat dalam UUD 1945 pasal 28 dan pasal 33 dan Ketetapan MPRS No. 11/MPRS/1960 lampiran A tentang penerangan massa, juga Ketetapan MPRS No. XXXII/MPRS/ 1966, tentang pembinaan pers, dan mencabut Penpres No. 6/1963 tentang Pembinaan pers dan segala peratur­an perundangan yang bertentangan dengan undang-undang ini. Dalam perspektip politik dapat kita ketengahkan tiga jenis pola interaksi politik yang kita jumpai pada tiga bentuk sistem politik pemerintahan yaitu sebagai be­rikut;

Pola pertama, sebagaimana kita lihat pada negara yang menganut paham liberalisme, didalam paham ini hubungan interaksi akan tampak berat sebelah. Di sa­tu pihak pers dan masyarakat mempunyai kebebasan un­tuk menyampaikan kepentingan dan aspirasinya kepada pemerintah, di lain pihak yaitu pihak pemerintah ti­dak begitu dominan dalam menerapkan hubungan inter­aksi tersebut, karena pemerintah sesuai dengan paham liberalisme yang dianutnya harus menjunjung tinggi dan memihak kepada kepentingan serta aspirasi masya­rakat (Toto Pandoyo,1981)

 Pola kedua, seperti apa yang terjadi pada negara otoriter atau negara-negara komunis, dalam hubungan interaksi gerbeda dengan halnya pada pola pertama, bobct hubungan interaksi cenderung lebih banyak pada kebijaksanaan pemerintah. Hal ini berarti bahwa pers maupun masyarakat berada pada posisi yang kurang me­nguntungkan, karena segala sesuatunya diatur dan ha­rus memenuhi selera dan keinginan dari pemerintah atau penguasa.

Pola ketiga, berbeda dengan pola pertama dan ke­dua, dalam negara yang beridiologi Pancasila, hubu­ngan interaksi antara pemerintah, pers dan masyarakat diletakkan pada skala berimbang dan profesional.

Di dalam negara Republik Indonesia, pers mendapat tempat yang sangat baik sebagai media informasi dan sum­ber berita, yang dimaksud di sini adalah kebebasan pers, dan interaksi hubungan timba1 balik antara pemerintah, masyarakat dan pers benar-benar berimbang dan tidak ada yang diapriorikan dengan peranan pers yang bebas bertang­gung jawab.

Sedangkan dasar hukum interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat tercantum dalam Undang-un­dang No. 11 Tahun 1966 pasal 2 ayat (3) yang berbunyi :

Dalam rangka meningkatkan peranannya dalam pemba­ngunan, pers berfungsi sebagai penyebar informasi  yang obyektif, menyalurkan aspirasi rakyat, meluaskan komunikasi dan partisipasi masyarakat serta melakukan kontrol sosial yang konstruktif, dalam hal ini perlu dikembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat.

Terhadap ketentuan pasal di atas, pemerintah mela­lui Dep Penerangan mengatakan bahwa

Pers Indonesia adalah spesifik milik bangsa Indonesia yang berjuang, kepentingan pers (ondergeshikt) kepada kepentingan nasional dan pers tidak berhadap­an dengan pemerintah, melainkan bekerja sama dalam ikatan interaksi positif dengan pemerintah dan ma­syarakat.Inti dari Undang-undang Pokok pers bukan saja mencerminkan, tetapi juga benar-benar merupakan tatanan atau penjabaran normatif, terurai dan jelas dari interaksi po­sitif antara pemerintah, pers dan masyarakat, merupakan sasaran yang dituju tidak lain dari usaha membangkitkan potensi pers untuk benar-benar dapat menjadi kekuatan pem­bangunan yang tangguh.

Selanjutnya orang-orang pers mengatakan bahwa pem­bangunan bidang-bidang lainnya, karena secara politis, ideologi, maka pers merupakan sarana untuk meratakan ja­lan, merintis kemerdekaan kebersamaan dalam setiap kurun waktu pembangunan.

 

Dewan pers dan Surat Perizinan Usaha Penerbitan

Dewan pers berfungsi untuk mendampingi pemerintah dalam bersama-sama membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Pengertian mendampingi di sini yaitu bahwa dewan pers ini berfungsi sebagai badan penasehat dari pe­merintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

Mengenai keanggotaan daripada dewan pers itu sen­diri diatur dalam Undang-undang No. 11 Tahun 1966 pasal 6 ayat (2) berbunyi :

Anggota dewan pers terdiri dari wakil organisasi pers, wakil pemerintah dan wakil masyarakat dalam hal ini ahli-ahli di bidang pers serta ahli-ahli di bidang ini. Di dalam penunjukkan ahli-ahli di bidang pers ini dilakukan pemerintah setelah mendeagarkan organi­sasi pers, ketua dewan pers.

Dalam penjelasan pasal 6 ayat (1) dikatakan : Bahwa pemerintah setelah mendengarkan pertimbangan dewan pers membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional. Dewan pers ini diketuai oleh Menteri Penerangan sebagai­mana ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966 pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

Ketua dewan pers adalah menteri penerangan, maka dalam dewan pers terdapat dualisme pembinaan pers untuk mencegah terjadinya dualisme pembinaan pers ini sebagai gantinya adalah kata mufakat yang dicapai sebagai hasil musyawarah di dalam dewan pers.

Peraturan Pemerintah RI. No. 1 Th 1984 tentang Dewan Pers mempunyai kedudukan, tugas, fungsi dan wewenang seperti yang disebutkan dalam pasal sebagai berikut:

Kedudukan dewan pers seperti disebutkan dalam Un­dang-undang No. 1 Tahun 1984 pasal 1 bunyinya : Suatu wadah musyawarah non struktural yang mendampingi pemerintah dalam membina pertumbuhan dan perkembangan pers nasional agar mampu menunjang pembangunan masyara­kat Pandasila.

Pasal 3 Undang-Undang No. 1 Tahun 1984 disebutkan bahwa dewan ini mempunyai fungsi sebagai berikut :

  • Mendampingi Menteri Penerangan dalam penyiapan ran­cangan peraturan perundang-undangan di bidang pers,
  • Mengembangkan interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat dalam rangka pelaksanaan pers yang sehat dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila.
  • Mendampingi Menteri Penerangan dalam melakukan bim­bingan idiil kewartawanan dan pengusahaan pers, terma­suk pengembangan kelembagaan idiil di bidang jurnalis­tik, pengelolaan usaha pers, grafika pers dan periklan­an terutama periklanan pers,
  • Mendampingi Menteri Penerangan dalam melakukan penilaian terhadap pemanfaatan pemberian fasilitas oleh pemerintah terhadap pers,
  • Mengawasi pelaksanaan pentaatan kode etik yang berla­ku di bidang kewartawanan, pengusaha pers, grafika pers dan periklanan,
  • Melakukan usaha-usaha lain yang memajukan pertumbuhan dan perkembangan pers nasional.

 

Dari keterangan di atas, maka fungsi dewan pers ini sangat penting sekali dalam bidang pers nasional dan media massa pers, karena di samping menjadi ketua dewan pers itu sendiri, dewan pers ini juga menjadi pendamping sekaligus menjadi penasehat menteri penerangan dalam pe­ngawasan dan pelaksanaannya.

Dalam masalah dewan pers ini, orang-orang pers umumnya sependapat dengan pemerintah bahwa mengikut sertakan semua unsur pers dalam mekanisme dewan pers, termasuk soal kebebasan pers yang bertanggung jawab. Hal ini karena masalah tersebut menyangkut hal-hal yang prinsip dalam kehidupan pers. Selanjutnya dalam hubungan harmonis antara pemerintah dan pers, maka sebaiknya pemerintah dan DPR mempertimbangkan agar bukan hanya pimpinan harian dewan pers yang dipilih dari oleh anggota dewan pers, melainkan ketua dewan pers juga.

Adapun mengenai kedudukan ketua dewan pers yang dijabat oleh menteri penerangan, pemerintah mengatakan bahwa ketentuan ini dimaksudkan untuk tidak terjadi dua­lisme dalam pembinaan, pengembangan maupun pembangunan pers nasional, terutama dalam rangka memantapkan kedudu­kan pers sebagai sub sistem di dalam integritasnya dalam sistem nasional. Dualisme yang dimaksud akan timbul, apa bila di satu pihak pembinaan pers dilakukan oleh menteri penerangan, sedangkan di lain pihak dewan pers yang juga menjalknkan fungsi pembinaan pers, diketuai oleh bukan menteri penerangan.

Mengenai ijin usaha penerbitan adalah surat izin yang diberikan oleh menteri penerangan kepada perusahaan atau penerbitan pers untuk menyelenggarakan penerbitan pers.

Dasar hukum ketentuan SIUPP ini adalah pasal 13 ayat (3) undang-undang Nomor 21 Tahun 1982 yang berbunyi; Setiap penerbitan pers yang diselenggarakan oleh perusa­haan pers memerlukan surat izin usaha penerbitan pers, selanjutnya disingkat SIUPP yang dikeluarkan oleh peme­rintah.

 Ketentuan tentang SIUPP ini juga ada pengaturannya dalam peraturan Menteri Penerangan Republik Indonesia No­mor : 01/PER/MENPEN/ 1984, tentang Surat Izin Usaha Pener­bitan Pers. Di dalam pasal 3 peraturan ini yang berbunyi :

Penerbitan pers hanya dapat diselenggarakan oleh perusahaan/penerbitan pers sebagaimana dimakaud da­lam pasal 10 peraturan ini yang didirikan oleh :

  • Seorang warga negara Indonesia bersama dengan se­dikit-dikitnya dua orang lainnya,
  • Pemerintah.

Penerbitan pers mengutamakan sifat idiil dan dikelo­la berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakekat demokrasi Pancasila.

 

Hak Tolak, Hak Jawab dalam Delik Pers

Ketentuan hak tolak atau hak ingkar ini terdapat dalam pasal 15 ayat (6) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1982 dan penjelasanoya dikatakan bahwa hak tolak adalah hak wartawan untuk:

Meminta dibebaskan dari kewajiban memberikan ke­terangan Sebagai saksi da1am sidang pengadilan dan menolak memberikan yang diminta penytidik, yaitu ke­terangan tentang nama, jabatan, alamat atau identi­tas lain dari sumber informasinya, kecuali dalam hal yang menyangkut khususnya ketertiban dan keselamat­an negara, hal mana yang ditentukan dengan keputusan tersendiri oleh hakim atas permintaan wartawan, keputusan mana harus secepatnya diberikan, dan selama ke­putusan belum diberikan sedangkan wartawan telah me­ngajukan permohonan yang dimaksud, maka wartawan yang bersangkutan tetap mempunyai hak tolak.

Sedangkan yang dapat atau mempunyai hak tolak itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 15 ayat (6) undang - undang Nomor 11 Tahun 1966 adalah sebagai berikut : Dalam mempertanggung jawabkan sesuatu tulisan terhadap hukum, pemimpin umum, pemimpin redaksi, anggota redaksi atau penelitinya mempunyai hak tolak.

Adapun maksud pemerintah terhadap ketentuan hak tolak ini adalah untuk lebih memperjelas pengakuan dan jaminan terhadap hak tolak wartawan dalam menjalankan fungsinya.

Hak jawab adalah hak yang diberikan kepada seseo­rang, organisasi, atau badan hukum yang merasakan dirugi­kan oleh suatu tulisan dalam pers, Ketentuan ini terdapat dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982, dan di­tambah dengan ketentuan-ketentuan yang dijadikan pasal 15a yang terdiri dari 3 (tiga) ayat yang berbunyi sebagai berikut :

  1. Hak jawab merupakan hak seseorang, organisasi atau badan hukum yang berasa dirugikan oleh tulisan dalam sebuah atau beberapa penerbitan pers, untuk meminta kepada penerbit pers yang bersangkutan agar penjelas­an dan tanggapannya terhadap tulisan yang disiarkan atau diterbitkan, dimuat di penerbitan pers tersebut.
  2. Dalam batas-batas yang pantas penerbitan pers wajib memenuhi permintaan masyarakat pembacanya yang akan menggunakan hak jawab.
  3. Ketentuan-ketentuan lebih lanjut tentang hak ja­wab akan diatur oleh pemerintah setelah mendengar pertimbangan dewan pers.

Apabila ada seseorang, organisasi atau badan hu­kum yang merasa terserang haknya dalam pemberitaan pener­bitan pers, maka ia berhak untuk memberikan tanggapan atas tulisan yang menyerang terhadap dirinya itu dengan memuatkan berita atas tanggapan atau sanggahan terhadap berita itu, oleh pihak penerbit pers yang bersangkutan untuk memenuhi permintaan dari mereka yang dirugikan se­perti yang tersebut dalam pasal di atas. Sedangkan ketentuan pidananya adalah untuk lebih memberikan jaminan bagi pelaksanaan dari ketentuan-ke­tentuan dari pasal 2 dan 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966.

 

Lembaga Pers dan Pendapat Umum

Lembaga pers dan pendapat umum ini dahulu merupa­kan bagian yang tidak terpisahkan dari Departemen Pene­rangan, tetapi sejak tanggal 23 Juli 1953 berubah menja­di yayasan yang disyahkan dengan akta notaris RM. Soewan­di. Sehingga kemudian namanya berubah menjadi yayasan/lembaga pers dan pendapat umum dimana dengan keputusan Menteri Penerangan, yayasan ini mendapatkan subsidi dari pemerintah.

Lembaga pers dan pendapat umum secara resmi dibuka pada tanggal 11 September 1952 di Jakarta, yang kan­tornya masih menumpang pada gedung perpustakaan Seja­rah politik dan sosial di jalan Merdeka Selatan 11  Jakarta (Oerip Hartoyo, 1976). Maksud dan tujuan dari yayasan lembaga pers dan pendapat umum ini adalah untuk memberikan dorongan yang mendalam antara masyarakat dan pers dan membentuk suatu pueat penyelidikan ilmiah, yang merupakan tempat bertanya dalam lapangan komunikasi massa, juga memberi dan membuka kesempatan kepada setiap orang yang mempunyai minat dalam lapangan komunikasi massa untuk belajar di lapangan pers.

Dalam usahanya mencapai tujuan itu, maka yayasan lembaga pers dan pendapat umum ini antara lain menyeleng­garakan taman-taman bacaan, menyediakan dan memberikan bahan-bahan dokumenter (kliping surat kabar), menerbitkan tulisan-tulisan yang berdasarkan ilmu;pengetahuannyang ada sangkut pautnya dengan pers, mengusahakan segala se­suatu yang memberikan sumbangan untuk pembangunan dalam lapangan komunikasi massa. Sesuai dengan maksud dan tujuan dari lembaga pers dan pendapat umum tersebut maka usaha-usaha yang te­lah dikerjakan adalah, mengadakan penelitian mengenai pengaruh-pengaruh surat-surat kabar Jakarta terhadap pers, pengaruh narkotika di kalangan muda-mudi dan lainnya, (Zulkarnain Nasution, 1977)

 

Serikat Penerbit Surat Kabar

Organisasi serikat penerbitan surat kabar ini adalah sebagai suatu wadah organisasi profesi dari para pe­nerbit pers nasional. Di samping itu serikat penerbit surat kabar ini juga merupakan suatu wadah bagi wartawan atau orang-orang pers untuk ikut serta merasa memiliki penerbitan pers. Dan juga serikat penerbit surat kabar ini merupakan suatu wadah untuk mengumpulkan segala per­masalahan dan mutu peningkatan penerbitan pers nasional, baik dari segi idiil maupun dari segi managementnya.

1. Dasar Hukum Serikat Penerbit Surat Kabar

Serikat penerbit surat kabar dikukuhkan sebagai satu-satunya organisasi penerbitan surat kabar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Penerangan RI. Nomor: 47/KEP/MENPEN/ 1975 tanggal 20 Mei 1975. Eksistensi serikat penerbit surat kabar berdasar­kan ketentuan yang digariskan dalam penjelasan Undang-un­dang Nomor 21 Tahun 1982, ialah sebagai wadah yang ikut mengembangkan kehidupan pers yang berjiwakan pada pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, dan dari segi management berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hal ini dalam rangka menciptakan kehidupan pers yang sehat dan merata di seluruh tanah air serta pencerminan jaminan bagi keikutsertaan wartawan serta karyawan pers lainnya dalam pemilikan penerbitan pers.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka seri­kat penerbit surat kabar juga ikut mengembangkan pener­bitan pers nasional dari segi management yang berdasar­kan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, hal ini sesuai benar dengan jiwa dan semangat pasal 8 ayat (1) Undang­undang Nomor 11 Tahun 1966 sebagaimana telah dirubah oleh Undang-undang Nomor 21 Tahun 1982. Seperti kita maklumi bahwa pasal 8 ayat (1) tersebut berbunyi : Setiap warga negara mempunyai hak untuk bersama dengan orang-orang lain mengusahakan pers dan mengelola badan usahanya berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai dengan hakekat demokrasi Pancasila.

2. Asas dan Tujuan Serikat Penerbit Surat Kabar

Serikat penerbit surat kabar berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan tujuan untuk mewujud­kan masyarakat sejahtera, adil makmur secara merata ber­dasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 dan mewu­judkan pers nasional yang sehat, bebas dan bertanggung jawab. Adapun maksud dari asas serikat penerbit surat ka­bar seperti diuraikan di atas, maka untuk itu serikat penerbit surat kabar bertugas menjaga keharmonisan antara sesama organisasi penerbit pers untuk menghindari dari persaingan yang tidak sehat demi menjaga dan mempertahan­kan survivalnya, dan di samping itu untuk mewujudkan kesejahteraan anggota-anggotanya yang berlandaskan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.

 

3. Upaya-upaya Untuk Mencapai Tujuan Organisasi

Adapun jalan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dari organisasi serikat penerbit surat kabar itu dengan mempertahaknkan dan melaksanakan Pancasila dan melaksana­kan segala usaha guna mencapai masyarakat adil dan makmur yang diridnoi Tuhan Yang Maha Esa, serta memajukan, me­ningkatkan clan menyempurnakan kehidupan pers nas&onal dan kesejahteraan karyawan pers. Di samping itu untuk mempertinggi mutu kewartawan­an dan mutu cetak serta pengembangan periklanan pers, me­lalui kerja sama dengan organisasi profesi lainnya yang menunjang kehidupan pers nasional dan instansi-instansi pemerintah atau swasta, yang tidak bertentangan dengan asas dan tujuan serikat penerbit surat kabar.

Memperjuangkan kepentingan para anggota dalam arti yang seluas-luasnya, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku, dan memupuk saling pe­ngertian dan kerja sama yang baik antara sesama anggota, serta mengadakan hubungan dengan organisasi penerbitan pers luar negeri dan badan-badan lain yang tidak berten­tangan 'dengan asas dan tujuan serikat penerbit surat kabarpers nasional yang telah lama beroperasi di bidang ko­munikasi massa.

 

4. Keanggotaan Serikat Penerbit Surat Kabar

Anggota serikat penerbit surat kabar ialah lemba­ga penerbit pers nasional, dengan klasifikasi sebagai be­rikut ;

a.  Anggota biasa, yaitu lembaga penerbit pers nasional yang bersifat umum yang sudah terbit selama satu ta­hun  terns menerus, serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku,

b. Anggota muda, yaitu lembaga penerbit pers nasional yang bersifat umum belum dapat terbit selama satu tahun terus menerus serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh hukum yang berlaku.

c. Anggota luar biasa, yaitu lembaga penerbit non pers yang tidak bersifat umum dan tidak termasuk dalam golongan biasa dan atau golongan muda.

Dari penjelaan di atas, maka dapatlah diberi­kan pengertian keanggotaan serikat penerbit surat kabar secara global. Keanggotaan serikat penerbit surat kabar ini terdiri dari anggota biasa, anggota muda, dan anggota luar biasa. Darfi tiga klasifikasi ini antara anggota bia­sa, muda dan luar biasa, terdapat perbedaan ya.itu menge­nai masa lama tidaknya suatu.perusahaan penerbit pers itu berdiri atau beroperasi. Sedangkan persamaan dari ketiga klasifikasi ini adalah mereka sama-sama terdiri dari organisasi profesi yang sama, kecuali anggota luar biasa karena anggota luar biasa ini bisa terdiri dari kalangan penerbit pers itu sendiri atau orang-orang yang bukan dari penerbit pers, tetapi masih ada sangkut pautnya de­ngan permasalahan penerangan komunikasi massa pers, se­perti Menteri Penerangan atau Departemen Penerangan.

Setelah dua puluh delapan tahun, dihitung sejak kelahiran PWI 9 Pebruari 1946, pertumbuhan dan perkemba­ngan pers nasional cukup membanggakan. Hal ini dimung­kinkan oleh siatuasi dan kondisi nasional yang membaik, serta didukung oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan tekno­logi, khususnya di bidang cetak. Jadi sekurang--kurangnya sejak 20 tahun yang lalu Indonesia telah memasuki tekno­logi maju dalam kegrafikaan.

Atas dasar sejarah yang melatar belakangi dan tun­tutan zaman yang tengah dihadapi serikat grafika pers lahir di tengah-tengah kehidupan pers nasional pada tanggal 13 April 1974 sebagai organisasi pers di bi­dang grafika.Yang dimaksud dengan organisasi grafika pers ialah organisasi yang anggota-anggotanya terdiri dari perusaha­an-p erusahaan yang menangani produk pers dengan tujuan utama untuk ikut membina pertumbuhan yang sehat, pers yang bertanggung jawab. Oleh karena itu organisaii grafi­ka pers dimasukkan dalam keluarga pers.

 

Sifat Melawan Hukum Delik Pers dalam KUHP

Sifat melawan hukum adalah unsur mutlak dari tiap tiap perbuatan-perbuatan pidana. Sedangkan bagi pandang­an formal, sifat tersebut tidak selalu menjadi unsur Aari .perbuatan pidana, hanya jika dalam rumusan delik disebutkan dengan nyata-nyata barulah menjadi unsur de­lik. Begitu juga dalam delik pers harus dibuktikan ter­lebih dahulu tentang unsur tindak pidana, agar sifat melawan hukum menjadi jelas.

Mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur perbuatan pidana, ini tidak berarti bahwa karena itu harus selalu dibuktikan adanya unsur terse­but oleh penuntut umum, Soal apakah harus dibuktikan atau tidak, adalah tergantung dari rumusan delik, yaita apakah dalam rumusan unsur tersebut disebutkan dengan nyata-nyata. Jika dalam rumusan delik unsur tersebut ~idak dinyatakan, maka juga tidak perlu di­buktikan.

Konsekwensi dari pendirian yang mengakui bahwa sifat melawan hukum selalu menjadi unsur tiap-tiap delik, maka unsur tersebut dianggap dengan diam-diam telah ada, kecuali jika dibuktikan sebaliknya oleh pihak terdakwa. Sama halnya dengan unsur kemampuan bertanggung jawab. gonsPkwenai yang lainnya adalah jika hakim ragu-ragu un­tuk menentukan apakah unsur melawan hukum ini ada atau tidak, maka dia tidak boleh menetapkan adanya perbuatan pidana dan oleh karenanya tidak mungkin dijatuhi pidana.

 

Pembahasan

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1966, yaitu tentang Undang-undang Pokok Pers ada ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang ditarik kedalamnya, antara lain ialah pasal 160 KUHP tentang Penghasutan dan pasal 110 tentang penn­daan terhadap suatu agama.

 

Kasus Penghasutan/Subversi Putusan Nomor 181/1g85/PID/B/PN.Jakarta Keputusan tersebut dalam perkara terdakwa :

N a m a           :  Hartono Rekso Dharsono alias Ayah Ton

U m u r            : 60 tahun

Tempat lahir     : P angum enang

Peker jaan         :  (Purnawirawan ABRI)

Alamat              : J1. Dr. S etia Budi No. 281 Bandung, Jawa Barat.   

Agama             : Islam

Posisi kasus Primair :

Kesatu ;

Bahwa terdakwa Hartono Rekso Dharsono baik secara sendiri maupun seeara bersama-sama dan bersekutu dengan orang lain, di antaranya dengan Aziz Saleh, All Sadikin, Suyitno Sukirno, Hugeng :Imam Santoso, Safrudin Prawira Negara, Burhanuddin Harahap, Slamet Bratanat Anwar Har­yono, H,M, Sanusi; yang masing-masing akan diajukan se­bagai terdakwa dalam perkara subversi dengan memperguna­kan selebaran-selebaran penting peristiwa September 1984. Tersendiri atau terpisah A,M. Fatwa yang telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara tersebut pada tanggal 15 September 1934 atau setidak-tidaknya dalam tahun 1984 di Jalan Borobudur No, 2 Jakarta Pusat atau setidak-tidak­nya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadi­lan Negeri Jakarta Pusat, telah melakukan serangkaian perbuatan subversi dengan menggunakan selebaran buletin dengan maksud atau diketahui atau patut diketahui dapat merusak atau merongrong kekuasaan negara atau kewibawaan pemerintah yang sah.

Perbuatan-perbuatan mana terdakwa wujudkan dalam bentuk selebaran buletin yang diberikan lembaran putih sebagai sarana untuk melakukan perbuatan subversi antara lain isinya :

1. Dalam butir ke 4 dari Lembaran Putih peristiwa Septem­ber 1984 di Tanjung Priok yang berjudul sebab dan aki­bat terdapat kalimat-kalimat yang sifatnya merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan aparatur negara antara lain kalimat-kalimat sebagai berikut :

Jika tadi diketengahkan hal-hal yang dianggap sebagai sebab terjadinya musibah 12 September 1964, maka se­sungguUnya kesemuanya itu sekeaar penyulut (Tringger) yang meledakkan ketegangan yang lama membara di bawah permukaan stabilitas Hal-hal yang mengganggu fikiran umul dan membentuk suasana resah dalam bidang sosial ekonomi dan politik di kalangan masyarakat su­dah pagi-pagi diperingatkan kepada penguasa olehsejum­lah pemimpin-pemimpin rakyat dan seterusnya.

2. Kemudian dalam butir ke 5 dari lembaran putih peristiwa September 1984 di Tanjung Priok yang berjudul anjuran terdapat kalimat-kalimat yang sifatnya juga merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan atau aparatur negara, yaitu antara lain kalimat-kalimat se­bagai berikmt : Demi bagi semua fihak, sebaiknya di­bentuk komisi yang bebas (independen) untuk mengumpul­kan keterangan yang jujur mengenai kejadian September 1984 di Tanjung Priok. Laporan komisi harus diumumkan kepada khal-ayak ramai, supaya kita semua dapat mena­ri k pelajaran dari padanya.

Kedua:

Akibat perbuatan terdakwa tersebut di atas yang telah merongrong kewibawaan pemerintah yang syah dan atau aparatur negara, maka  telah melakukan atau terjadi se­rangkaian perbuatan-perbuatan dengan maksud atau diketa­hui atau patut diketahui dapat menyebarkan rasa permusuhan atau menimbulkan kekacauan, kegoncangan atau kege­lisahan di antara kalangan penduduk atau masyarakat yang bersifat luas. Maka dalamdakwaan yang kedua ini terdakwa oleh jaksa penuntut umum melanggar pasal 1 ayat 1 sub c. Pasal 13 Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo UU No. 21 tahun 1y82 jo W No. 4 ta­hun 1961 jo W No. 11 tahun 1966 pasal 19 ayat k1),

Putusan Hakim :

Berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam pertimbang­an-pertimbangan pada waktu persidangan, maka mengenai ke­terangan terdakwa baik yang disampaikan sewaktu diperiksa oleh majelis hakim, maupun yang disampaikan dalam pembe­laan serta dupliknya. Di sini majelis hakim berpendapat bahwa dakwaan jaksa penuntut umum tersebut dalam dakwaan kedua dipandang sudah cukup terbukti secara sah dan meya­kinkan menurut hakim. Telah melakukan perbuatan subversi dan menggunakan selebaran putih sebagai sarana untuk me.m­bantu pelaksanaannya.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan jaksa penun­tut umum disusun secara alteratif, maka majelis hakim berpendapat, bahwa oleh karena dakwaan kedua sudah dipan­dang cukup terbukti secara sah menurut hukum, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut. Berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan yang diambil oleh hakim, maka majelis hakim cukup mempunyai alasan untuk memberikan keringanan pidana daripada pidana yang dituntut oleh jaksa penuntut umum sebagaimana akan disebutkan dalam putusan ini :

1. Menyatakan bahwa terdakwa :

N a m a:Hartono Rekso Dharsono alias Ayah Ton

Terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melaku­kan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan primer kesatu dan kedua yakni : pasal 1 ayat 1 sub'b dan sub c jo pasal 13 Undang-undang pemberantas­an kegiatan subversi No. 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP jo UU No. 11/1966 pasal 19 ayat (1) jo UU no. 4 tahun 1967.

  1. Menghukum ia oleh karena itu dengan hukuman penjara selama 10 tahun dikurangi dengan seluruh masa tahanan sementara yang telah di jalani selama ini.
  2. Menetapkan bahwa terdakwa berada dalam tahanan semen­tara.
  3. Menetapkan bahwa barang bukti sebagaimana tersebut dalam daftar barang-barang bukti yang diajukan oleh jak­sa penuntut umum serta buku-buku yang diserahkan kepa­da majelis hakim tentang yayasan lembaga kesadaran berkonstitusi sebagai ad informandum, tetap dilampir­kan dalam berkas perkara ini,
  4. Menetapkan bahwa terdakwa wajib membayar   ongkos perka­ra IRp 7,500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

 Analisa

Dengan melihat putusan No. 181/1985/PID/B/PN JKT. atas terdakwa Hartono Rekso Dharsono alias Ayah Ton me­mang benar melanggar pasal 1 ayat (1) sub c jo pasal 13 Undang-undang Nomor 11/PNPS/1963 jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo W No. 11 tahun 1966 pasal 19 ayat (1) jo UU No. 4 tahun 1967 sehingga terhadap pelaksanaan atas putusan termasuk delik umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menjatuhkan pidana penjara selama 10 tahun cukup setimpal dengan apa yang telah diperbuat terdakwa yang cukup ba­nyak membuat masyarakat umum menjadi gelisah.

 

KESIMPULAN DAN SARAN

 Kesimpulan

Hasil penelitian dapat dapat disimpulkan bahwa apabila kebebasan yang bertanggung jawab sebagai suatu hak asasi menurut konstitusi dalam hukum pers, maka pelaku delik pers dapat dituntut di muka sidang pengadil­an.

 

Saran

Secara formal Undang-undang Pokok Pers Nomor : 21 Tahun 1982 sudah sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, tetapi secara materiil belum sesuai, sebab masih terdapat kelemahan-kelemahan di dalamnya. Pers harus mampu menumbuhkan aspirasi dan menggugah mo­tivasi masyarakat untuk tampil menggerakkan perjuangan dan kemerdekaan bangsa. Adanya interaksi positif antara pemerintah, pers dan masyarakat akan membuahkan daya do­rong untuk memperlancar laju pembangunan bangsa.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Bachsan Mustafa, 1987. Hukum Pers Pancasila, Alumni, Bandung, 1987.

Bambang Poernomo, 1982. Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indone­sia, Jakarta.

--------,Pertumbuhan Hukum Penyimpanan Diluar Kodifikasi Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta.

Catatan Sekilas Tentang Serikat Grafika Pers, 1985. Buku Peri­ngatan Hari P ers Nasional I, Deppen RI.

Djoko Prakoso, 2001. Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Li­berty, Yogyakarta

 

H.G. Rorimpandey, 1987. Mengenal Serikat Grafika, Pers, Buku Peringatan Hari Pers Nasional III, Deppen RI.

I.Taufik, 1997.Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia,, PT, Triylnco.

L.M. Gandhi, 2001.Undang-undang Pokok Pers, CV Rajawali, Jakar­ta.

Oemar Seno Aji, 1990 Perkembangan Delik Pers di Indonesia, Er­langga, Jakarta.

Roesian Saleh, 1983.Sifat Melawan Hukum dari Perbuatan Pidana, Aksara Baru, Jakarta.

R. Soesilo, 1996.Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Poli­teia, Bogor.

S. Tasrif, 1991 Masalah Kebebasan Pers di Indonesia, Suatu Tin­jauan dari Segi Jurnalistik Konstitusional Pers Indo­nesia Berkala untuk Masyarakat Pers.

 

 

 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANAK SEBAGAI PELAKU PERBUATAN  EKSPLOITASI  SEKSUAL DITINJAU DARI

UU.NO. 23 TH.2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

 Oleh

Rusmiyah

Ilmu Hukum UNSURI  Surabaya

 Jurnal Legisia Vol. 2 No. 1 Januari 2012

 

  ABSTRAK

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan seorang anak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini  menggunakan pendekatan  penelitian  normative melalui  studi pustaka, perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan UU.23 Th.2003 tentang Perlindungan Anak.Sumber bahan hukum dan data diperoleh dari hukum primer UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Srdangkan bahan hukum sekunder.Analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi,  yaitu suatu metode untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan UU.No.23 Th.2002 tentang Pengadilan Anak.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 maka kasus NF tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab NF termasuk seorang anak yang belum berusia 18  tahun. Menurut UU No. 3 tahun 1997 kasus NF dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada NF adalah sesuai Pasal 26 UU Pengadilan Anak, yaitu “Pidana penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana orang dewasa” sebab usia NF yang 16 tahun sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

PENDAHULUAN

 Dewasa ini angka kriminalitas semakin meningkat hal ini disebabkan oleh beberapa faktor antara lain faktor ekonomi, faktor globalisasi serta modernisasi di bidang komunikasi dan teknologi. Tindak perdagangan orang (trafficking) ini merupakan salah satu bentuk kriminalitas yang sedang meningkat, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya pemberitaan kasus-kasus mengenai perdagangan orang baik oleh media cetak maupun media elektronik. Ruang lingkup tindak pidana perdagangan orang ini pun semakin meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisir, baik bersifat antar negara maupun dalam negeri hal ini tentunya menjadi ancaman terhadap masyarakat, bangsa , dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Korban perdagangan orang ini dapat menimpa siapa saja, baik dewasa maupun anak dan juga laki-laki ataupun perempuan, namun  pada  kenyataannya  lebih    banyak   perempuan   dan  anak-anak yang  menjadi  korban untuk dieksploitasi secara seksual. Bentuk-bentuk   kejahatan   itu  antara  lain adanya  pelacuran anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual,  pornografi anak, adanya pekerja anak dan masih banyak lagi pelanggaran yang terjadi lainnya di Indonesia, beberapa daerah di Indonesia seperti Surabaya, Medan, Jakarta, Bali dan Batam telah menjadi daerah kantong yang paling rawan terhadap kejahatan perdagangan orang. Ada 10 provinsi di Indonesia yang dijadikan sebagai sumber perdagangan orang, 16 provinsi dijadikan sebagai tempat transit dan sedikitnya 12 provinsi sebagai penerima(ACILS, ICMC, 2003).

Pengertian Perdagangan Orang tercantum dalam Pasal 1 angka 1 UU No. 21 tahun 2007 yang selanjutnya disebut UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, yang menentukan:

Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan didalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.

Tindak Pidana Perdagangan Orang itu sendiri telah diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Orang, yang menentukan : “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang ini”.

Pelaku perdagangan orang ini menurut Pasal 1 angka 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, ialah : “Setiap orang ialah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang”.

Melihat dari ketentuan Pasal 1 angka 4 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tersebut maka dapat kita simpulkan bahwa para pelaku tindak pidana perdagangan orang ini bisa siapa saja mulai orang tua atau orang dewasa bahkan sampai anak-anak dan bahkan bisa juga dilakukan oleh suatu korporasi. Pelaku dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang dewasa, tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah anak. Seorang anak yang melakukan tindak pidana dikenal dengan sebutan anak nakal.

Anak sebagai pelaku tindak pidana seharusnya dapat dikenakan sanksi, akan tetapi UU No. 23 tahun 2002 selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak khususnya Pasal 1 angka 15 menentukan :

Perlindungan khusus adalah perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Komite Hak Anak PBB mengkategorikan anak yang membutuhkan perlindungan khusus yaitu anak yang berada dalam situasi darurat yaitu pengungsi anak dan anak yang berada dalam situasi konflik bersenjata, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang mengalami eksploitasi, meliputi eksploitasi ekonomi, penyalahgunaan obat dan substans, eksploitasi seksual, penjualan dan perdagangan anak dan yang mengalami bentuk-bentuk eksploitasi lainnya seperti anak yang berasal dari kelompok minoritas dan kelompok adat (Susilowati, Irna, 2003).

Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak telah menetapkan siapakah yang disebut sebagai anak, yaitu : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Pada kenyataannya permasalahan mengenai anak sangat luas karena anak disini bukan lagi hanya dapat dilihat sebagai korban tetapi juga dapat dilihat sebagai pelaku dari suatu tindak kejahatan. Untuk menangani anak yang sedang berkonflik dengan hukum ini, negara kita Indonesia telah memiliki UU No. 3 tahun 1997 selanjutnya disebut sebagai UU Pengadilan Anak, pada Pasal 1 angka 2 memberikan pengertian mengenai anak yang sedang berkonflik dengan hukum, yaitu Anak Nakal adalah:

  1. Anak yang melakukan tindak pidana; atau
  2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kasus mengenai perdagangan orang dengan anak sebagai pelaku yang terjadi di wilayah hukum Surabaya sudah lama ini diungkap oleh jajaran pihak berwajib Polwiltabes Surabaya,  NF berusia 16 tahun  seorang anak yang saat itu masih duduk dibangku Sekolah Menengah Kejuruan  di Surabaya ditangkap pihak kepolisian sebagai tersangka pelaku tindak pidana perdagangan anak. Pekerjaan  tersebut  dijalankan sejak NF sekolah di SMP. Modus yang diterapkan NF  yaitu mendapat pesanan dari seorang laki-laki hidung belang berinisial RD, ketika menjumpai IN berusia 15 yang masih kelas III SMP yang mengeluh membutuhkan uang, maka hal itu diteruskan kepada RD yang pada akhirnya tertangkap di Hotel Puspa Asri, Kenjeran saat Polisi melakukan penggerebekan. Hal ini dapat dijelaskan bahwa di satu sisi NF harus diperlakukan sebagaimana perlakuan terhadap anak, namun di sisi lain meskipun usianya sebagaimana anak, dia telah melakukan perbuatan yang seharusnya dilakukan orang dewasa.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan penelitian ini adalah bagaimana pengertian anak menurut hukum positif? dan apakah seorang anak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana dalam melakukan eksploitasi seksual terhadap anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?

 METODE PENELITIAN

 Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis apakah perbuatan seorang anak dapat dimintakan pertanggung jawaban sebagaimana pelaku tindak pidana eksploitasi seksual anak ditinjau dari UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Penelitian ini  menggunakan pendekatan  penelitian  normative melalui  studi pustaka, perundang-undangan berkaitan dengan pelaksanaan UU.23 Th.2003 tentang Perlindungan Anak.

Sumber bahan hukum dan data diperoleh dari hukum primer UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.Srdangkan bahan hukum sekunder.

         Analisis penelitian ini menggunakan metode deduksi,  yaitu suatu metode untuk mendapatkan kesimpulan dari hasil pembahasan dan pemecahan masalah berkaitan dengan UU.No.23 Th.2002 tentang Pengadilan Anak.

 HASIL DAN PEMBAHASAN

 Pertanggungjawaban Pidana Anak sebagai Pelaku Perbuatan Eksploitasi Seksual

 1.         Pengertian Eksploitasi Seksual Terhadap Anak

Keberadaan anak yang dijerumuskan ke dalam prostitusi anak yang diperdagangkan seksualitasnya dan anak yang digunakan untuk memproduksi bahan-bahan pornografi merupakan fakta yang tidak bisa dibantah lagi. Anak merupakan obyek paling banyak dieksploitasi dalam beberapa kasus diatas. Kata eksploitasi itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah pemerasan, pengusahaan, pendayagunaan, dan penarikan keuntungan secara tidak wajar. Arti dari eksploitasi seksual itu sendiri adalah “Pemanfaatan seksual manusia secara berlebihan untuk mendapatkan keuntungan baik materi atau non materi  untuk diri sendiri atau orang lain( www.net.yahoo,com.

Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang disebutkan pengertian eksploitasi adalah sebagai berikut :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentrasplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik meteriil maupun  immateriil.

Pengertian eksploitasi seksual itu sendiri dapat dilihat  pada Pasal 1 angka  8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan.

Ada 3 bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak, yakni; 1). Pelacuran anak; 2). Perdagangan anak untuk tujuan seksual dan 3). Pornografi anak.

Eksploitasi seksual komersial dibedakan dari eksploitasi seksual nonkomersial, yang bisa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, pemerkosaan, kekerasan seksual dll. Konvensi ILO No. 182/19999 mengklasifikasikan ketiga bentuk eksploitasi seksual komersial terhadap anak sebagai the worst forms of child labour.

Disetujuinya Konvensi Hak Anak (KHA) oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1989 menandai dimulainya era dimana masyarakat internasional mengakui bahwa anak, sebagaimana dewasa adalah subyek yang memegang klaim yang sah atas hak-hak asasi. Sebagai salah satu dari empat Konvensi HAM PBB yang utama, KHA memberikan hak perlindungan khusus bagi anak-anak yang berada dalam situasi kesulitan tertentu termasuk mereka yang mengalami eksploitasi seksual komersial. Pasal 34 KHA menentukan bahwa :

Negara peserta berupaya berupaya melindungi anak-anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual. Untuk tujuan ini, negara peserta pada khususnya akan mengambil semua langkah di tingkat nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah :

  1. Penjerumusan atau pemaksaan anak untuk terlibat dalam setiap kegiatan seksual terlarang;
  2. Penggunaan eksploitatif anak dalam prostitusi atau dalam praktek-praktek seksual terlarang lainnya;
  3. Penggunaan eksploitatif anak dalam pertunjukan dan bahan-bahan pornografis.

Sehubungan dengan perdagangan anak untuk tujuan seksual, selain Pasal 34 (a) diatas, Pasal 35 KHA menentukan bahwa : “Negara peserta akan mengambil semua langkah di tingkat nasional, bilateral dan multilateral guna mencegah penculikan, penjualan atau perdagangan anak untuk tujuan apapun dan dalam bentuk apapun”.

Indonesia merupakan salah satu negara peserta yang meratifikasi KHA, karena itu Indonesia terikat pada kewajiban melindungi anak-anak dari segala  bentuk eksploitasi seksual komersial. Perihal perdagangan anak yang mengarah pada perbuatan eksploitasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas telah diatur sebelumnya dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum yang terdapat dalam Pasal 293 ayat 1 yaitu :

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan dengan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum cukup dewasa / umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Unsur-unsur dalam Pasal 293 ayat 1 KUHP tersebut adalah :

a. Unsur subyektif : sengaja

b. Unsur Obyektif, terdiri dari: Memberi uang atau barang, atau Menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan, dengan penyesatan (penipuan), menggerakkan (membujuk) seseorang diketahui atau selayaknya harus diduga belum cukup umur / dewasa dan baik tingkah lakunya

Pengertian perbuatan cabul diatas ialah perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui alat kelamin oleh dua orang atau lebih termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi.

UU Perlindungan Anak yang merupakan ketentuan yang bersifat lebih khusus juga telah mengatur dalam Pasal 82 UU Perlindungan Anak, menentukan :

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Unsur-unsur dari Pasal 82 UU Perlindungan Anak tersebut ialah 1)  Setiap orang, 2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,   memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, 3). Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Setiap orang dalam hal ini bisa diartikan bahwa pelaku tindak kejahatan ini bisa siapa saja bahkan seorang anak pun dapat dianggap sebagai pelaku dari tindak kejahatan tersebut, selanjutnya ada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak kejahatan itu baik itu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat¸ serangkaian kebohongan atau membujuk seseorang yang disebut sebagai anak dan pelaku tindak kejahatan ini melakukan atau membiarkan adanya suatu perbuatan cabul terhadap diri anak tersebut. Pengertian cabul dalam pasal ini sendiri merujuk pada pengertian cabul pada Pasal 293 ayat 1 KUHP sebagai ketentuan umumnya.

Adanya unsur kekerasan pada pasal ini dapat diartikan sebagai kekerasan seksual yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Maka untuk itu berlaku asas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis dimana ketentuan yang khususlah yang dipakai sebagai dasar untuk mempidana seseorang jika terdapat kasus yang memenuhi unsur-unsur diatas.

Perdagangan anak untuk eksploitasi seksual juga dikenakan sanksi dalam Pasal 88 UU Perlindungan Anak yang menentukan bahwa : “Setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Unsur-unsur dari Pasal 88 UU Perlindungan Anak tersebut meliputi: 1). Setiap orang, 2). Mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak, 3). Menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Pengertian setiap orang dalam pasal ini sama dengan penjelasan yang diatas yang membedakan terdapat pada tindakan pelaku kejahatannya dimana pelaku dalam hal ini melakukan eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban guna mendapatkan keuntungan baik secara materiil maupun immateriil untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

 Eksploitasi ekonomi ini dapat berupa :

-       Memanfaatkan tenaga atau kemampuan seorang anak untuk dijadikan buruh dengan bayaran rendah

-       Memindahkan atau mentransplantasi organ dan/jaringan tubuh anak untuk mendapatkan keuntungan materiil

-       Menjual seorang anak ke tempat pelacuran, dsb.

Bentuk eksploitasi seksual antara lain :

-       Pencabulan

-       Perdagangan anak untuk tujuan seksual

-       Obyek pornografi, dll

 2.    Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam KUHP dan di Luar KUHP

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus pada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dapat dimintai pertanggungjawabannya atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana tidak terlepas dari dua asas yaitu asas legalitas dan asas kesalahan sebab kedua asas tersebut saling berkaitan, seorang pelaku pidana tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak melakukan kesalahan, pelaku diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-undang. Dalam hal dipidananya pelaku ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini pelaku mempunyai kesalahan. Pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu :

  1. Kemampuan bertanggungjawab atau dapat dipertanggung-jawabkan dari pelaku,
  2. Adanya perbuatan melawan hukum yaitu sikap psikis pelaku yang beerhubungan dengan kelakuannya misal disengaja atau lalai,
  3. Tidak ada alasan pembenar atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku (www.saifudiendjh.blogspot.com).

Asas legalitas memiliki arti bahwa tiada suatu perbuatan pidana tanpa undang-undang, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP.  Moeljatno juga berpendapat bahwa:

“Tidak ada perbuatan yang dilarang dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan” Moeljanto,2002). Dikenal dengan bahasa latinnya nullum delictum sine praevia lege poenali artinya peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu. Menyangkut masalah perdagangan anak diatur dalam KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum dalam Pasal 293 ayat 1 yaitu :  

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Dalam asas legalitas terdapat beberapa aspek yang dibedakan yaitu :

1). Tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan pidana menurut undang-undang,

2).  Tidak ada penerapan undang-undang pidana berdasarkan analogi,

3).  Tidak dapat dipidana hanya berdasarkan kebiasaan,

4).  Tidak diperkenankan perumusan delik yang kurang jelas (syarat lex certa),

5).  Tidak ada ketentuan surut (retroaktif) dari ketentuan pidana,

6).  Tidak ada pidana lain kecuali yang ditentukan undang-undang dan,

7).  Penuntutan pidana hanya menurut cara yang ditentukan oleh undang-undang.

Jadi asas legalitas adalah suatu pertanggungjawaban yuridis yang tertulis, tidak berlaku surut (retroaktif), penegakannya tidak ditafsirkan secara analogi dan eksistensinya harus sudah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang sebelum perbuatan terjadi (Buna Hidayat,2006).

Asas legalitas tak lepas dari asas kesalahan sebab kedua asas tersebut saling berkaitan, asas kesalahan berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sengaja atau karena kealfaan. Untuk menentukan seseorang bersalah diperlukan alat bukti yang cukup, misalnya adanya perbuatan melawan hukum. 

Dari penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan dan asas legalitas tidak dapat dipisahkan sebab asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum yang tertulis dan sebagai pertanggungjawaban pidana hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelanggar tindakan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban dalam KUHP dapat didasarkan pada kemampuan fisik dan moral seseorang dalam bertanggungjawab atas  perbuatan pidananya tersebut. Dalam KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :

“Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabakan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena cacat, tidak dipidana.”

Jika tidak dipertanggungjawabkan karena hal lain, jiwanya tidak normal dikarenakan dia masih muda atau belum cukup umur. Untuk menentukan adanya pertanggungjawaban pidana harus ada sifat melawan hukum dari tindak pidana, yaitu unsur kesengajaan. Menurut pernyataan Moeljatno :

Orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan (dijatuhi pidana) kalau tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dia dapat dipidana, seumpamanya seseorang anak-anak bermain dengan korek api di pinggir rumah tetangga, lalu menyalakan dinding rumah tersebut, sehingga menimbulkan bahaya umum baik terhadap barang maupun orang (Pasal 187 KUHP).

Yang dimaksud anak disini adalah anak yang belum mempunyai kemampuan fisik dan moral, belum dapat membedakan mana yang baik dan buruk sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat 1 dan 2 KUHP. Untuk menentukan apakah perbuatan anak tersebut memenuhi unsur tindak pidana atau tidak,  dapat dilihat dari :

  1. Subyek, maksudnya apakah anak tersebut dapat diajukan ke persidangan anak  dan memiliki kemampuan bertanggungjawab terhadap apa yang dilakukannya?. Berkaitan dengan kemampuan bertanggungjawab Moeljatno menyatakan:

Kemampuan bertanggungjawab harus ada :

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan baik dan buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum,

2.  Kemampuan untuk menentukan kehendaknya.

Tanpa memiliki kekuatan moral dan kejiwaan seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas tindakannya.

  1. Adanya unsur kesalahan, yaitu apakah benar anak itu telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana atau dilarang oleh undang-undang.
  2. Keakurasian alat bukti yang diajukan ke penuntut umum dan terdakwa untuk membuktikan kebenaran surat dakwaannya. Alat bukti minimal harus ada dua (Pasal 184 KUHAP), ini sesuai dengan asas unus testis nullus testis, artinya satu alat bukti bukanlah alat bukti ( Buna Hidayat, 2006).

Dalam Pasal 4 ayat 1 UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dijelaskan bahwa batas umur 8 tahun bagi anak nakal dapat diajukan dalam persidangan anak berdasarkan pertimbangan sosiologis dan psikologis. Anak yang belum mencapai umur 8 tahun belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana, namun menurut saya usia yang cukup untuk dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu usia 12 tahun, sebab disini seorang anak sudah paham dan bisa membedakan mana yang baik dan buruk, mana yang dilarang dan diperbolehkan di dalam hukum dan undang-undang. Suatu pemidanaan baik tindakan maupun pemidanaan lain, hanya layak dijatuhkan pada anak yang berusia 12 tahun keatas. Oleh karena itu apabila batas pertanggungjawaban ditetapkan terlalu rendah atau sama sekali tidak ditentukan, maka konsepsi pertanggungjawaban akan menjadi tidak berarti, sehubungan dengan pedoman kiranya cukup beralasan dan tidak terlalu rendah apabila Rancangan Undang-Undang-Pengadilan Anak (pasal 3) dan sesuai dengan konsep Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru (pasal 52) menetapkan batas usia minimal 12 tahun untuk dapat dijatuhi pidana, khususnya pidana penjara. Tapi disisi lain UU Perlindungan Anak No. 3 Tahun 1997 lebih menguntungkan anak dari pada ketentuan KUHP terutama dalam hal penjatuhan sanksi pidana, misal :

1. Pasal 4 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1997 anak yang telah berusia 21 tahun masih bisa diadili secara pidana anak,

2.  Pasal 26 ayat 1 UU No. 3 Tahun 1997 anak dapat dijatuhi ½ pidana pokok orang dewasa, sedangkan dalam Pasal 47 ayat 1 KUHP dijatuhi 2/3 dari pidana pokok orang dewasa,

3.  Pasal 26 ayat 2 UU No. Tahun 1997 ancaman pidananya maksimum 10 tahun, sedangkan Pasal 47 ayat 2 KUHP ancaman pidananya maksimum 15 tahun.

 3.      Kronologis Peristiwa

NF (inisial) yang masih berstatus pelajar sebuah Sekolah Menengah Kejuruan (setingkat Sekolah Menengah Atas) di Surabaya ini pada awalnya bekerja pada seseorang yang bisa dipanggil mami Yayuk yang terlibat dalam jaringan prostitusi. Tugas NF pada saat itu hanya mencari korban khususnya perempuan untuk dijual pada om-om. Latar belakang NF melakukan ialah adanya iming-iming uang dari orang yang disebut mami Yayuk tersebut, apalagi kehidupan ekonomi keluarga NF sangat pas-pasan. Bapaknya hanyalah seorang sopir dan ibunya tidak bekerja, praktis NF yang pada saat itu masih kelas III SMP tidak pernah mempunyai uang sendiri. Iming-iming uang yang ditawarkan tersebut tentu akan sangat membantu keadaan ekonomi keluarganya. Sebenarnya tidak ada patokan fee ketika NF mendapatkan anak perempuan. Besarnya uang yang diberikan hanya sekitar R. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai    dengan   Rp.  100.000,-   (seratus   ribu  rupiah)    dengan    uang pemberian mami Yayuk itulah NF dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Selama setahun NF bekerja pada jaringan prostitusi anak yang dipimpin oleh mami Yayuk tersebut. Setelah itu ia keluar dan menjalankan bisnis prostitusi itu secara mandiri dengan orientasi keuntungan akan lebih besar daripada ia ikut dengan mami Yayuk. Dan ketika ada seorang pria yang dipanggil om RD (inisial) tersebut yang sudah cukup lama dikenalnya meminta dicarikan seorang anak perempuan maka NF pun menghubungi IN (inisial). NF dan IN sebelumnya pernah satu sekolah dimana pada saat itu IN merupakan adik kelas NF. Hubungan antara NF dan IN sendiri sebenarnya tidak begitu akrab, IN beberapa kali mengeluh kepada NF bahwa ia ingin bergaya hidup layaknya anak muda lain misalnya berpakaian bagus, memiliki handphone seri terbaru hingga punya uang banyak untuk memenuhi kebutuhan sekolah. Berawal dari perkataan IN tersebut itulah maka ketika NF saat diminta mencarikan mangsa oleh pria hidung belang NF langsung menghubungi mantan adik kelasnya tersebut. IN pun menyetujuinya karena pada saat itu NF  hanya mengatakan bahwa tugasnya  hanya akan menemani tamu. IN sendiri baru sadar ditipu ketika dirinya hanya ditinggal berdua saja dengan orang yang disebut om RD tersebut di kamar Hotel Puspa Asri nomor 301 di daerah Kenjeran. Beruntung anggota kepolisian yang dipimpin oleh Eusebia Torim Tubun yang bertugas di Bina Mitra Polwiltabes serta beberapa jajaran yang tergabung dalam unit PPA (Perlindungan Perempuan dan Anak) segera melakukan penggerebekan sehingga IN dapat diselamatkan dan NF yang berada di Restoran Hotel dapat ditangkap dan dibawa ke Mapowiltabes Surabaya.

 4.    Analisis Masalah

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak yang disebut anak adalah : “seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Maulana Hasssan Wadong berpendapat “untuk dapat disebut anak maka orang itu harus berada pada batas usia bawah atau minimum nol (0) tahun (terhitung dalam kandungan) sampai dengan batas usia atas atau usia maksimum 18 tahun sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku”(Maulana Hasan W, 2000). Melihat kasus tersebut, NF yang melakukan eksploitasi seksual terhadap teman yang sekaligus adik kelasnya yaitu IN baru berumur 15 tahun, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak maka NF masih dapat dikategorikan sebagai anak.

Tetapi meskipun masih dikategorikan anak, NF telah melakukan suatu tindak pidana khusus dimana untuk anak seperti ini oleh undang-undang disebut sebagai anak nakal. Pengertian anak nakal menurut Pasal 1 butir 2 UU Pengadilan Anak adalah :

  1. Anak yang melakukan tindak pidana atau;
  2. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

NF dikatakan sebagai anak nakal karena dia telah melakukan suatu tindak pidana, dimana perbuatannya tersebut telah dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana yang dilakukan oleh NF ialah telah melakukan eksploitasi terhadap IN yang baru berumur 15 tahun yang juga masih dikategorikan sebagai seorang anak. Pengertian eksploitasi sendiri sudah diatur dalam Pasal 1 angka 7 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut :

Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Unsur-unsur eksploitasi dalam Pasal 1 angka 7 yang telah dilakukan oleh NF adalah: a. Tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban, b. Pemanfaatan fisik, seksual dan organ reproduksi, d. Secara melawan hokum, e. Untuk mendapatkan keuntungan lebih baik materiil maupun immateriil

Melihat unsur-unsur eksploitasi diatas maka jelas bahwa NF memang terbukti telah melakukan suatu tindakan eksploitasi terhadap diri IN sehingga atas tindakan yang telah diperbuatnya tersebut NF dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Jika melihat pada KUHP sebagai ketentuan yang bersifat umum dalam Pasal 293 ayat 1 yaitu :

Barang siapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau barang, menyalahgunakan perbawa yang timbul dari hubungan keadaan atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan seorang yang belum cukup umur dan baik tingkah lakunya, untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan dia padahal tentang belum cukup umurnya itu diketahui atau selayaknya harus diduga, diancam pidana penjara paling lama lima tahun.

Perbuatan NF ini jelas telah melanggar unsur-unsur dalam Pasal 293 ayat 1 KUHP tersebut : 1). Unsur subyektif : sengaj, 2) Unsur obyektif, yang terdiri dari; menjanjikan uang atau barang, dengan penyesatan (penipuan), menggerakkan (membujuk), seseorang diketahui atau selayaknya harus diduga belum cukup umur dan baik tingkah lakunya.

Pengertian perbuatan cabul diatas ialah perbuatan mencari kenikmatan dengan menggunakan atau melalui  alat kelamin oleh dua orang atau lebih termasuk juga perbuatan-perbuatan lainnya dimana hanya sepihak yang menggunakan/digunakan alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang alat kelaminnya dan bahkan juga memegang-megang tempat tertentu yang menimbulkan nafsu birahi yang juga termasuk salah satu unsur eksploitasi seksual dalam Pasal 1 angka 8 UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Serta Pasal 82 UU Perlindungan Anak yang bersifat khusus yang menentukan; Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,00  tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

            Perbuatan NF tersebut juga telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 82 UU Perlindungan Anak, yaitu :

1). Setiap orang

2). Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

3). Melakukan atau membiarkan perbuatan cabul

Setiap orang dalam hal ini bisa diartikan bahwa pelaku tindak pidana ini bisa siapa saja bahkan seorang anak pun dapat dianggap sebgai pelaku dari tindak pidana tersebut, selanjutnya ada serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut baik itu berupa kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk seseorang yang disebut sebagai anak dan pelaku tindak pidana ini melakukan atau membiarkan adanya suatu perbuatan cabul terhadap diri anak tersebut. Pengertian cabul dalam pasal ini sendiri merujuk pada pengertian cabul pada Pasal 293 ayat 1 KUHP sebagai ketentuan umumnya.

Adanya unsur kekerasan pada pasal ini dapat diartikan sebagai kekerasan seksual, dan yang dimaksud dengan kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu. Maka jelas bahwa kasus tindak pidana yang telah dilakukan oleh NF tersebut diatas NF sebenarnya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dipilihnya UU Perlindungan Anak ini untuk menjerat NF dalam kasus tersebut adalah karena berlaku asas Lex Specialis Derogat Lege Generalis dimana ketentuan yang khususlah Derogat Lege Generalis dimana ketentuan yang khususlah yang dipakai sebagai dasar untuk mempidana NF.

NF dalam kasus ini memang terbukti telah melakukan suatu perbuatan eksploitasi dan ia juga telah ditetapkan sebagai pelaku tindak pidana oleh pihak kepolisian tetapi perkembangan kasus tersebut NF justru dibebaskan dengan membuat surat pernyataan terlebih dahulu bahwa ia (NF) berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Hal ini tentunya sudah bertentangan dengan tujuan dari perlindungan anak ini sendiri yang dapat kita lihat dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut : “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”. Karena itu dengan membebaskannya maka justru akan semakin menjerumuskannya kedalam hal-hal yang bersifat negatif dan tentunya juga dapat membahayakan anak-anak lain disekitarnya karena tidak ada sanksi pidana maupun tindakan yang diberikan    terhadap   NF   sehingga   besar    kemungkinan    ia     kembali melakukannya karena keadaan ekonomi keluarganya yang sangat kekurangan dan ia pun tidak memiliki ketrampilan karena itu tujuan perlindungan anak demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia itu tidak akan tercapai.

UU Perlindungan Anak itu sendiri tidak hanya ditujukan bagi anak korban tindak pidana, tetapi juga untuk anak yang berkonflik dengan hukum, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64, sebagai berikut :

1). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

2). Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :

  1. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
  2. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
  3. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
  4. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
  5. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
  6. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga;
  7. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.

Melihat pada ketentuan Pasal 64 tersebut terutama ayat 2 butir d, maka seharusnya NF mendapatlkan penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi dirinya karena apa yang telah dilakukan oleh NF tersebut jelas telah melanggar Pasal 82 UU Perlindungan Anak. Tetapi karena NF adalah seorang anak yang hak-haknya dilindungi oleh hukum maka dalam Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menentukan sebagai berikut : “Penangkapan, penahanan atau pidana penjara anak hanya dapat dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak tersebut maka untuk NF ini tetap dapat dikenakan sanksi berupa penjatuhan tindakan, yang telah diatur dalam Pasal 26 UU Pengadilan Anak ialah :

  1. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama 1/2 (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
  2. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
  3. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
  4. Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Melihat pada ketentuan Pasal 26 UU Pengadilan Anak tersebut maka bentuk pemidanaan berupa pidana penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana orang dewasa. Disamping itu NF di dalam proses pemidanaan juga mendapatkan pendidikan yang layak, memperoleh bimbingan baik secara jasmani maupun rohani dan mendapatkan ketrampilan dalam bekerja sehingga ketika ia kembali ke dalam masyarakat ia dapat diterima dengan baik serta mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan ketrampilan yang dimilikinya sehingga tujuan dari perlindungan anak yang tercantum dalam Pasal 3 UU Perlindungan Anak tersebut dapat diwujudkan sepenuhnya.

 KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,  kasus NF tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebab NF termasuk seorang anak yang belum berusia 18  tahun sedangkan menurut UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak NF dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan bentuk pidana yang dapat dijatuhkan pada NF adalah yang sesuai dengan Pasal 26 UU Pengadilan Anak, yaitu “Pidana penjara paling lama 1/2 dari maksimum ancaman pidana orang dewasa” sebab usia NF yang 16 tahun sudah bisa dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

 

Saran

Kepolisian hendaknya di dalam menerapkan sanksi terhadap pelaku anak tetap harus berpijak pada prinsip “kepentingan terbaik bagi anak” hal ini sesuai dengan ketentuan di dalam UU Perlindungan Anak.

Untuk tindak pidana khusus dengan anak sebagai pelaku hendaknya diproses sampai pada tahap persidangan dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku hal ini ditujukan agar dapat diambil suatu tindakan yang tepat untuk mengatasi kenakalan anak tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

 ACILS, ICMC, 2003.Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia, Jakarta.

Agung  Wahyono,  dan  Siti  Rahayu, 1993  Tinjauan  tentang  Peradilan  Anak  di 

Indonesia, Sinar Grafika.

Arif Gosita, 1997. Masalah Perlindungan Anak, Akademi Pressindo, Jakarta.

Bunadi Hidayat, 2006. Pemidanaan Anak di Bawah Umur, Surabaya.

Harry Kurniawan, 2008. Memahami Hak-Hak Anak, Kompas.com.

Maulana  Hassan  Wadong, 2000. Pengantar   Advokasi  dan  Perlindungan  Anak,

Grasindo, Jakarta.

Moeljatno,2002. Asas-Asas Hukum Pidana, Renika Cipta, Jakarta.

Muhammad   Joni, 2003. Aspek  Hukum   Perlindungan   Anak   Dalam   Perspektif

 konvensi Hak Anak, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Paulus Hadi Suprapto, 1997.Juvenile  Deliquency, Citra  Aditya  Bakti,  Bandung,

Rusdy Thahir, 1997. Peradilan Anak di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Susilowati, Ima dkk, 2003. Pengertian Konvensi Hak Anak, UNICEF, Jakarta.

Wagiati Soetodjo, 2006. Hukum Pidana Anak, Refika Aditama, Bandung.

www.net.yahoo.com

www.uniceforg.indonesia

Perundang-undangan :

Kitap Undang-undang Hukum Pidana

Kitap Undang-undang Hukum Perdata (BW)

UU No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

UU No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi

UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

 

 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSES PENANGANAN

PERKARA TINDAK PIDANAANAK

 Oleh

Haniyah

lmu Hukum UNSURI Sidoarjo

 Jurnal Legisia Vol. 2 No. 2 Juli  2012

 

ABSTRAK

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah  upaya penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana dan  hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana?

Penelitian ini menggunakan  pendekatan masalah melalui  yuridis normatif yaitu penelaahan berdasarkan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan perbandingan hukum, berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sumber Hukum diperoleh dari data Primer melalui pengamatan atau penelitian secara langsung wawan cara  dengan kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan negeri, balai pemasyarakatan  anak. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melaui studi  kepustakaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan  Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatifyaitu menganalisa data-data yang diperoleh baik yang berupa keterangan, sikap, tanggapan dan atau pendapat yang kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan dalam penelitain.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya,  b.Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan, c.                                Menyerahkan kepada Departemen Sosial

PENDAHULUAN

Anak adalah amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik juga mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

Anak berdasarkan hukum di Indonesia memiliki definisi yang sedikit berbeda satu dengan yang lainnya di dalam peraturan yang berlaku pada umumnya. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai Undang Undang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak yaitu  “Orang yang dalam perkara anak nakal telah berusia 8 tahun namun belum berusia 18 tahun atau belum pernah kawin”. Sementara itu, menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-undang Pemilihan Umum yang dikatakan anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 17 tahun.

Agar setiap anak kelak mampu memiliki tanggung jawab, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial dan berakhlak mulia sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya  pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.  Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak. Setiap anak berhak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya. Setiap anak berhak untuk tidak dilibatkan di dalam peristiwa peperangan, sengketa bersenjata, kerusuhan sosial, dan peristiwa lain yang mengandung unsur kekerasan.

Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.

Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dengan memperhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usianya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

Akibat kehilangan hak – haknya, banyak anak  yang  menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak yang mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba, sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak- hak yang seharusnya mereka miliki.

Keberadaan anak memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan kedewasaan, kadang-kadang seorang anak dapat melakukan perbuatan yang dapat merugikan orang lain atau dapat merugikan dirinya sendiri, bahkan dapat melakukan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan anak yang melanggar hukum bisa disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain dampak negatif pembangunan yang sangat pesat. Perubahan sosial dalam masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap pembentukan watak dan perilaku anak. Selain itu disebabkan oleh kurangnya kasih sayang dan perhatian dari orang tua, baik berupa pengawasan, asuhan, bimbingan dan pembinaan dalam pembentukan sikap dan perilaku anak yang pada akhirnya akan merusak perkembangan jiwa dan perilaku anak.

Hak asasi anak merupakan bagian dasar dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa Tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah bagian dari integral dari sebuah negara yaitu generasi muda, agen penerus  perwujudan cita-cita sebuah bangsa. Sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal, serta berhak atas perlindungan dari segala macam bentuk tindak kekerasan, ancaman dan diskriminasi. Anak juga memiliki kebebasan berekspresi dan dihargai hak-hak sipilnya.

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tapi juga dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur (dibawah usia 18 tahun) atau belum pernah kawin. Batas umur Anak Nakal yang dapat diajukan ke Sidang Anak adalah sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin(Pas.4 ayat 1UU.RI, No.3 Th1997)

Anak (seseorang yang berusia di bawah 18 tahun) dikategorikan sebagai orang yang lemah dan rawan dan kelompok beresiko karena sifatnya tergantung kepada orang dewasa. Karena tingkat usia, perkembangan fisik, mental, moral dan spiritualnya belum matang, anak belum bisa berpikir seperti orang dewasa dan belum mampu membuat keputusan mana yang baik dan tidak baik. Hingga kendati mereka dalam batas tertentu telah memiliki pendirian atau pilihan namun karena secara mental dan fisik belum matang menyebabkan perbuatannya dianggap belum dapat dipertanggungjawabkan.

Penjatuhan pidana yang dilakukan seorang hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana merupakan perampasan kemerdekaannya sehingga pilihan terakhir penjatuhan pidana kepada anak harus dijadikan sebagai ultimum remedium. Pilihan ini harus melalui pertimbangan sangat matang dan melibatkan banyak pihak berkompeten dan itu juga harus diyakini bertujuan untuk memberikan atau dalam rangka kepentingan yang terbaik bagi anak.

Proses peradilan anak sebagaimana dimaksud Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak masih sering diabaikan. Ketika diperiksa Kepolisian, anak tidak didampingi petugas kemasyarakatan, psikolog atau penasehat hukum. Ada anak yang dilakukan penahanan oleh penyidik kepolisian dan ada pula hakim yang memerintahkan anak untuk ditahan dan banyak lagi kejanggalan atau bahkan pelanggaran hukum yang dialami anak-anak yang (disangka atau terbukti) melakukan tindak pidana.

Kebijakan kriminal (criminal policy) mengenai perbuatan menyimpang yang dilakukan anak tidak seharusnya disamakan dengan penyimpangan orang dewasa. Penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan anak bukan hanya proses pembuktian kesalahannya tapi harus membuktikan tindakan-tindakan yang berdasarkan situasi dan kondisi objektif si anak, bukan atas dasar motivasi untuk melakukan kejahatan (criminal mind)  yang datang dari dalam diri si anak.

Anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan, berdasarkan Pasal 18 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi : “Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”. Bantuan yang dimaksud pada hal tersebut adalah anak berhak untuk mendapatkan bantuan termasuk bantuan medik, sosial, rehabilitasi, vokasional dan bantuan pendidikan.

Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (Pas.3 UU.RI, No.33 Th.2002.

Untuk mewujudkan perlindungan dan kesejahteraan anak diperlukan dukungan dari kelembagaan dan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya. Namun berbagai Undang-undang hanya mengatur hal-hal tertentu mengenai anak dan secara khusus belum mengatur secara keseluruhan aspek yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahu  upaya penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana dan  hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana.

METODE PENELITIAN

Permasalahan penelitian ini adalah bagaimanakah  upaya penyidik, penuntut umum dan hakim dalam menyelesaikan perkara anak yang melakukan tindak pidana dan  hukuman apa yang akan dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana?

Penelitian ini menggunakan  pendekatan masalah melalui  yuridis normatif yaitu penelaahan berdasarkan norma-norma hukum, asas-asas hukum dan perbandingan hukum, berkaitan dengan anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sumber Hukum diperoleh dari data Primer melalui pengamatan atau penelitian secara langsung wawan cara  dengan kepolisian selaku penyidik, kejaksaan selaku penuntut umum, pengadilan negeri, balai pemasyarakatan  anak. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melaui studi  kepustakaan, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan  Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait.

 Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatifyaitu menganalisa data-data yang diperoleh baik yang berupa keterangan, sikap, tanggapan dan atau pendapat yang kemudian dilakukan suatu analisa guna menjawab permasalahan dalam penelitain

 HASIL DAN PEMBAHASAN

1.    Pengertian anak dan sebab - sebab timbulnya kenakalan anak

Berbicara mengenai anak adalah sangat penting karena anak merupakan generasi penerus yang berperan menentukan sejarah bangsa sekaligus cermin sikap hidup bangsa pada masa mendatang.

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita dan perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai sifat serta ciri khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, sosial dan mental. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana dibutuhkan peradilan anak secara khusus.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (1), Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah makhluk sosial seperti juga orang dewasa yang membutuhkan orang lain untuk dapat membantu mengembangkan kemampuannya, karena anak lahir dengan segala kelemahan sehingga tanpa orang lain anak tidak mungkin dapat mencapai taraf kemanusiaan yang normal.

Indonesia sudah memiliki sederet aturan untuk melindungi, mensejahterakan dan memenuhi hak-hak anak. Misalnya saja jauh sebelum Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) tahun 1990 Indonesia telah mengesahkan Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Seharusnya sudah dapat menjadi rujukan dalam pengambilan kebijakan terhadap perlindungan anak, namun harapan hanya tinggal harapan, kondisi anak-anak di Indonesia masih saja mengalami berbagai masalah. Sampai akhirnya Indonesia meratifikasi Konvensi International Mengenai Hak Anak (Convention on the Right of the Child), Konvensi yang diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 ternyata belum mampu mengangkat keterpurukan situasi anak-anak Indonesia. Kemudian setelah Ratifikasi KHA Indonesia mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sementara itu untuk proses perkembangan anak terdiri dari beberapa fase pertumbuhan yang bisa digolongkan berdasarkan pada paralelitas perkembangan jasmani anak dengan perkembangan jiwa anak. Penggolongan tersebut dibagi kedalam 3 (tiga) fase (Soetojo W.,2006),  yaitu :

  1. Fase pertama adalah dimulainya pada usia anak 0 tahun sampai dengan 7 (tujuh) tahun yang bisa disebut sebagai anak kecil dan masa perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi – fungsi tubuh, perkembangan kehidupan emosiona, bahasa bayi dan arti bahasa bagi anak – anak, masa kritis (trozalter) pertama tumbuhnya seksualitas awal pada anak.
  2. Fase kedua adalah dimulai pada usia 7 sampai 14 tahun disebut sebagai masa kanak – kanak, dimana dapat digolongkan kedalam 2 periode, yaitu :

1)   Masa anak Sekolah Dasar mulai dari usia 7 sampai 12 tahun adalah periode intelektual. Periode intelektual ini adalah masa belajar awal dimulai dengan memasuki masyarakat diluar keluarga, yaitu lingkungan sekolah kemudian teori pengamatan anak dan hidupnya perasaan, kemauan serta kemampuan anak dalam berbagai macam potensi, namun masih bersifat tersimpan atau masa latensi (masa tersembunyi).

2)   Masa remaja / pra pubertas atau pubertas awal yang dikenal dengan sebutan periode pueral. Pada periode ini, terdapat kematangan fungsi jasmaniah ditandai dengan berkembangnya tenaga fisik yang berlimpah yang menyebabkan tingkah laku anak kelihatan kasar, canggung, berandal, kurang sopan dan liar.

  1. Fase ketiga adalah dimulai pada usia 14 sampai 21 tahun, yang dinamakan masa remaja, dalam arti sebenarnya yaitu fase pubertas dan masa remaja (adolescence), dimana terdapat masa penghubung dan masa peralihan dari anak menjadi orang dewasa. Masa remaja atau masa pubertas bisa dibagi dalam 4 fase, yaitu :

1)   Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral / prapubertas.

2)   Masa menentang kedua, fase negatif, trozalter kedua, periode verneinung.

3)   Masa pubertas sebenarnya, mulai kurang lebih 14 tahun. Masa pubertas pada anak wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada masa pubertas anak laki – laki.

4)   Fase adolescence, mulai kurang lebih usia 17 tahun sampai sekitar 19 hingga 21 tahun (Soepratno, 1990)

Fase ketiga ini mencakup point c dan d di atas, di dalam periode ini terjadi perubahan-perubahan besar. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan ke arah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan ke arah gejala kenakalan anak.

Untuk membahas dan memahami apa yang dikatakan sebagai gejala kenakalan anak, maka terlebih dahulu harus diketahui apa yang dimaksud dengan anak nakal. Kenakalan anak di ambil dari istilah asing Juvenile Delinquency, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksud dalam Pasal 489 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Juvenile artinya young, anak-anak, anak muda, ciri kateristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja. Sedangkan Delinquecy artinya doing wrong, terabaikan / mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, a-sosial, kriminal, pelanggar aturan, pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi dan lain-lain.

Pada dasarnya kenakalan anak yang disebabkan karena broken home dapat diatasi atau ditanggulangi dengan cara-cara tertentu. Dalam broken home cara mengatasi agar anak tidak menjadi delikuen ialah orang tua bertanggung jawab dalam memelihara anak-anaknya hendaklah mampu memberikan kasih sayang sepenuhnya sehingga anak tersebut merasa seolah-olah tidak pernah kehilangan ayah dan ibunya. Disamping itu, keperluan anak secara jasmani harus dipenuhi pula sebagaimana layaknya sehingga anak tersebut terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum.

  1. Faktor pendidikan dan sekolah

Sekolah adalah sebagai media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak atau dengan kata lain, sekolah ikut bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak, baik pendidikan keilmuan maupun pendidikan tingkah laku (character). Banyaknya atau bertambahnya kenakalan anak secara tidak langsung menunjukkan kurang berhasilnya sistem pendidikan di sekolah-sekolah.

Dalam konteks ini sekolah merupakan ajang pendidikan yang kedua setelah lingkungan keluarga bagi anak. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi anak dengan guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan akibat sampingan negatif bagi perkembangan mental anak sehingga anak menjadi delikuen. Hal ini disebabkan karena anak-anak yang memasuki sekolah tidak semua berwatak baik, misalnya penghisap ganja cross boys dan cross girl yang memberikan kesan kebebasan tanpa kontrol dari semua pihak terutama dalam lingkungan sekolah. Di sisi lain, anak-anak yang masuk sekolah ada yang berasal dari keluarga yang kurang memperhatikan kepentingan anak dalam belajar kerap kali berpengaruh pada temannya yang lain. Keadaan seperti ini menunjukan bahwa sekolah merupakan tempat pendidikan anak-anak dapat menjadi sumber terjadinya konflik-konflik psikologis yang pada prinsipnya memudahkan anak menjadi delikuen.

  1. Faktor pergaulan anak

Harus disadari bahwa betapa besar pengaruh yang dimaikan oleh lingkungan pergaulan anak, terutama sekali disebabkan oleh konteks kulturalnya. Dalam situasi sosial yang menjadi semakin longgar, anak-anak kemudian menjauhkan diri dari keluarganya untuk kemudian menegakkan eksistensi dirinya yang dianggap sebagai tersisih dan terancam. Mereka lalu memasuki satu unit keluarga baru dengan struktural baru yang sudah delikuen sifatnya.

Dengan demikian, anak menjadi delikuen karena banyak dipengaruhi oleh berbagai tekanan dan memaksa pada pembentukkan perilaku buruk, sebagai produknya anak-anak tadi suka melanggar peraturan, norma sosial dan hukum formal. Anak-anak ini menjadi delikuen / jahat sebagai akibat dari transformasi psikologis sebagai reaksi terhadap pengaruh eksternal yang menekan dan memaksa sifatnya.

Karena itu semakin luas anak bergaul, semakin intensif relasinya dengan anak nakal, akan menjadi semakin lama pula proses berlangsungnya asosiasi deferensial tersebut dan semakin besar pula kemungkinan anak tadi benar-benar menjadi nakal dan kriminal.

Dalam hal ini peranan orang tua untuk menyadarkan dan mengembalikan kepercayaan anak tersebut serta harga dirinya sangat diperlukan. Perlu mendidik agar anak bersikap formal dan tegas supaya mereka terhindar dari pengaruh-pengaruh yang datang dari lingkungan pergaulan yang kurang baik.

  1. Faktor mass media.

Pengaruh mass media pun tidak kalah besarnya terhadap perkembangan anak. Keinginan atau kehendak yang tertanam pada diri anak untuk berbuat jahat kadang-kadang timbul karena pengaruh bacaan, gambar-gambar dan film. Bagi anak yang mengisi waktu senggangnya dengan bacaan-bacaan yang buruk, maka hal itu akan berbahaya dan dapat menghalang-halangi mereka untuk berbuat hal-hal yang baik. Demikian pula tontonan yang berupa gambar-gambar porno akan memberikan rangsangan seks terhadap anak. Rangsangan seks tersebut akan berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak.

Mengenai hiburan film (termasuk VCD) ada kalanya memiliki dampak kejiwaan yang baik, akan tetapi hiburan tersebut dapat memberikan pengaruh yang tidak menguntungkan bagi perkembangan jiwa anak jika tontonannya menyangkut aksi kekerasan dan kriminalitas, misalnya film detektif yang memiliki figur penjahat sebagai peran utamanya serta film-film action yang penuh dengan adegan kekerasan dengan latar belakang balas dendam. Adegan-adegan film tersebut akan dengan mudah mempengaruhi perilaku anak dalam kehidupan sehari-hari. Kondisinya yang destruktif ini dapat berpengaruh negatif terhadap perkembangan perilaku anak.

 2.        Batas usia pemidanaan anak

Dalam masyarakat yang sudah mempunyai hukum tertulis, biasanya usia anak ditetapkan dalam suatu batasan umur tertentu sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan dalam Burgerlijk Wetboek (KUHPerdata) bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum kawin. Namun lain halnya menurut Hukum Islam, dimana batasan ini tidak berdasarkan atas hitungan usia tetapi dimulai sejak adanya tanda-tanda peubahan badaniah, baik pria maupun wanita.

Batas usia bagi pemidanaan anak di Indonesia adalah sebagai berikut :

1)   Batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak adalah sekurang-kurangnya 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

2)   Dalam hal anak melakukan tindak pidana pada batas umur sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan diajukan ke sidang pengadilan, setelah anak yang bersangkutan melampaui batas umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 tahun, tetap diajukan ke sidang anak.

3)   Berdasarkan penjelasan diatas tampak bahwa pembentuk undang-undang mempunyai ketegasan tentang usia berapa seseorang diartikan sebagai anak dibawah umur sehingga berhak mendapatkan keringanan hukuman demi menerapkan perlakuan yang khusus bagi kepentingan psikologi anak.

Sedangkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak menegaskan bahwa :

1)   Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

2)   Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali, atau orang tua asuhnya.

3)   Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan Pasal tersebut apabila anak yang belum berumur 8 (delapan) tahun tidak memenuhi batas usia minimun tetapi melakukan suatu tindakan pidana tertentu, maka ada dua alternatif tindakan yang dapat diberikan kepada anak tersebut, yaitu :

1)        Diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya, jika anak tersebut masih dapat dibina.

2)        Diserahkan kepada Departemen Sosial jika anak tersebut tidak dapat dibina oleh orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

 3.    Proses beracara dan prosedur pemeriksaan perkara kenakalan atau kejahatan anak dimuka sidang

Berdasarkan uraian sebelumnya bahwa Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak telah memberikan perlakuan khusus terhadap anak-anak yang melakukan suatu tindakan pidana, baik dalam hukum acara maupun pada proses peradilan anak. Perlakuan khusus terhadap anak yang melakukan tindakan pidana dibutuhkan karena sifat anak dan keadaan psikologisnya dalam beberapa hal tertentu memerlukan perlakuan serta perlindungan yang khusus, terutama terhadap tindakan-tindakan yang pada hakekatnya dapat merugikan perkembangan mental maupun jasmani anak.

Di bawah ini dijelaskan mengenai prosedur pemeriksaan perkara anak nakal di muka sidang yang diatur sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Menurut Pasal 6 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi : Hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum, serta petugas lainnya dalam sidang anak tidak memakai toga atau pakaian dinas.

Hal ini dimaksudkan agar anak tidak merasa takut menghadapi hakim, penuntut umum, penyidik dan penasehat hukum serta petugas lainnya, sehingga dapat mengeluarkan perasaannya pada hakim mengapa ia melakukan suatu tindakan pidana. Disamping itu, guna mewujudkan suasana kekeluargaan agar tidak menjadi peristiwa yang mengerikan bagi anak.

Menurut Pasal 8 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

(1)     Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang tertutup.

(2)     Dalam hal tertentu dan dipandang perlu pemeriksaan perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dalam sidang terbuka.

(3)     Dalam sidang yang dilakukan secara tertutup hanya dapat dihadiri oleh anak yang bersangkutan beserta orang tua, wali atau orang tua asuh, penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan.

(4)     Selain mereka yang disebut dalam ayat (3), orang-orang tertentu atas ijin hakim atau majelis hakim dapat menghadiri persidangan sebagaimana diatur dalam ayat (1).

(5)     Pemberitaan mengenai perkara anak mulai sejak penyidikan sampai saat sebelum pengucapan putusan pengadilan menggunakan singakatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua ashunya.

(6)     Putusan pengadilan dalam memeriksa perkara anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Pemeriksaan perkara anak dilakukan dalam sidang tertutup dimaksud agar tercipta suasana tenang dan penuh dengan kekeluargaan sehingga anak dapat mengutarakan segala peristiwa dan segala perasaannya secara terbuka dan jujur selama sidang berjalan. Penggunaan singkatan dari nama anak, orang tua, wali atau orang tua asuhnya mempunyai tujuan agar identitas anak dan keluarganya tidak menjadi berita umum yang akan menekan perasaan serta mengganggu kesehatan mental anak.

Menurut Pasal 11 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

(1)     Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat pertama sebagai hakim tunggal.

(2)     Dalam hal tertentu dan dipandang perlu ketua pengadilan negeri dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dilakukan dengan hakim majelis.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan hakim tunggal adalah pilihan yang paling tepat digunakan untuk sidang anak.

Kehadiran orang tua, wali atau orang tua asuhnya dapat membuat perasaan tenang, aman dan terlindungi bagi anak yang sedang dalam pemeriksaan sehingga kegundahan yang terjadi pada diri anak akibat tuntutan jaksa dapat dihilangkan.

Menurut Pasal 56 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

(1)     Sebelum sidang dibuka, hakim memerintahkan agar pembimbing kemasyarakatan menyampaikan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan..

(2). Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berisi : a.Data individu anak, keluarga, pendidikan dan kehidupan sosial anak, b.Kesimpulan atau pendapat dari pembimbing kemasyarakatan.

Demikianlah proses beracara dan prosedur pemeriksaan perkara kenakalan anak dimuka sidang yang berlaku sekarang ini, yang diharapkan lebih sesuai dengan kebutuhan jaman.

 4.    Pidana yang dijatuhkan kepada anak yang telah melakukan tindak pidana

Ketentuan hukum mengenai anak-anak, khusunya bagi anak yang melakukan tindak pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, baik pembedaan perlakuan di dalam hukum acara maupun ancaman pidananya.

Menurut Pasal 5 ayat (1), (2), (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi yaitu :

1).  Dalam hal anak belum mencapai umur 8 (delapan) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka terhadap anak tersebut dapat dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

2).  Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masih dapat dibina oleh orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan kembali anak tersebut kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya.

3).  Apabila menurut hasil pemeriksaan, penyidik berpendapat bahwa anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat dibina lagi oleh orang tua, wali, atau orang tua asuhnya, penyidik menyerahkan anak tersebut kepada Departemen Sosial setelah mendengar pertimbangan dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Pembedaan perlakuan dan ancaman yang diatur dalam undang-undang ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa depannya yang masih panjang. Selain itu, pembedaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada anak agar setelah melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang lebih baik yang berguna bagi dirinya, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Mengenai batas umur anak nakal yang dapat diajukan ke sidang anak yaitu sekurang-kurangnya umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin. Apabila anak yang bersangkutan telah mencapai umur 21 tahun, maka tetap diajukan  ke Sidang Anak (Pas.4 UU.RI No.3 Th.1997)

Sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Pembedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komprehensif.

Dalam Pasal 24 UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak ditentukan bahwa

1). Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah  :

  1. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh.
  2. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  3. Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
  4. Tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh hakim.

Dari uraian di atas terlihat bahwa juvenile delinquency itu tidak dapat dijatuhi pidana. Kemudian ada dua hal yang sifatnya menentukan yang perlu diperhatikan oleh hakim, yaitu :

a. Pada waktu anak melakukan tindak pidana, anak haruslah mencapai umur di atas 12 sampai 18 tahun.

b. Pada saat jaksa melakukan penuntutan terhadap anak, anak harus masih belum dewasa (belum mencapai usia 18 tahun) atau belum kawin.

Ketika saat jaksa melakukan penuntutan anak sudah mencapai usia 18 tahun atau sudah kawin, walaupun pada saat melakukan tindak pidana yang menyebabkan ia dituntut dilakukan sebelum ia mencapai usia 12 tahun. Apabila hal ini terjadi, maka tertutuplah kemungkinan bagi hakim untuk memerintahkan agar anak dikembalikan kepada orang tua, wali atau  orang tua asuhnya, juga tertutup pula untuk memerintahkan anak diserahkan kepada negara atau Departemen Sosial, organisasi sosial kemasyarakatan untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja, hingga satu-satunya tindakan yang dapat dilakukan oleh hakim adalah menjatuhkan pidana.

Pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda atau pidana pengawasan sedangkan pidana tambahan dapat berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi

Dibawah ini akan dikemukakan beberapa pasal dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.

Menurut Pasal 26 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

2). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.

3). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.

4). Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mncapai umur 12 tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

Menurut Pasal 27 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

Menurut Pasal 30 UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berbunyi :

1). Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3  bulan dan paling lama 2  tahun.

2). Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan dibawah pengawasan jaksa dan bimbingan pembimbing kemasyarakatan.

Dalam Pasal  tersebut diatas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks Hukum Pidana ada 2 (dua) macam ancaman pidana maksimum, yaitu ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 tahun berturut-turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap-tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.

Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal tersebut diatas adalah pidana maksimum khusus. Apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama setengah dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya. Sedangkan jenis-jenis pidana yang tidak dapat dijatuhkan kepada anak-anak yang belum dewasa, yaitu: a.Pidana mati, b.Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, c.Pidana tambahan berupa pengumuman keputusan hakim.

Demikianlah beberapa ketentuan yang menyangkut pembedaan perlakuan dan ancaman pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal adalah a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuhnya,  b.Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan pelatihan, c.            Menyerahkan kepada Departemen Sosial atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan pelatihan kerja.

Pidana yang dijatuhkan kepada anak nakal, menurut Pasal 23 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, meliputi pidana pokok dan pidana tambahan.

Saran 

Para aparat penegak hukum, hendaknya harus bersungguh-sungguh  dalam menjalankan tugas terhadap proses penanganan perkara anak mampu membedakan perlakuan tindak pidana anak dengan tindak pidana umum dan harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Peran serta orang tua dalam mengawasi tumbuh kembang anak juga sangat dibutuhkan pada masa sekarang ini demi karena anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka pertumbuhan dan perkembangan fisik juga mental secara utuh, serasi, selaras dan seimbang.

 DAFTAR PUSTAKA

 Ariawan, Gede. 2008. Peran Pembimbingan Kemasyarakatan Dalam Proses Pengadilan Anak Di Indonesia. Bogor: Makalah Seminar, Pengadilan Negeri Bogor.

Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian. Jakarta: Rineka Cipta.

Atmasasmita, Romli. 1983. Problem Kenakalan Anak-anak Remaja. Bandung: Armico.

Kansil, C.S.T. 2005. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Jakarta: Paramita.

Moeljatno. 1990. Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Jakarta: Bumi Aksara.

Rohman, H.H. 2006. Implementasi Hak-hak Tersangka Anak Dalam Proses Pemeriksaan Pendahuluan. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Soetodjo, Wagiati. 2006. Hukum Pidana Anak. Bandung: Refika Aditama.

Sudarto. 2008. Proses Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana. Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya.

Supranto, J. 2003. Metode Penelitian Hukum dan Statistik. Jakarta: rineka Cipta.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970. Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehakiman. 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 2005. Tentang Perkawinan. Surabaya: Arkola.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979. Tentang Kesejahteraan Anak. Jakarta: Asa Mandiri. 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997. 2006.  Tentang Pengadilan Anak. Jakarta: Asa Mandiri.  

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. 2006.  Tentang Hak Asasi Manusia. Jakarta: Asa Mandiri. 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 2006. Tentang Perlindungan Anak. Jakarta: Asa Mandiri.

Wagiati Soetodjo Wagiati, 2006 Hukum Pidana Anak, Jakarta, Bumi Aksara.

 

TINJAUAN HUKUM TERHADAP BAHAYA NARKOBA SERTA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH POLRES SURABAYA TIMUR

 

Oleh

Samuji dan Rusmiyah

Prodi Ilmu Hukum UNSURI Sidoarjo

Jurnal Legisia Vol. 2 No. 2 Juli 2012

 

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui seberapa luas dan dahsyatnya pengaruh narkoba didalam kehidupan bemasyarakat dan peranan Polres Surabaya Timur  dalam mempersempit gerak sindikat narkoba.

Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penadapat para ahli hukum yang releven dengan masalah penelitian da peraturan perundang-undangan. Undang-undang No. 22 tahun 1997, Tentang Narkotika serta Undang-undang No. 5 tahun 1997, Tentang Psikotropika

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi peredaran narkotika dan psikotropika maka diperlukan peran serta semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat terutama keluarga dalam membina anggota keluarganya serta keseriusan dan ketegasan para penegak hukum dalam memberantas, menindak dan menjatuhkan sangsi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika. Faktor-faktor yuridis dan non yuridis  yang mendorong dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba karena  faktor ekonomi, pergaulan bebas, tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktauan bahayanya dari pemakaian narkoba dan jerat hukum pemakai dan pengedar narkoba

 

PENDAHULUAN

Cita-cita bangsa Indonesia yang tercantum dalam pembukaan Undang-undang Dasar 1945 adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdasarkan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi.

Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan pembangunan nasional dalam suasana aman dan tentram, tertib dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun international, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap peredaran dan penyalahgunaan narkotika dan obat-obat terlarang

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika, saat ini bertambah parah secara global, bahkan dinegara ini sudah sangat mengkhawatirkan beberapa tahun terakhir Indonesia dikenal sebagai salah satu Negara produsen psikotropika. Berita cetak maupun elektronik selalu mengikuti perkembangan. Pengungkapan serta penangkapan para pelaku narkoba mulai dari, penyeludup, penjual, pembuat, sampai pada pemakai.

Kasus-kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika bukan saja masalah perorangan, keluarga ataupun kelompok masyarakat tertentu, tetapi juga telah meningkat menjadi masalah nasional yang harus mendapat perhatian dan penanganan serius secara menyeluruh dimulai dari Negara, pemerintah sampai lapisan masyarakat RT,RW dan keluarga. Lebih jauh penyalahgunaan narkotika dan psikotropika akan dapat mengancam kestabilan nasional, melemahkan ketahanan nasional, serta yang paling dikawatirkan adalah terganggunya kelangsungan pembangunan yang sedang digalakkan saat ini.

Kenyataan telah membuktikan, bahwa peredaran gelap narkotika dan psikotropika bahwa “Organized Crime” telah masuk dan beroprasi sedemikian rupa menjangkau daerah - daerah yang tanpa batas, mulai dari kota besar kota kecil, sub urban bahkan kedesa-desa atau pelosok - pelosok dengan sasaran tanpa melihat batas umur yang sebagian besar remaja yang akan menjadi penerus bangsa dari segala kelompok masyarakat lapisan sosial, atas, menengah, bawah (Mulyana W Kusuma,1998 : 83)

Itulah sebabnya diperlukan peningkatan, pengendalian dan pengawasan sebagai upaya mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredarannya, karena kejahatan ini pada umumnya tidak dilakukan oleh perorangan dengan berdiri sendiri, melainkan dilakukan secara bersama - sama bahkan dilakukan oleh sindikat yang telah terorganisir secara rapi dan sangat rahasia

Penyalahgunaan narkotika dan psikotropika telah menjadi model masa kini, tanpa memperdulikan bahaya apa yang tersembunyi di balik kenikmatan yang ditimbulkan oleh narkotika dan psikotropika, coba kita renungkan, apa saja akibat yang dapat ditimbulkan dari penggunaan narkotika dan psikotropika dampaknya dapat menjurus kepada tindak kekerasaan , kiminal dan asusila yang keseluruhan dari dampak tesebut dapat merusak generasi muda, artinya juga menghancurkan masa depan bangsa dan Negara sebab majunya suatu Negara terletak ditangan generasi muda sebagai suatu Negara terletak ditangan generasi muda sebagai genarasi penerus bangsa. Kalau generasi kita sudah dirasuki oleh narkoba apa yang menjadi cita-cita Negara kita yang tertulis dalam pancasila hanya tinggal cita-cita yang abstrak.

Penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polres Surabaya Timur semakin tinggi dan meluas serta sudah merambah ke berbagai kalangan (tua, muda, bahkan, di bawah umur) Inilah tugas Polres Surabaya Timur untuk mengamankan wilayahnya dari pengedar dan sindikat sampai menindak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku serta bagaimana polri dalam memberikan pemahaman bagi mereka yang sudah menjadi pemakai narkoba dapat menghentikan kebiasaan buruknya, hingga Negara kita dapat lepas dari ancaman narkoba dan cita-cita bangsa dapat tercapai.

 

METODE PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  mengetahui seberapa luas dan dahsyatnya pengaruh narkoba didalam kehidupan bemasyarakat dan peranan Polres Surabaya Timur  dalam mempersempit gerak sindikat narkoba

Pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penadapat para ahli hukum yang releven dengan masalah penelitian da peraturan perundang-undangan

Undang-undang No. 22 tahun 1997, Tentang Narkotika serta Undang-undang No. 5 tahun 1997, Tentang Psikotropika.

Pengelolaan dan analisa data menggunakan  metode kwalitatif sehingga dapat disimpulkan  faktor-faktor yuridis dan non yuridis  yang mendorong dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba dan bagaimana menanggulangi peredaran narkotika dan psikotropika

HASIL DAN PEMBAHASAN

 A.  Bahaya Yang Ditimbulkan Terhadap Penyalahgunaan Narkoba

  1. 1.    Terhadap Diri Sendiri

Adapun yang ditimbulkan dari penyalahgunaan Narkoba terhadap diri pribadi adalah:

  1. Mampu merubah kepribadian si korban secara drastis seperti berubah menjadi pemurung, pemarah dan melawan terhadap siapapun.
  2. Menimbulkan sikap masa bodoh sekalipun terhadap dirinya seperti tidak lagi memperhatikan pakaian dan tempat dimana ia tidur.
  3. Semangat belajar meurun dan suatu ketika bisa saja si korban seperti orang gila.
  4. Tidak ragu mengadakan hubungan sex,  mengabaikan pandangan terhad norma-norma masyarakat, adat, budaya dan ketentuan agama dilanggar
  5. Tidak segan-segan menyiksa diri karena ingin menghilangkan rasa nyei atau menghilangkan sifat ketergantungan terhadap obat bius.
  6. Menjadi pemalas dan hidup santai.

Dengan memakai narkoba atau obat-obat terlarang tersebut sipemakai akan menjadi pemalas dalam melakukan sebuah aktifitas karena pengaruh dari narkoba tersebut membuat selalu ingin tidur

  1. 2.      Terhadap Keluarga
    1. Tidak segan-segan mencuri atau bahkan menjual barang-barang dirumah yang bisa diuangkan
    2. Tidak bisa lagi menjaga sopan santun di rumah bahkan melawan kepada orang tua.
    3. Kurang menghargai harta milik yang ada di rumah seperti mengendarai kendaraan tanpa perhitungan rusak dan menjadi hancur sama sekali
    4. Mencemarkan nama keluarga.
    5. 3.    Terhadap Masyarakat

Akibat penyalahgunaan narkoba terhadap masyarakat adalah :

  1. Berbuat tidak senonoh dengan orang lain yang berakibat tidak saja bagi diri sendiri tetapi juga mendapat hukuman masyarakat.
  2. Mengambil milik orang lain demi memperoleh uang untuk membeli dan mendapatkan Narkoba.
  3. Mengganggu ketertiban umum seperti mengendarai kendaraan motor dengan kecepatan tinggi.
  4. Menimbulkan bahaya bagi ketentraman dan keselamatan umum antara lain tidak menyesal apabila berbuat kesalahan
  5. 4.      Terhadap Bangsa dan Negara

Masalah penyalahgunaan terhadap Narkoba tidak hanya mengganggu ketertiban dan keamanan masyarakat umum akan tetapi berkembang menjadi bahaya yang mengancam kepada ketahanan nasional yang akhirnya akan membahayakan dan menghancurkan bangsa dan Negara.

Generasi muda sebagai pewaris dan generasi penerus dari bangsa yang seyogyanya siap menerima tongkat estafet generasi dalam rangka meneruskan cita-cita bangsa dan tujuan nasional.

Hilangnya rasa patriotisme atau rasa cinta bangsa yang pada gilirannya mudah untuk dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan yang akan menjadi ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.

Keseluruhan aspek dan bahaya tersebut di atas merupakan ancaman Kamtibmas yang akan berdampak terhadap kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara yang pada gilirannya akan merupakan ancaman terhadap ketahanan nasional dan stabilitas nasional.

  1. 5.      Dampak Negatif Pemakai Narkoba.

Didalam penggunaan narkoba dan obat-obat telarang lainnya hanyalah sebagai kenikmatan semata yang tidak sesuai dengan kebudayaan yang normal sehingga selalu mengalami dampak negative terhadap pemakainya.

Salah satu dampak negative bagi pemakai narkoba dan psikotropika adalah timbulnya rasa keadaan lupa ingatan kapada sipemakai, sehingga dia dapat melepaskan diri dari suatu situasi konflik, la dapat dengan mudah lari dan situasi yang tidak dapat la atasi, akan tetapi sebab dari kesulitan ini sendiri tidak dapat ia hilangkan. Permasalahan tetap saja menjadi persoalan yang tidak terpecahkan, pengguna narkotika dan psikotropika itu kerap kali mempertahankan ketegangan antara masyarakat sekitar dimana la bertempat tinggal karena la makin tidak dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan masyarakat sekitarnya, sehingga semakin besar dirasakan kesulitannya itu semakin besar pula kebutuhannya akan narkotika dan psikotropika, itulah yang disebut ketergantungan psikis (psychological dependence) kebutuhan itu untuk memenuhi rasa senang dan tenang.

Para pengguna narkoba dan psikotropika selalu merasakan menurunnya rasa kepekaan terhadap kekebalan tubuhnya, misalnya didalam penggunaan morfin, dosis yang digunakan itu makin lama harus makin banyak agar efek yang dikehendakinya dapat tecapai, dan apabila efek yang diinginkan tersebut tidak tecapai meskipun dosisnya selalu ditambah terus tidak akan tercapai, sebaliknya apabila penggunaannya dihentikan sama sekali, maka terjadilah malapetaka yang dapat berlangsung lama dan apabila tidak ditolong oleh dokter dapat mengakibatkan kematian bagi sipemakai dan ketergantungan ini. disebut Physical dependence.

 B.     Peranan Polres Surabaya Timur Dalam Menekan Peredaran  Narkoba.

Dalam peredaran gelap narkotika dan psikotropika dewasa ini biasanya para sindikat dan penjual narkotika tidak jarang menggunakan modus operandi yang cukup rapih dan dengan menggunakan kemajuan teknologi yang canggih contohnya dengan menggunakan GPS (Global Potition System) untuk mencegah terbongkarnya jaringan gelap peredaran tersebut, sehingga menuntut para penegak hukum dalam hal ini Polri untuk dapat membongkar jaringan narkotika tersebut sampai pada akar-akarnya sehingga peredaran narkotika dapat diberantas dari nagara kita.

Seiring dengan tuntutan tersebut, maka polri dalam hal ini mengadakan penelitian­penelitian dengan jalan mengadakan pemeriksaan terhadap tersangka kasus penyalahgunaan narkotika dan psikptropika dengan cara profesional sehingga dapat menemukan modus operandi dalam peredaran narkotika di Negara kita. Adapun modus operandi yang ditemukan polri dalam pemeriksaan tersangka kasus narkotika dan psikotropika diantaranya adalah :

  1. Penjual menjual langsung narkotika dan psikotropika kepada konsumen.

Dalam hal ini modus operandi biasanya penjual/pengedar berkenalan dulu dengan calon pembeli barang haram tersebut, setelah cukup dekat, akan ditawarkan pemakaian barang haram tersebut secara gratis, setelah pemakai ketagihan atau sakau barulah para penjual/pengedar menjualnya, atau membeli dulu sebelum dipakai penjual adalah orang yang sudah terbiasa melakukan jual beli narkotika dan psikotropika pada wilayah atau lokasi tertentu dan sangat mengetahui siapa yang akan menjadi pembelinya dan biasanya orang yang menjadi pernbelinya adalah orang yang sama atau biasanya disebut langganan karena sangat jarang sekali pembeli mencari atau membeli barang tersebut dari orang yang belum dikenalnya atau Bandar baru.

  1. Penjual menjual narkotika dan psikotropika kepada konsumen dengan melalui perantara

Dalam hal modus operandi ini biasanya penjual menjual narkotika dan psikotropika dengan jarak yang bejauhan bisa antara kota propinsi/pulau/ bahkan antar Negara, dan para penjual sudah mengenal konsumennya sebelumnya, karena sudah saling mengenal antara penjual dan pembeli, mengadakan transaksinya dengan dengan cara menelpon atau menghubungi pesanan penjual dan setelah pesanan telah sampai ketangan pemesan maka pemesan juga membayarkan uangnya kepada kurir.

  1. Penjual membeli narkoba dan psikotropika dari Bandar yang lebih besar untuk dijual lagi kepada konsumen.

Dalam modus operandi ini penjual adalah sebagai perantara dari Bandar, penjual biasanya berjualan di wilayah tempat tertentu, dan penjual menawarkan narkoba psikotropika kepada konsumen, setelah penjual mendapatkan konsumen penjual membelikan narkotika dan psikotropika dan penjual langsung kepada konsumen sesuai dengan perjanjian harga dan pesanan konsumen.

  1. Bandar menjual narkotika dan psikotropika kepada penjual melalui perantara.

Dalam modus operandi ini antara penjual dan bandar terletak pada daerah yang berlainan, sehingga antara penjual dan pengedar tidak dapat ketemu langsung pada suatu lokasi, dan arena jarak tersebut maka penjual dan bandar sudah saling mengenal, sehingga setelah bandar dihubungi penjual maka Bandar mengutus seseorang atau kurir untuk mengantarkan pesanan penjual dan setelah pesesanan telah sampai ketangan pemesan maka pemesan juga membayarkan uang kepada kurir.

  1. Bandar menjual langsung narkobanya kepada konsumen (pemakai)

Dalam modus operandi ini biasanya antara Bandar dan konsumen sudah saling mengenal, dan konsumen adalah langganan tetap atau pemakai atau pecandu narkoba, karena ketergantungannya konsumen atau pemakai terhadap narkoba maka biasanya konsumen tidak membeli Narkobanya kepada panjual melainkan konsumen membelinya langsung kepada Bandar dengan anggapan bahwa harga yang dijual Bandar lebih murah dibandingkan harga-harga yang ada dipenjual, karena pertimbangan tersebut maka konsumen membeli langsung kepada Bandar.

Dalam berbagal modus operandi Bandar atau penjual narkoba petugas polri sering mendapatkan kesulitan dikarenakan disamping peredaran narkoba tersebut menggunakan teknologi canggih misalnya, handphone, internet, paket dan lain-lain, juga diantara orang-orang yang terlibat tersebut diatas sewaktu tertangkap dan dilakukan pemeriksaan selalu pura-pura tidak mengenal atau tidak tau mengenai asal usul narkoba tersebut. Ini dikarenakan bahwa didalam peredaran narkoba dikenal adanya system “mafia” dimana meskipun diantara mereka saling mengenal sebelumnya namun apabila salah satu dari mereka ada yang tertangkap oleh petugas dalam hal ini polrilah yang harus bertanggung jawab sendiri atau dikenal dengan jaringan terputus, apabila ia membocorkannya kepada petugas maka la akan dikucilkan atau dimungkinkan atau berakibat kematian bagi dirinya.Namun apabila anggota keluarganya tidak membocorkan sindikat mereka keluarganya akan dijamin kehidupannya mulai dari, sandang, pangan, papan.

 C.     Kewenangan Polri dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika di Lingkungan Polres Surabaya Timur.

Dengan berdasarkan Pancasila sebagai landasan ideal Negara kita, Undang-Undang dasar 1945, Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV dan TAP MPR No IV/MPR/1978, tentang GBHN yang menyangkut bidang hukum dan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 30 ayat (4) Undang-Undang No 20 tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok Pertahanan dan Keamanan, jelas di sebutkan bahwa salah satu tugas Polri adalah selaku alat Negara penegak hukum dan Pembina ketentraman masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtibmas, hal ini ditegaskan lagi dalam penjelasan pasal demi pasal yaitu pasal 39 ayat (2) UU No 20/1992 yang berbunyi “ melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku” sedangkan menurut UU No 28 tahun 1997 tentang kepolisian Negara RI, tugas dan wewenang Polri sebagai mana diatur dalam pasal 13 dan 14.

Menurut pasal 13 UU No 28 th 1997, kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

  1. Selaku alat Negara penegak hukum memelihara serta meningkatkan tertib hukum.
  2. Melaksanakan tugas kepolisian selaku pengayom dan mampu memberikan perlindungan serta pelayanan kepada, masyarakat bagi tegaknya ketentuan peraturan perUndang-Undangan.
  3. Bersama-sama dengan segenap komponen menciptakan kekuatan pertahanan keamanan Negara lainnya membina ketentraman masyarakat dalam wilayah guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masayarakat.
  4. Membimbing masyarakat agar terciptanya kondisi yang menunjang terselenggaranya usaha kegiatan yang dapat dirasakan kenyamananya sebagaimana dimaksud bahwa rakyat Indonesia harus dapat merasakan kenyamanan bermasyarakat
  5. Melaksanakan tugas lain sebagai mana dimaksud dengan peraturan per Undang - Undangan.

Menurut pasal 14 ayat (1) UU No 28 tahun 1997,didalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 13, Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

  1. Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana tanpa terkecuali sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perUndang­Undangan lainnya.
  2. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, dan labotarium forensic serta pisikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
  3. Memelihara ketertiban dan memjamin keamanan umum
  4. Memelihara keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban atau bancana termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.
  5. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka membina keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalulintas jalan.
  6. Melindungi dan melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara, sebelum ditangani oleh instansi dan/pihak yang berwenang
  7. Membina ketaatan diri warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perUndang-Undangan
  8. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional dan pembinaan kesadaran hukum masyarakat
  9. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap alat-alat kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk­bentuk pengamanan swakarsa yang memiliki kewenangan kepolisian terbatas
  10. Melakukan pengawasan terhadap orang asing yang berada diindonesia dengan koordinasi instansi terkait sesuai dengan peraturan perUndang­Undangan
  11. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional.

Dan selain dari pada itu kewenangan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana L.N tahun 1981 No 76 TLN No 3209, pasal 55 Undang-Undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika Pasal 65 Undang-Undang No 22 tahun 1997 tentang Narkotika, lampiran keputusan Pangab Nomor:Kep/11/1984, tanggal 31 Maret 1984 tentang pokok-pokok organisasi dan prosedur kepolisian Negara Republik Indonesia. Petujuk pelaksana Polri No POL : JUKLAK / 04 / II / 1982, tentang proses penyidikan tindak pidana. Petunjuk teknis Polri No Pol : Juknis / Ol/ II / 1982, tentang penanganan tempat kejadian perkara dan surat keputusan kaPolri no Polisi SKEP 709 / X / 1984 tanggal 30 oktober 1984 tentang organisasi kepolosian Negara republik Indonesia dan petunjuk lapangan No POI – JUKLAP/69/II/1993, tentang penyidikan tindak perkara pidana, khususnya tindak pidana Narkotika bagi satuan Reserse dan peraturan perUndang-Undangan lainnya.

Maka berdasarkan Undang - Undang dan peraturan itulah Polri melaksanakan tugas dan wewenangnya serta melakukan tindakan kepolisian, mulai dari tingkat markas besar Polri sampai dengan pada eselon pelaksanaan paling bawah ditingkat kepolisian sehingga dapat tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat.

 D.     Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika Dan Psikotropika

Dalam rangka menanggulangi penyalahgunaan narkotika clan psikotropika kepolisian Polres Surabaya Timur selalu melaksanakan penyuluhan, penerangan, operasi penindakan dan penyidikan tindak pidana narkotika clan psikotropika. Dalam penanggulangan perkara Narkotika dan psikotropika ini Polres Surabaya Timur menyadari, bahwa yang menjadi sasaran didalam penanggulangan ini adalah generasi muda bangsa Indonesia, dimna didalam menghadapi generasi muda ini ada beberapa hal yang harus selalu diingat, yaitu bahwa jiwa generasi muda adalah jiwa yang penuh gejolak dan bahwa lingkungan sosial generasi muda juga ditandai dengan perubahan sosial yang cepat khususnya pada generasi muda yang berada di kota - kota besar dan daerah - daerah yang terjangkau oleh sarana dan prasarana komunikasi dan perhubungan. Yang mengakibatkan kesimpang siuran norma kondisi interent dan eksterent yang sama sama bergejolak inilah yang menyebabkan masa generasi muda memang menjadi lebih rawan dari pada tahap - tahap lain dalam perkembangan jiwa manusia Jadi pada pokoknya, semua pihak mempunyai suatu kepentingan dan tanggung jawab dalam memecahkan permasalahannya, masalah penyalahgunaan narkotika dan psikotropika oleh generasi muda kejalan yang semestinya, yang akan menjadikan mereka berguna bagi nusa dan bangsanya dimasa mendatang

Bermacam - macam jalan dapat di tempuh untuk mencapai tujuan tersebut namun jelas bahwa masalah ini tidak mungkin dapat dirtanggulangi sendiri oleh Polres Surabaya Timur secara individual, sebagai mana telah dikemukakan bahwa selain faktor utama masalah ini juga timbul karena akibat dari pengaruh lingkungan maupun pergaulan baik dilingkungan rumah tinggal maupun pada lingkungan sekolah.

Ruang lingkup pengaruh yang luas dan serba rumit atau multi kompleks ini tidak bisa ditanggulangi oleh satu pihak saja, melainkan harus bersama - sama komponen masyarakat, kesadaran tentang adanya kesatuan kepentingan, pandangan dan tujuan yang perlu diwujudkan clan dijadikan sebagai landasan utama serta pendorong yang sangat ampuh bagi Polres Surabaya Timur didalam menanggulangi kejahatan tindak pidana Narkotika dan psikotropika diwilayah hukumnya Mengingat betapa kompleksnya masalah ini, maka pola penanggulangannya pun harus lebih ditekankan pada tindakan pencegahan, disamping pengobatan dan rehabilitasi, seperti sama halnya dengan penyakit dan masalah kesehatan pada umumnya, sehingga ada anggapan didalam masysrakat “mencegah lebih baik dal pada mengobati”

Karena permasalahan narkotika dan psikotropika diwilayah hukum Polres Surabaya Timur semakin memprihatinkan dan perlu diwaspadai sejak dini, ini terlihat dari terus bertambahnya pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika yang dapat dilihat dari data yang dimiliki Polres Surabaya Timur pada tahun 2006 di wilayah hukum Polres Surabaya Timur terdapat 221 kasus laporan, meliputi: narkotika 51 kasus 55 tersangka dan psikotropika dengan 170 kasus 190 tersangka. Dan pada tahun 2007 tercatat 227 kasus meliputi narkotika 74 kasus 84 tersangka dan psikotropika 153 kasus 170 tersangka. Pada tahun 2008 tercatat 236 kasus meliputi: narkotika 51 kasus 55 tersangka dan psikotropika 185 kasus 208 tersangka.

Penegakan hukum terhadap perkembangan tindak pidana narkotika serta modus operandi dan dengan menggunakan teknologi canggih harus diantisipasi dengan cara peningkatan penegakan hukum serta tatanan hukum harus lebih diperbaiki, hukum yang dilandasi kepada pandangan bahwa masyarakat kewilayahan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian masysrakat nasional, sehingga bertitik tolak pada pandangan tersebut, konsep penegakan hukum tepat, berdaya guna dan berhasil guna, merupakan konsep penegakan hukum yang tidak saja mengutamakan kepentingan untuk melindungi masyarakat kewilayahan, melainkan juga memperhatikan perlindungan terhadap masyarakat nasional dan internasional

  1. Dengan Cara Preventif

Adalah tindakan kepolisian berupa tindakan tindakan penanggulangan untuk mencegah terjadinya gejala peredaran dan penyalahgunaan Narkoba dan psikotropika tidak melanda atau merajalela. (Soedjono Dirdjosisworo, 1973 : 73) Dalam melakukan cara preventif ini Polres Surabaya Timur menitikberatkan pada fungsi bimas dimana sesuai dengan tugas dan fungsinya, fungsi bimmas dan binluh sat narkoba mempunyai tugas menciptakan situasi dan kondisi masyarakat yang mampu menangkal dan mencegah terjadinya gangguan kamtibmas terutama mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan­peraturan Negara.

Polres Surabaya Timur menganggap perlu melakukan langkah-langkah penanggulangan secara terpadu dan efektif ditingkat kewilayahan perlu diambil langkah -langkah sebagai berikut :

1).Penegak Hukum.

Penegak hukum menurut Jaksa Agung RI dalam makalah yang disampaikan pada seminar menata materi Undang-undang Kepolisian tanggal 10 sampai 11 Desember 1984 di PT1K menyebutkan bahwa Penegakan hukum adalah :

“Suatu rangkaian kegiatan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku baik bersifat penindakan maupun pencegahan mencakup keseluruhan kegiatan baik teknis maupun administratif yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, sehingga dapat melahirkan suasana aman, damai, demi untuk kemantapan kepastian hukum dalam masyarakat”

Upaya yang dilakukan Polres Surabaya Timur dalam rangka pembinaan kepribadian generasi muda, pemuka agama mempunyai peranan penting dalam pendididkan agama, pemuka agama bukan hanya sekedar pengajar, membina, mengarahkan, membimbing atau memberi nasihat saja, tetapi jauh dari itu pemuka agama akan menjadikan manusia lebih bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lebih arif dalam memberikan penyuluhan tentang perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji atau negatif, seperti penyalahgunaan narkotika dan psikotopika.

Dengan melalui khutbah pemuka agama, diharapkan generasi dapat dibentuk kepribadiannya menjadi manusia seutuhnya, manusia yang sehat lahir dan batin, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki daya tahan terhadap segala godaan yang dapat merusak kepribadiannya, seperti godaan untuk menyalahgunakan narkotika dan psikotopika.

Adapaun beberapa cara yang diterapkan Polres Surabaya Timur dalam memberantas terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotopika di wilayah hukum Surabaya Timur dengan cara sebagai berikut :

  1. Dengan menggelar operasi-operasi kepolisian.

Operasi kepolisian adalah bentuk operasi yang menggunakan atau melibatkan seluruh fungsi teknis kepolisian clan instansi terkait dalam menangani atau menaggulangi masalah-masalah yang bersifat khusus misalnya: narkotika dan psikotopika.

Dengan menggelar operasi-operasi kepolisian yang berbentuk preventif ini bertujuan untuk dapat menanggulangi,menangkap, menjaring pelaku tindak pidana narkotika dan psikotopika serta untuk memperkecil ruang gerak dan kesempatan peredaran narkotika dan psikotopika. Dengan operasi-operasi ini Terbukti banyak tertanggkapnya pelaku tindak pidana narkotika dan psikotopika dan dapat memperkecil ruang gerak dan kesempatan peredaran narkotika dan psikotopika diwilayah hukum Surabaya Timur adapun obyek sasaran dari pelaksanaan operasi ini adalah : 1).Jalan raya,  2). Tempat hiburan malam (Diskotik, Pub, dll), 3). Hotel, 4). Tempat-tempat lain yang dianggap telah dijadikan tempat peredaran narkotika dan psikotopika.

  1. Mengembangkan kasus guna membongkar sindikat narkotika dan psikotopika.

Pengembangan kasus adalah salah satu teknik polri dalam upaya membongkar sindikat peredaran narkotika dan psikotropika.

Dimana pengembangan kasus ini dilakukan oleh anggota reserse (penyidik/penyidik pembantu) yang ditunjuk guna membongkar jaringan sindikat narkotika dan psikotropika yang didasarkan pada hasil pemeriksaaan penyidik terhadap tersangka yang melakukan tindak pidana narkotika dan psikotopika dalam pengembangan kasus ini Polres Surabaya Timur berupaya untuk memberantas peredaran narkotika dan psikotopika dan menjaring pelaku-pelaku tindak pidana tersebut misalnya bukti yang berhasil disita adalah :

Pada tahun 2006 dari 140 laporan Polres Surabaya Timur menjaring 153 Tersangka, tahun 2007 dari 227 laporan menjaring 254 tersangka, tahun 2008 dari 236 laporan menjaring 263 tersangka.

  1. Menindak tegas pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Menindak tegas pelaku tindak pidana narkotika dan psikotopika dalam hal ini penyidik menindak tegas pelaku tanpa diskriminasi sesuai dengan perundang­undangan yang berlaku.

Adapaun tindakan tegas penyidik terhadap pelaku sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam undang-undang. Seperti yang diatur dalam pasal 48 KUHAP, Polri dapat melakukan tindakan terpasksa oleh sesuatu kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan kepada para tersangka atau pelaku tindak

pidana asalkan tidak bertentangan dengan hukum untuk memelihara ketertiban dan mengutamakan kepentingan umum. Tindakan tegas tersebut didalam tindak pidana narkotika dan psikotopika antar lain :

1). Melakukan tembakan langsung kepada penjahat/tersangka yang sedang melarikan barang narkotika atau psikotropika, setelah dilakukan tembakan satu kali berturut-turut tapi tidak dihiraukan untuk melumpuhkan tersangka kena tembakan dan di tangkap, tapi ditengah perjalanan mati.

2). Pada waktu akan ditangkap tersangkalpelaku tindak pidana narkotika dan psikotopika melakukan perlawanan sehinga membahayakan penyidik, maka penyidik secara otomatis mengeluarkan senjata api dan melakukan tembakan pada tersangka yang menyerang tersebut karena tidak ada kesempatan untuk melarikan diri

3).Penyidik akan melakukan penembakan terhadap salah seorang tersangka/pelaku tindak pidana narkotika yang melarikan diri,tapi kawan tersangka berusaha merampas senjata api. Dalam menindak tegas ini salah satu contoh adalah tindakan tegas yang dilakukan Polres Surabaya Timur adalah tindakan yang dilakukan terhadap tersangka DENNY warga Kaliwaron yang merupakan pemasok dan pengirim sabu-sabu yang kedapatan membawa sabu-sabu seberat 10 gram, tersangka pada saat dilakukan penangkapan melawan dan melarikan din sehingga petugas (POLRI) melakukan penembakan dan tersangka  menyerah dengan kondisi kaki tertembak.

4).Penyelidikan, penyidikan dan pembuatan BAP tindak pidana Narkotika dan Psikotropika.

Didalam penyelidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika, penyelidik/penyidik mengumpulkan informasi tentang lokasi penanaman, pembuatan atau pabrik peredaran, dan pemakaian narkotika dan psikotropika, menajamkan informasi tersebut dengan melalui proses penyelidikan khusus narkotika dan psikotropika guna memperoleh data yang akurat mengenal lokasi, pelaku dan modus operandi kelompok maupun jaringan (bos, agen, kurir, pengecer dan pemakai) sertaa alat tranportasi dan komunikasi yang digunakan maupun pola kegiatan yang dilaksanakan serta cara bertindak lawan dan apabila memungkinkan dapat menggunakan orang lain atau petugas untuk menyamar atau juga dapat menggunakan anjing pelacak narkotika dan psikotropika. Apabila hasil penyelidikan telah dianggap cukup mantap dapat dilakukan penangkapan  terhadap pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika di TKP.

Dalam melakukan penyelidikan, dan pembuatan BAP tindak pidana narkotika dan psikotropika berbeda dengan penyelidikan, penyidikan tindak pidana dalam hukum pidana dimana didalam penyelidikan, penyidikan dan pembuatan BAP tindak pidana narkotika dan psikotropika, POLRI diberi kewenangan khusus yang diberikan undang-undang dalam perbuatannya, ini dapat dilihat Sari undang-undang narkotika dan psikotropika yang dengan jelas memberikan penjelasan tentang kewenangan penyidik dalam melakukan penyelidikan tindak pidana narkotika dan psikotropika.

Sebagaimana diatur dalam pasal 65 ayat (1) dan (2) UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dijelaskan bahwa selain berpedoman pada KUHP penyidik diberikan kewenangan khusus dalam penyidikan tindak pidana narkotika adapun kewenangan khusus itu adalah

  1. Melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang tindak pidana narkotika.
  2. Melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana narkotika.
  3. Meminta keterangan dana bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubung dengan tindak pidana narkotika.
  4. Melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti perkara tindak pidana narkotika.
  5. Melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana narkotika.
  6. Meminta bantuan tenaga ahli untuk tugaspenyidikan tindak pidana narkotika.
  7. Menagkap dan menahan orang yang disangka melakukan tindak pidana narkotika.Dan kewenangan-kewenangan khusus lain yang diatur dalam pasa166, 67, 68, 69, 70, 71, dan pasal 72 IJL1 No. 22 tahun 1997.

Sedangkan didalam undang-undang psikotropika POLRI dalam penyidikan tindak pidana psikotropika selain berpedoman pada KUHP diberi kewenangan khusus sebagaimana diatur dalam pasal 56 dan 57 IJI1 No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

 

KESIMPULAN

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam menanggulangi peredaran narkotika dan psikotropika maka diperlukan peran serta semua pihak dan partisipasi aktif masyarakat terutama keluarga dalam membina anggota keluarganya serta keseriusan dan ketegasan para penegak hokum dalam memberantas, menindak dan menjatuhkan sangsi yang tegas bagi para pelaku tindak pidana narkotika dan psikotropika  

Faktor-faktor yuridis dan non yuridis  yang mendorong dilakukan perbuatan penyalahgunaan narkoba karena faktor ekonomi, pergaulan bebas, tingkat pendidikan yang rendah, ketidaktauan bahaya dari pemakaian narkoba dan jerat hukum pemakai dan pengedar narkoba.

 DAFTAR PUSTAKA

 

Alberthiente Endah, 2004. Jangan Beri Aku Narkoba, Gramedia Pustaka Utama.

Dirdjosisworo, Soedjono, 1990. Hukum Narkotika Nasional, Bandung PT-Citra Aditya Bakti.

Karta Sasmita, Purnama, 2001. Psikotropika serta Bahayanya, Mitra Babinsa

Kaligis, OC,  2002. Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia. Alumni Jakarta

Joewana, Satya dkk. 2001. Narkoba serta dampak Psikologis. CV. Media Presindo.

Soejono,  2000. Narkoba Dan Remaja, PT.Pratnya Paramita Jakarta.

Supramono,Gatot, Soekanto, soerjono,  2001. Hukum Narkotika Di Indonesia, Djakarta

Soenarjona, Koes, 2001. Berteman Dengan Narkoba, Media Pressindo CV.

Undang-Undang No. 22 tahun 1997, Tentang Narkotika

Undang-Undang No. S tahun 1997, Tentang psikotropika

Pengumuman berita terbaru seputar Pascasarjana

  • Pengumuman1

    Super User 2011-02-08 09:57:15

    Universitas Sunan Giri, sejak tahun 1976 telah membuktikan keberhasilan menyelenggarakan pendidikan Program Strata Satu (S1)....

  • Pengumuman2

    Super User 2011-02-08 09:57:15

    Universitas Sunan Giri, sejak tahun 1976 telah membuktikan keberhasilan menyelenggarakan pendidikan Program Strata Satu (S1)....

  • Pengumuman3

    Super User 2011-02-08 09:57:15

    Universitas Sunan Giri, sejak tahun 1976 telah membuktikan keberhasilan menyelenggarakan pendidikan Program Strata Satu (S1)....